hari, tanggal: Minggu, 27 Juli 2008

pukul; 09.00 WIB s.d. selesai

tempat: Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 42 Kendal

keterangan:

1. kontribusi peserta Rp50.000,00 perorang

2. peserta mendapatkan sertifikat

3. peserta mendapatkan 1 (satu) buah buku kumpulan cerpen

4. kudapan

Acara dikusi sastra ini akan sangat berarti bagi teman-teman sejawat guru Bahasa Indonesia SMP/MTs Kabupaten Kendal dalam upaya memberikan apresiasi sastra kepada sang pengarang sekaligus sebagai bekal menyajikan materi penulisan cerpen secara kreatif kepada siswa didik. Segala hal yang berkaitan dengan masalah penulisan cerpen akan dikupas habis-habisan oleh sang penulis. Mohon untuk berkenan hadir. Terima kasih.

Salam Budaya,

Sawali Tuhusetya

Banyak pertanyaan yang bisa dikemukakan, mengapa sikap empati kita terhadap sesama seolah-olah sudah terkikis dari dinding hati dan nurani kita. Seiring dengan merebaknya pola dan gaya hidup materialistis, konsumtif, dan hedonistis, yang melanda masyarakat kita belakangan ini, diakui atau tidak, telah membikin perspektif kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan menyempit. Kesibukan berurusan dengan gebyar duniawi, disadari atau tidak, telah membuat kita abai terhadap persoalan esensial yang menyangkut interaksi dan komunikasi sosial terhadap sesama. Jangankan mengurus nasib orang lain, mengurus diri sendiri saja masih payah? Mengapa kita mesti repot-repot merogoh uang recehan untuk gelandangan dan pengemis kalau mencari duwit haram saja sulit? Mengapa kita susah-payah membantu korban kecelakaan lalu lintas kalau pada akhirnya kita mesti repot-repot memberikan kesaksian di depan aparat yang berwenang? Kenapa kita mesti membebani diri mengurus anak-anak telantar dan yatim piatu kalau setiap pagi kita masih kerepotan memberikan uang saku untuk sekolah anak-anak kita?

Di mata dunia, sebenarnya bangsa kita sudah lama dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi dengan entitas kesetiakawanan sosial yang kental, tidak tega melihat sesamanya menderita. Kalau toh menderita, “harus” dirasakan bersama dengan tingkat kesadaran nurani yang tulus, bukan sesuatu yang dipaksakan dan direkayasa. Merasa senasib sepenanggungan dalam naungan “payung” kebesaran” religi, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. ltulah yang membuat bangsa lain menaruh hormat dan respek. Semangat “Tat twan Asi” (Aku adalah Engkau) –meminjam terminologi dalam ajaran Hindu–, telah mampu menahbiskan rasa setia kawan menjelma dan bernaung turba dalam dada bangsa kita, sehingga mampu hidup damai di tengah-tengah masyakarakat multikultur.

Namun, merebaknya “doktrin” konsumtivisme, agaknya telah telanjur menjadi sebuah kelatahan seiring merebaknya pola hidup materialistik dan hedonistis, yang melanda masyarakat modern. Manusia modern, menurut Hembing Wijayakusuma telah melupakan satu dari dua sisi yang membentuk eksistensinya akibat keasyikan pada sisi yang lain. Kemajuan industri telah mengoptimalkan kekuatan mekanismenya, tetapi melemahkan kekuatan rohaninya. Manusia telah melengkapinya dengan alat-alat industri dan ilmu pengetahuan eksperimental dan telah meninggalkan hal-hal positif yang dibutuhkan bagi jiwanya. Akar-akar kerohanian sedang terbakar di tengah api hawa nafsu, keterasingan, kenistaan, dan ketidakseimbangan.

Akibat pemahaman pola hidup yang salah semacam itu, disadari atau tidak, telah melumpuhkan kepekaan nurani dan moral serta religi. Sikap hidup instan telah melenyapkan budaya “proses” dalam mencapai sesuatu. Sikap sabar, tawakal, ulet, telaten, dan cermat, yang merupakan entitas kebersahajaan dan kejujuran telah tersulap menjadi sikap menerabas, pragmatis, dan serba cepat. Orang pun jadi semakin permisif terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak jujur di sekitarnya. Budaya suap, kolusi, nepotisme, atau manipulasi anggaran sudah dianggap sebagai hal yang wajar. Untuk mengegolkan ambisi tidak jarang ditempuh dengan cara-cara yang tidak wajar menurut etika.

Kesibukan memburu gebyar materi untuk bisa memanjakan selera dan naluri konsumtifnya, membuat kepedulian terhadap sesama menjadi marginal. Jutaan saudara kita yang masih bergelut dengan lumpur kemiskinan, kelaparan, dan keterbelakangan, luput dari perhatian. Fenomena tersebut jelas mengingkari makna kesetiakawanan sosial yang telah dibangun para founding fathers kita, mengotori kesucian darah jutaan rakyat yang telah menjadi “tumbal” bagi kemakmuran negeri ini.

Sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi di mata dunia, bagaimanapun harus memiliki good will (kemauan baik) untuk mengondisikan segala bentuk penyimpangan moral, agama, dan kemanusiaan, pada keagungan dan kebenaran etika yang sudah teruji oleh sejarah. Budaya kita pun kaya akan analogi hidup yang bervisi spiritual dan keagamaan. Jika kultur kita yang sarat nilai falsafinya itu kita gali terus, niscaya akan mampu menumbuhkan keharmonisan dan keseimbangan hidup, sehingga mampu mewujudkan paguyuban hidup sosial yang jauh dari sikap hipokrit, arogan, dan bar-bar.

Yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana menumbuhsuburkan nilai-nilai empati itu dari generasi ke generasi. Secara naluriah, manusia membutuhkan pengakuan dan pengertian. Kedua kata inilah yang selama ini, disadari atau tidak, telah hilang dalam kamus kehidupan kita. Empati sangat membutuhkan kehadiran dua kosakata indah ini. Merebaknya berbagai praktik kekerasan dan vandalisme pun sebenarnya disebabkan oleh runtuhnya pilar pengakuan dan pengertian tadi. Kita makin tidak intens dalam mengakui keberadaan orang lain dan makin tidak apresiatif untuk mengerti keberadaan orang lain.

Proses penanaman dan pengakaran nilai-nilai empati itu, menurut penafsiran awam saya, perlu dibumikan lewat dunia pendidikan. Di balik tembok sekolah itu jutaan anak bangsa yang kini tengah gencar memburu ilmu perlu diperkenalkan secara intensif tentang makna pengakuan dan pengertian –sebagai pilar sikap empati– dalam kegiatan pembelajaran. Supaya tidak menimbulkan kejenuhan, perlu strategi penanaman dan pengakaran nilai empati yang tepat dan variatif sehingga tidak terjebak pada indoktrinasi seperti orang berkhotbah.

Idealnya proses penanaman dan pengakaran nilai empati itu dilakukan lintas mata pelajaran oleh seluruh guru, bukan hanya menjadi tanggung jawab guru PKn saja. Setiap guru mata pelajaran hendaknya mengaitkan secara kontekstual antara materi yang disajikan dan nilai-nilai empati yang relevan.

Tentu saja, penanaman dan pengakaran nilai empati itu perlu ditindaklanjuti dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat perlu memberikan teladan bagaimana menerapkan nilai empati itu kepada sesama. Jika sinergi itu berhasil, saya kira dalam beberapa tahun mendatang negeri ini akan dihuni oleh anak-anak bangsa yang memiliki sikap empati tinggi sehingga selalu memiliki kepekaan terhadap nasib sesama. Imbasnya, praktik kekerasan dan vandalisme yang jelas-jelas telah menodai citra luhur kemanusiaan bisa terkikis hingga ke akar-akarnya. Imbasnya, sesama anak bangsa bisa hidup nyaman dan damai di tengah-tengah lingkungan masyarakat multukultur. Nah, bagaimana? ***

Ironis memang. Di tengah-tengah gencarnya tuntutan dan suara untuk membangun Indonesia Baru yang lebih demokratis di bawah pemerintahan yang bersih, berwibawa, reformatif, dan legitimated, justru tidak sedikit politisi yang berkarakter oportunis, arogan, dan mau menang sendiri, yang sangat bertentangan secara diametral terhadap prinsp-prinsip demokrasi yang mengedepankan nilai kebebasan, kesamaan, persaudaraan, kejujuran, dan keadilan. Padahal, harus diakui, mereka memiliki kualifikasi pendidikan formal yang tinggi. Bejibun jumlah politisi jeblan Sl, S2, S3, bahkan yang bergelar profesor sekalipun.
Fenomena di atas tentu menarik disimak, sebab ada kecenderungan asumsi, tinggi-rendahnya tingkat pendidikan tidak (kurang) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuhnya iklim demokrasi yang sehat. Kalau demikian. apakah selama ini duniapendidikan memang nihil dari sentuhan pembelajaran demokrasi? Tidak adakah ruang berdemokrasi dalam wacana pendidikan kita sehingga (nyaris) mandul dalam melahirkan demokrat-demokrat ulung, cerdas, dan andal? Upaya apakah yang mesti dilakukan agar dunia pendidikan mampu menaburkan benih-benih demokrasi kepada peserta didik’? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting dan relevan untuk dilontarkan dan dijawab, sebab kita semua tidak menginginkan dunia pendidikan kita terjebak menjadi ruang untuk “meng-karantina” peserta didik dari persoalan-persoalan riil kebangsaan dan steril dari budaya demokrasi.
Diakui atau tidak, terkesan ada “konspirasi” di tingkat elite penguasa Orde Baru untuk membikin sakit, bahkan mematikan atmosfer demokrasi dalam dunia pendidikan kita. Kebijakan yang disusun secara sentralisasi-otoriter — tanpa memperhatikan aspirasi arus bawah disadari atau tidak, telah menumbuhsuburkan virus “sindrom” yang antidemokrasi dalam bentuk indoktrinasi dan tekanan-tekanan terhadap praktisi pendidikan di lapangan. Beda pendapat “diharamkan”, daya inisiatif dimatikan. Sikap kritis pun ditabukan. Semua harus mendongak dan menanti petunjuk dari atas.
Sistem pendidikan berikut perangkat regulasinya telah dipola dan dikemas demi kepentingan kekuasaan an-sich. Sikap demokratis pun luput dari jangkauan pasal 4 UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adakah di sana sikap demokratis menjadi salah satu aspek yang hendak dicapai dalam tujuan pendidikan naisonal? Sementara itu, mulai dari tingkat SD hingga SLTA, peserta didik telah dibiasakan untuk menjadi “anak Mami” yang manis, manutan, dan dilarang bertanya. Ruang belajar telah berubah fungsi menjadi tembok pemasung yang membelenggu kebebasan berpikir, berkreasi, bernalar, berinisiatif, dan berimajinasi. Beratnya beban kurikulum yang mesti dituntaskan telah membuat proses belajar-mengajar menjadi kehilangan ruang berdiskusi, berdialog, dan berdebat, guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Sedangkan, di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa dibutakan dari persoalan-persoalan politik praktis, mesti berkutat memburu ilmu di puncak menara gading yang hendak dijadikan “robot” penguasa dalam mengejar ambisi pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Akibatnya, setelah lulus mereka menjadi asing ditengah-tengah rakyat, tidak paham bahasa rakyat. Dalam kondisi demikian, mana mungkin out-put pendidikan kita mampu menginternalisasi dan mengapresiasi nilai-nilai demokrasi kalau otak dan emosi mereka dijauhkan dari ruang berdialog? Mustahil mereka bisa menghargai perbedaan pendapat –sebagai salah satu esensi demokrasi– kalau iklim belajarnya berlangsung monolon.
Boleh jadi, memang sudah harus menjadi keniscayaan sejarah (historical necessity) jika dunia pendidikan kita selama ini “tertidur pulas” di atas “ranjang” rezim Orde Baru. “Nasi telah menjadi bubur,” kata orang. Belajar dari pengalaman buruk semacam itu, kini tiba saatnya dunia pendidikan diberi ruang yang cukup untuk membangun budaya demokrasi bagi peserta didik, sehingga kelak mereka sanggup menjadi demokrat sejati yang punya rasa malu, rendah hati, berjiwa besar, toleran, memiliki landasan etik, moral, dan spirituaJ yang kokoh ketika bertarung dalam rimba polilik. Apalagi, era millenium ketiga yang diyakini akan menghadirkan banyak tantangan krusial dan perubahan global seiring dengan akselerasi keluar-masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia akan segera kita masuki, ranah demokrasi jelas akan ikut menjadi penentu citra, kredibiltias, dan akseptabilitas bangsa kita sebagai salah satu komunitas masyarakat dunia.
Itu artinya, mau atau tidak, dunia pendidikan –sebagai “kawah candradimuka” dalam mencetak sumber daya manusia yang bermutu dan profesional– harus mempersiapkan generasi yang demokratis, sehingga memiliki sikap resistence yang kokoh di tengah-tengah “konflik peradaban” (clash of civilization), di antaranya, pertama, sikap demokratis harus menjadi salah satu aspek yang hendak dicapai dalam tujuan pendidikan nasional. UU No. 2/1989 yang rnengebiri makna demokrasi bagi anak bangsa perlu direvisi dan dirumuskan kembali secara utuh dan komprehensif.
Kedua, kurikulum yang diberlakukan harus memberikan ruang yang ukup bagi peserta didik untuk belajar menginternalisasi dan mengapresiasi nilai-nilai demokrasi. Mereka harus diberi kemerdekaan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan lewat debat, diskusi, dan adu argumentasi dengan tetap mengacu pada nilai kebenaran dan nilai luhur baku.
Dan ketiga, para birokrat dan praktisi pendidikan dituntut “good-will”-nya untuk memberikan teladan cara-cara berdemokrasi yang sehat. Dalam iklim masyarakat kita yang masih cenderung paternalistik, contoh dan tindakan nyata akan lebih bermakna ketimbang retorika maupun ucapan verbal lainnya.
Tidak kalah pentingnya, iklim demokrasi pun harus sudah mulai ditumbuhkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga institusi pendidikan lebih maksimal mengembangsuburkannya. Apabila iklim demokrasi tumbuh secara kondusif yang pada gilirannya akan menjadi sebuah budaya, maka rasa sakit hati, dendam, mencari-cari “kambing-hitam” akibat kekalahan dalam sebuah demokrasi tak akan terjadi. Yang menang pun tidak akan selalu menepuk dada. Dalam sebuah demokrasi, kalah dan menang adalah wujud dinamika yang indah dan niscaya. ***
(Suara Karya, 5 Agustus 1999)

Peran Domestik
Dalam UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtero diungkapkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dengan anaknya atau ibu dengan anaknya atau ayah dengan anaknya. Dari batasan lersebut, peran seorang ibu dalam lingkup domestik atau dalam lingkup keluarga memiliki entitas pengabdian yang tinggi. Ia menjadi “ruh” keluarga yang akan menjadi penentu ”mati hidupnya” sebuah paguyuban batih (keluarga), menjadi “pelepas anak panah” keluarga sesuai sasaran bidik yang dituju. Tidak jarang keluarga yang gagal dalam membangun fondasi kesejahteraan lantaran kekurangsiapan seorang ibu dalam menjalankan peran domestiknya.
Dalam konteks yang demikian itu, peran seorang ibu dalam memaksimalkan fungsi keluarga menjadi semakin penting untuk mendapatkan perhatian khusus. Yaumil Agus Achir mengungkapkan, setidaknya ada delapan fungsi keluarga, yakni fungsi sosial budaya, cinta kasih, perlindungan/proteksi, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, danfungsi pembinaan lingkungan. Meskipun tidak mutlak menjadi tanggung jawab ibu sepenuhuya, kedelapan fungsi keluarga tersebut akan terwujud dalam tataran praktik hidup apabila diimbangi dengan kesiapan, kemampuan, dan kesanggupan seorang ibu dalam menjalankan fitrahnya di lingkup domestik.
Arus modernisasi yang demikian gencar menawarkan pergeseran dan perubahan pranata-pranata hidup dan nilai-nilai luhur buku, agaknya memiliki imbas yang cukup kuat terhadap masyarakat dalam menginternalisasi dan mengapresiasi fungsi keluarga. Keagungan sebuah keluarga sebagai entitas sosial dalam menyosialisasikan nilai-nilai luhur kepada para anggotanya, dinilai mulai semakin luntur. Para anggota masyarakat dalam mengapresiasi fungsi keluarga mengalami pergeseran dan perubahan. Keluarga tidak lagi dipandang sebagai “institusi” dan yang menjadi satu-satunya wadah yang cukup akomodatif dan adaptif terhadap selera dan atmosfer zaman yang sulit diduga.
Kondisi di atas, setidaknya juga dipengaruhi oleh pergeseran peran orangtua, yang semula diyakini sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap upaya pewarisan nilai dan tradisi, kini telah tereduksi sebagai pihak yang secara biologis sekadar menghadirkan seorang anak ke muka bumi. Bahkan, dalam banyak hal, orangtua sekadar dipahami sebagai pihak yang hanya memiliki otoritas ekonomi dalam rentang waktu tertentu hingga anak dinilai dewasa.
Seiring dengan itu, pandangan anak terhadap orangtua pun tidak lagi “sakral” dengan bentuk penghormatan yang optimal dan proporsional. Hubungan anak dengan orangtua melulu sebagai hubungan darah “‘kekerabatan” yang kehilangan basis moral dan spiritualnya. Tidaklah mengherankan kalau generasi masa kini menjadi sulit menerima petuah dan nasihat luhur orangtua. Mereka telah memiliki “referensi” tersendiri yang cocok dengan gejolak naluri purbanya.
“Anak buah” teknologi yang begitu canggih mentransfer berbagai bentuk kemasan informasi dan hiburan, menyebabkan anak menjadi rentan terhadap imaji kekerasan, kemanjaan, kemunafikan, dan hipokrit. Anak menjadi kehilangan kepekaan terhadap makna kearifan hidup. Sikap sabar, tawakal, tabah, telaten, dan tahan uji –yang merupakan entitas moral yang tinggi—telah menjelma ke dalam sikap hidup instan, kehilangan naluri “proses” dalam mendapatkan sesuatu. Kota-kota besar yang sarat gebyar materi akhirnya menjadi “ladang” subur bagi tumbuhnya generasi-generasi zaman yang menanggalkan sikap responsifnya terhadap iklim spiritual. Terjadi proses dereliginasi (pendangkalan agama), pembonsaian nilai-nilai kemanusiaan, dan involusi budaya di kalangan generasi muda. Bukan hal yang mustahil kalau sudah tak terbilang lagi jumlah remaja kita yang terjebak ke dalam lembah seks bebas, pesta “pilsetan”, penyalahgunaan obat terlarang, tindak kekerasan, dan kriminal, atau ulah amoral lainnya.
Fenomena yang penuh pengingkaran terhadap ajaran agama dan moral di atas membutuhkan intensitas peran ibu sebagai pencerah peradaban dalam lingkup keluarga, yang pada gilirannya nanti akan benar-benar mampu melahirkan generasi-generasi bangsa yang unggul dan pinunjul, maju, mandiri dan tahan uji, sehingga kelak sanggup menghadapi kerasnya tantangan peradaban di era global.

Peran Publik
Persoalannya ialah ketika banyak kaum ibu berbondong-hondong meninggalkan rumah, menggeluti peran publiknya sebagai wanita karier, mampukah sang ibu memaksimalkan perannya di ranah domestik yang mustahil dihindarinya? Sanggupkah sang ibu mengembalikan fungsi keluarga yang ideal di tengah kesibukannya menggeluti profesi? Pertanyaan semacam itu memang tidak mudah untuk dijawab. Peran ganda yang harus diemban kaum ibu masa kini, sering tidak bisa berjalan selaras dan serasi. Artinya, ada salah satu peran yang dikorbankan.
Dalam perspektif agama, kaum wanita (ibu) tidak dilarang untuk bekerja di luar rumah. Dalam Islam, kita mengenal para istri Rasulullah yang terkenal dengan keterampilannya di berbagai bidang. Aisyah sebagai ulama dan perawi hadis yang disegani, Saudah mahir dalam hal kerajinan tangan, bahkan Khadijah sukses dalam menggeluti bisnisnya. Namun, mereka toh tetap mampu mewujudkan keluarga sakinah, tidak mengorbankan peran domestiknya. Hal ini mengisyarakan, peran publik seorang ibu bukan menjadi penghalang untuk memaksimalkan peran ibu sebagai pencerah peradaban melalui lingkungan keluarga.
Yang penting dicermati kaum ibu ialah kejelian untuk memilih profesi yang memungkinkannya untuk tetap mampu menjadi ibu yang lembut bagi anak-anak dan istri yang setia terhadap suami. Artinya, pekerjaan yang bisa melalaikan fungsi ibu sebagai “pusat” pembentukan nilai dan “pancer” budaya keluarga, sebaiknya dihindari.
Huda Khaltab (1995:81-85) menyatakan, setidaknya ada tujuh bidang profesi yang bisa dipilih kaum ibu agar peran domestiknya tidak dikorbankan, yaitu bidang medis (dokter, perawat kesehatan, dan staf rumah sakit), bidang penyuluhan {pekerja sosial dan penasihat), bidang pengajaran (guru/tenaga administrasi), perancang dan penjahit, seni dan keterampilan, kesekretarisan, serta bidang media dan penerbitan.
Proses globalisasi yang setidak-tidaknya menawarkan tiga iklim: perdagangan bebas, hadimya teknologi komunikasi yang mahadahsyat, dan keterbukaan gelombang informasi (Wasari, 1997), memang tidak mungkin lagi memasung kaum ibu dalam kungkungan rumah tangga. Mereka juga dituntut untuk memberdayakan potensi dirinya, mewujudkan kebutuhan akan prestasi (need of achievement), dan mengaktualisasikan motivasi intelektualnya. Dalam keadaan demikian, kaum ibu idealnya menjadi sosok androgini; bisa tampil maskulin di ranah publik dengan capaian prestasi yang seimbang dengan kaum pria, sekaligus tidak menanggalkan sifat femininnya di ranah domestik yang tetap menjaga kelembutan, sikap keibuan, dan ketulusan kasih sayang terhadap suami dan anak-anak. Dengan sosok androgini ini, kaum ibu tetap akan mampu memaksimalkan perannya sebagai pencerah peradaban; peran luhur dan mulia yang sudah teruji lewat sejarah peradaban yang panjang, walaupun sang ibu sibuk meniti karierdi pang-gung publik.
Hanya saja, kaum pria mestinya tidak bersikap “arogan”, mempersempit ruang gerak kaum ibu di sektor publik, serta mau memberikan legitimasi terhadap kemampuan dan “kekuatan” internal kaum ibu. Mitos konco wingking yang memosisikan kaum wanita (ibu) sebagai makhluk kelas dua harus dibebaskan. Perlu keberanian kaum pria untuk mengakui posisi dan martabat kaum wanita sebagai mitra yang benar-benar sejajar dengan dirinya. Sudah bukan saatnya lagi pembagian peran semata-mata didasarkan pada bias gender dan jenis kelamin minded, melainkan pada tingkat kapabilitas dan kredibilitasnya dalam mengakses peran. Dengan demikian, pola kemitrasejajaran yang genear disosialisasikan Bu Mien Sugandhi tidak terjebak menjadi slogan egaliter yang kehilangan basis dan makna kesetaraan. Nah, dirgahayu Ibu Indonesia! ***

(Republika, 22 Desember 1997)

Namun demikian, secara jujur harus diakui, masih banyak masalah krusial yang belum teratasi, masih banyak agenda penting yang luput dari perhatian. Dalam rentang usia yang belum bisa dibilang “dewasa”, Korpri dituntut untuk bisa bersikap arif dan dewasa dalam menangani masalah-masalah yang muncul maupun menyikapi kritik yang mencuat. Ibarat sosok pemuda, Korpn harus sanggup memanggul beban idealisme di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin berat. Upaya meningkatkan bobot dan mutu pengabdian pegawai demi terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa “harus” menjadi agenda yang urgen dan penting untuk digarap.

Dalam pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditegaskan bahwa pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, negara dan pemerintah Republik Indonesia, bersatu padu, bermental baik, bersih, berwibawa, dan berhasil guna.

Makna dan nilai luhur yang tersirat dari ketentuan tersebut ialah bahwa dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya, pegawai harus mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab kepada bangsa dan negara serta masyarakat Indonesia, dilandasi semangat religius, dedikasi, dan loyalitas tinggi.

Profesionalisme
Tampaknya ketentuan di atas belum sepenuhnya terinternalisasi secara intensif oleh segenap jajaran warga Korpri. Diakui atau tidak, masih ada keeenderungan pegawai kita yang bermental feodal dan elitis. Status priyayi yang diwariskan oleh kaum penjajah tampak belum benar-benar terkikis. Mereka bukannya mau melayani masyarakat dengan sikap yang baik dan tulus, melainkan malah minta dilayani ala “borjuis kecil”. Esensi utama sebagai abdi masyarakat belum terealisasikan dalam tataran praktek.

Keluhan masyarakat tentang rendahnya mutu pelayanan di sektor publik yang ditandai dengan ruwetnya birokrasi dan masih sumirnya pemahaman budaya disiplin masih sering terdengar. Simaklah “somasi terselubung” yang gencar disuarakan oleh masyarakat luas lewat Surat Pembaea di berbagai media cetak. Kasus ganti rugi tanah yang dinilai tidak layak, belum optimainya pelayanan hukum sehingga memicu munculnya rumor “mafia” peradilan, pengurusan sertifikat tanah yang berbelit-belit, atau lambannya pelayanan administrasi di kantor-kantor yang bersentuhan langsung dengan denyut kehidupan masyarakat merupakan fenomena umum yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi tersebut diperpar+ah dengan munculnya “oknum” pegawai yang bermental korup, sehingga tak segan-segan menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk melakukan korupsi, manipulasi, kolusi, dan sederet ulah tak jujur lainnya yang merugikan kepentingan publik. Jika kondisi semacam itu dibiarkan berlarut-larut, jelas membuat citra pegawai merosot, masyarakat pun jadi tidak respek lagi terhadap figur pegawai.

Dalam keadaan demikian, Korpri harus semakain mempertajam sisi dan misinya dalam menegakkan disiplin pegawai, mengakarkan ruh spiritual ke dalam nurani setiap pegawai, dan meningkatkan profesionalisme pegawai dalam upaya memberikan pelayanan publik yang bermutu dan berbobot.

Setidaknya, ada tiga agenda penting Korpri dalam upaya meningkatkan mutu dan bobot pelayanan publik yang mesti disosialisasikan secara gencar kepada segenap jajaran warga Korpri.

Pertama, meningkatkan keterampilan profesional pegawai. Entitas profesionalisme akan tampak pada sosok pegawai yang cekatan dan terampil mengemban tugasnya di lapangan. Upaya merekrut calon pegawai hendaknya lebih diperketat melalui uji keterampilan yang selektif sesuai bidangnya masing-masing, sehingga tidak lagi merasa “gagap” setelah menyentuh tugasnya di lapangan. Upaya ini mesti didukung oleh kinerja dunia pendidikan yang mampu menghasilkan out-put yang memiliki basis kognitif, afektif, dan psikomotorik andal.

Kedua, mengekstensifkan dan mengintensifkan wawasan pegawai. Sebagai salah satu “pilar” pembangunan, tugas rutin pegawai di lapangan akan semakin “afdol” jika ditunjang dengan wawasan dan visi yang luas. Upaya memberikan kesempatan belajar dan pemberian beasiswa studi lanjut bagi para pegawai yang potensial perlu lebih digalakkan. Selain itu, setiap pegawai hendaknya memiliki hasrat belajar secara simullan dan berkelanjutan, baik lewat buku maupun kehidupan, untuk lebih meningkatkan aktualitas diri sesuai bidang tugas yang digelutinya.

Dan ketiga, mempertinggi integritas kepribadian pegawai. Munculnya mentalitas korup dan tidak jujur yang dibingkai kepentingan dan pamrih sempit, boleh jadi lantaran keringnya integritas kepribadian, sehingga merasa tak berdosa ketika melakukan setumpuk penyimpangan moral.

Melahirkan pegawai yang tinggi integritas kepribadiannya jelas menjadi tantangan tersendiri bagi Korpri di tengah-tengah semakin dahsyatnya pola hidup konsumtif, materialis, dan hedonis yang melanda kehidupan modern saat ini. Dalam hal ini, Korpri harus lebih gencar lagi dalam mengakarkan kode etik “Saptaprasetya Korpri” kepada para pegawai, sehingga tidak terperangkap menjadi slogan moral yang kehilangan nilai spiritualnya. Kode etik tersebut harus mendarah daging dan bernaung-turba ke dalam nurani pegawai, tidak cukup sekadar dihafalkan tanpa penghayatan dan pengamalan.

Roh Spiritual
Sisi lain yang penting dicermati adalah tak henti-hentinya “meniupkan” roh spiritualisme ke dalam dada warga Korpri. Dengan semangat spiritualisme yang terus memancar, warga Korpri akan semakin optimal mengemban tugas sehinngga tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan “konyol” yang bisa meruntuhkan namanya sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat.

Dengan demikian, menjalani profesi sebagai pegawai negeri tidak semata-mata berupa pelepasan energi fisik untuk menghasilkan sesuatu, tetapi pada tugas tersebut juga melekat faktor spiritual. Selain menghasilkan sesuaiu, mereka juga dapat mengekspresikan diri dalam melaksanakan tugasnya yang berfungsi sebagai simbol menjadi sebuah “kode” yang menunjuk nilai atau makna tertentu (Sartono Kartodirdjo, 1994:105).

Nilai kesalehan, baik pribadi maupun sosial, agaknya bisa menjadi resep mujarab dalam mencegah berjangkitnya “penyakit” moral. Dengan landasan spiritual yang tinggi, tanpa ada pengawasan melekat pun seorang pegawai tidak akan mudah tergiur dan tergoda untuk melakukan tindakan tercela, sebab setiap gerak-geriknya senantiasa merasa diawasi oleh yang Maha melihat.

Agar bisa memberikan mutu pelayanan yang baik kepada publik, pengejawantahan nilai-nilai kepemimpinan luhur perlu menjadi sebuah keniscayaan bagi pegawai negeri. Dalam lampiran keputusan Munas IV Korpri tahun 1994 No: Kep. 05/ Munas/1994 tanggal 16 April 1994, setidaknya ada sebelas asas kepemimpinan luhur yang bisa dipedomani warga Korpri dalam mengemban tugasnya, yakni: takwa (menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan). ing ngarsa asung tuladha (di depan memberi teladan), ing madya mangun karsa (di tengah membangkitkan tekad dan semangat serta berprakarsa), tut wuri handayani (di belakang sebagai kekuatan pendorong), waspodo purbowiseso (waspada dan berani mengoreksi), ambeg parama arta (mampu menentukan dan memilih prioritas), prasojo (sederhana dan tidak berlebihan), setya (setia dan taat kepada pimpinan), gemi nastiti (hemat dan cermat), belaka (jujur dan penuh keterbukaan), dan legawa (ihlas).

Agaknya, nilai-nilai di atas terkesan “perfeksionis” dan terlalu berlebihan diharapkan dari figur seorang pegawai negeri. Untuk bisa direalisasikan pada tataran praktek dibutuhkan perhatian serius dan kesadaran tinggi. Akan tetapi, jika komitmen dan tanggung jawab moralnya senantiasa ditujukan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara serta seluruh masyarakat, nilai-nilai luhur tersebut bukan mustahil .akan menjadi entitas jatidiri warga Korpri yang pada gilirannya akan muncul sosok pegawai yang bervisi kerakyatan, kemanusiaan, kejujuran, dan tidak korup.

Di tengah-tengah arus globalisasi, visi dan misi yang mesti dipikul Korpri sebagai satu-satunya wadah non-kedinasan bagi pegawai negeri memang tidak semakin ringan. Dalam kondisi demikian, Korpri mesti bersikap terbuka terhadap kritik sehingga tidak akan terjebak menjadi sebuah organisasi yang kaku dan tertutup.

Seiring dengan meningkatnya taraf hidup dan pendidikan masyarakat, Korpri juga semakin dituntut untuk mampu memberikan mutu pelayanan publik yang baik dan memuaskan. Hanya dengan cara demikian, kiprah Korpri akan semakin eksis, citra pegawai negeri akan terbangun, masyarakat pun akan semakin respek terhadap keberadaan Korpri dan pegawainya. Sebuah tantangan yang butuh dijawab oleh Korpri. Nah. dirgahayu Korpri!
(Suara Karya, 29 November 1997)

Ketika baru saja berhasil menumpas Pemberontakan PKI Madiun, secara mendadak Belanda melancarkun aksi militernya yang kedua, 19 Desember 1945. Dengan taktik “perang kilat”, Belanda melancarkan serangan di semua front wilayah Republik Indonesia. Pangkalan Maguwo Yogyakarta menjadi basis serangan hingga akhirnya berhasil menduduki ibukota Yogyakarta. Prajurit RI bergerak mundur dengan siasat gerilya. Jenderal Soedirman sebagai pemegang komando tak henti-hentinya memberikan “suntikan” dan kekuatan batin kepada seluruh rakyat dan prajurit RI. Dengan semangat setia kawan yang tinggi, seluruh rakyat dan prajurit kita terus berjuang, bahu-membahu, saling rangkul, dan saling berkorban dalam upaya mempertahankan kemerdekaan.

Dalam situasi yang sulit dan tidak menentu, akhirnya secara bertahap bangsa kita mampu membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih eksis. Dan puncaknya terjadi ketika terjadi Serangan Umum 1 Marei 1949 di bawah pimpinan Komandan Brigade X, l.etkol Soeharto (mantan Presiden Rl) yang berhasil menduduki Yogyakarta selama enam jam. Sukses tersebut jelas akan sulit diraih tanpa internalisasi dan sikap apresiatif terhadap nilai kesetiakawanan sosial, di samping kecekatan dan kemampuan para pemimpin dalam menyiasati situasi.

Rasa Kemanusiaan
Kini, masa-masa semacam itu sudah jauh melewat. Perjuangan fisik telah mengalami “transfigurasi” dalam bentuk kesuntukan memacu pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Dalam keadaan demikian, kita justru harus semakin merapatkan barisan dalam suasana egaliter, rnengukuhkan tali persaudaraan, menebalkan rasa kemanusiaan, menyuburkan rasa cinta kasih terhadap sesama, dan mengakarkan nilai kesalehan pribadi maupun sosial, dalam gerak dan langkah hidup kita agar “sukma” kesetiakawanan senantiasa menjadi basis komunitas sosial kita.

Di penghujung tahun 1997 ini, negeri kita “digoyang” oleh serentetan “tragedi dramatis” yang mengundang keprihatinan banyak kalangan. Kebakaran hutan, kelaparan, dan gejolak moneter, merupakan tiga “lakon” yang tengah menguji “akting” sosial kita terhadap para korban.

Saudara-saudara kita di Lampung, Irian Jaya, dan sebagian Jawa, sangat membutuhkan uluran tangan kita untuk menyantuni mereka sekadar untuk bisa bertahan hidup. Rasa kemanusiaan kita benar-benar diuji. Kalau selama ini kita terus bersikutat untuk menumpuk-numpuk harta, sikut sana sikut sini untuk memanjakan naluri kesenangan dan kepangkatan, bahkan tidak jarang harus membudayakan upeti dan amplop dalam memuaskan kebuasan hati, saudara-saudara kita justru memeras keringat, air mata, bahkan darah, untuk bisa “survive” mempertahankan nyawanya.

Akselerasi pembangunan yang telah mampu menjangkau kemakmuran dan tingkat taraf hidup yang memadai, harus kita syukuri dengan banyak menyantuni kaum dhuafa yang nasibnya kurang beruntung. Pemerintah lewat Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) — yang dirimis sejak awal Repelita VI –setidaknya telah memberikan “patron” yang nyata dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang melilit sebagian saudara kita. Jika pada tahun 1976 jumlah penduduk yang miskin masih sebesar 40 persen atau sekitar 54,2 juta orang, pada tahun 1993 telah berkurang menjadi 14 persen atau 25,9 juta jiwa, dan pada tahun 1996 tinggal 11,3 persen atau sekitar 22,6 juta orang. Upaya pengentasan kemiskinan ini jelas memerlukan kepedulian kita semua, bukan sekadar ingin membantu suksesnya program pemerintah, melainkan justru yang lebih penting “menyelamatkan” mereka yang dhaif secara ekonomi dari proses segregasi sosial yang bisa memicu pecahnya konflik, kecemburuan, atau kekerasan sosial.

Para pakar sosiologi mengemukakan bahwa tekanan ekonomi yang berat bisa menjadikan seseorang atau kelompok sosial tertentu mengalami frustrasi akibat merasa tersingkir dari persaingan hidup komunitasnya. Imbasnya, jika mereka mendapatkan kesempatan untuk melampiaskan frustrasinya, aksi kekerasan dan kerusuhan sosial menjadi cara yang jitu dan “sah” bagi mereka.

Lebih-lebih gaya hidup orang kaya baru (the new rich) yang pamer kekayaan, sungguh mempraktekkan pola hidup konsumtif yang kontras secara diametral dengan hidupnya yang serba tertekan, maka kemungkinan terjadinya konflik dan kerusuhan semakin terbuka.

Konsumtivisme
Pembangunan ekonomi negeri kita yang telah berlangsung selama tiga puluh tahun terakhir ini, menurut AE Priyono (1997), ternyata telah melahirkan suatu kelompok sosial yang konsumtif. Mereka tinggal di kota-kota besar, mengonsumsi sekitar lebih dari sepertiga pendapatan nasional, amat gemar berbelanja, memiliki rumah dan mobil-mobil mewah, bergaya hidup glamor, menjadi anggota berbagai klub eksekutif yang mahal, tetapi cenderung bersikap cuek pada gagasan-gagasan perubahan.

Merebaknya “doktrin” konsumtivisme ini, agaknya telah telanjur menjadi sebuah kelatahan seiring merebaknya pola hidup materialistik dan hedonistis, yang melanda masyarakat modern. Manusia modem, menurut Hembing Wijayakusuma (1997) telah melupakan satu dari dua sisi yang membentuk eksistensinya akibat keasyikan pada sisi yang lain. Kemajuan industri telah mengoptimalkan kekuatan mekanismenya, tetapi melemahkan kekuatan rohaninya. Manusia telah melengkapinya dengan alat-alat industri dan ilmu pengetahuan eksperimental dan telah meninggalkan hal-hal positif yang dibutuhkan bagi jiwanya. Akar-akar kerohanian sedang terbakar di tengah api hawa nafsu, keterasingan, kenistaan, dan ketidakseimbangan.

Akibat pemahaman pola hidup yang salah semacam itu, disadari atau tidak, telah melumpuhkan kepekaan nurani dan moral serta religi. Sikap hidup instan telah melenyapkan budaya “proses” dalam mencapai sesuatu. Sikap sabar, tawakal, ulet, telaten, dan cermat, yang merupakan entitas kebersahajaan dan kejujuran telah tersulap menjadi sikap menerabas, pragmatis, dan serba cepat. Orang pun jadi semakin permisif terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak jujur di sekitarnya. Budaya suap, kolusi, nepotisme, atau manipulasi anggaran sudah dianggap sebagai hal yang wajar. Untuk mengegolkan ambisi tidak jarang ditempuh dengan cara-cara yang tidak wajar menurut etika.

Kesibukan memburu gebyar materi umuk bisa memanjakan selera dan naluri konsumtifnya, membuat kepedulian terhadap sesama menjadi marginal. Jutaan saudara kita yang masih bergelut dengan lumpur kemiskinan, kelaparan, dan keterbelakangan, luput dari perhatian.

Fenomena di atas jelas mengingkari makna kesetiakawanan sosial yang telah dibangiun para pejuang pada masa revolusi fisik, mengotori kesucian darah jutaan rakyat yang telah menjadi “tumbal” bagi kemakmuran negeri ini.

Sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi di mata dunia, bagaimana pun harus memiliki good will (kemauan baik) untuk mengondisikan segala bentukpenyimpangan moral, agama, dan kemanusiaan, pada keagungan dan kebenaran etika yang sudah teruji oleh sejarah. Budaya kita pun kaya akan analogi hidup yang bervisi spiritual dan keagamaan. Jika kultur kita yang sarat nilai falsafinya itu kita gali terus, niscaya akan mampu menumbuhkan keharmonisan dan keseimbangan hidup, sehingga mampu mewujudkan paguyuban hidup sosial yang jauh dari sikap hipokrit, arogan, dan bar-bar.

Ketika memberikan wejangan kepada para dalang dalam rangka “Rapat Paripurna PEPADI 1995″ di Jakarta, Presiden Soeharto pernah menggunakan analogi lakon wayang “Makutha Rama” yang memuat ajaran Asthabrata, sebuah ajaran luhur tentang perilaku hidup yang pernah diterima Arjuna dari Begawan Kesawawidhi. Ajaran ini membuat delapan watak alam yang bisa dijadikan sebagai “simbol moralitas” manusia dalam memperkukuh tali kesetiakawanan sosial akibat semakin dahsyatnya arus konsumtivisme, materialisme, dan hedonisme yang melanda masyarakat modern.

Pertama, watak bumu, simbol karakter manusia yang mau memeratakan kekayaannya kepada siapa pun tanpa pilih kasih. Kedua, watak matahari, mampu memberikan penerangan, kehangatan, dan energi secara merata kepada mereka yang membutuhkan. Ketiga, watak bulan, mampu membahagiakan orang lain dengan penuh sentuhan kelembutan cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Keempat, watak angin, bersikap adaptif dan bisa bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan status, agama, atau ras.

Kelima, watak samudra, mampu menampung keluhan, aspirasi. dan masukan orang lain dengan tingkat kesabaran yang tinggi. Keenam, watak air, bersikap adil dan ikhlas, tidak arogan, tidak mau menang sendiri, dan memiliki semargat persaudaraan yang tinggi terhadap sesama. Ketujuh, watak api, memiliki kekuatan pelebur yang mampu memecahkan masalah yang muncul. Dan kedelapan, watak bintang, tegar, tangguh, dan tidak mudah tergoda untuk melakukan perbuatan tercela.

“Wacana” kesetiakawanan sosial, agaknya akan tetap penting dan relevan serta kontekstual sepanjang sejarah peradaban manusia, apalagi ketika zaman yang muncul sudah semakin buram oleh perilaku manusia yang mengerdilkan nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan. Diperlukan internalisasi dan apresiasi yang tinggi untuk mengaktualisasikannya, sehingga muncul sikap responsif ketika melihat sesamanya yang terlunta-lunta dalam kelaparan dan kemiskinan. ***
(Suara Karya, 19 Desember 1997)

Seperti diberitakan harian ini, sebuah desa di Kabupaten Purbalingga sempat mengalami chaos, was-was, dan mencekam akibat aksi kelompok massa pendukung calon yang kalah dalam pilkades yang membakar jembalan gantung yang begitu vital sebagai penghubung transportasi antardesa, merusak balai pertemuan, dan bangunan pondok bersalin desa (polindes). Di Brebes, pilkades di 10 desa terpaksa harus diulang akibat gelombang protes warga yang menilai proses pilkades tidak berlangsung demokratis, jujur, dan adil (Wawasan 25/11/98). Dan masih banyak lagi desa yang dilanda kasus serupa.

Fenomena di atas jelas sangat tidak kondusif dalam upaya mendinamisir dan member-dayakan desa dari sentuhan kemajuan. Bahkan, bisa dibilang, desa yang bersangkutan akan mengalami set-back (langkah mundur) yang semakin jauh dari substansi ideal. Betapa tidak? Fasilitas umum yang dibangun bersama dengan susah-payah, akhirnya musnah dalam sekejap. Kepala Desa terpilih yang seharusnya sudah siap terjun ke lapangan memaksimalkan kemampuannya menjadi terhambat.

Warga desa yang tak berdosa, tak tahu lor-kidul pun tak luput terkena imbasnya.Yang mengkhawatirkan, kalau pihak-pihak yang saling berseteru tidak bisa saling menahan diri, bahkan terus-menerus menaburkan benih kebencian, kasak-kusuk, dan dendam. Jika kondisi semacam ini tak teralasi, tentu semakin mempersulit posisi desa dalam upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih demokratis, damai, aman, adil, dan makmur.

Euforia Massa
Tak dapat dipungkiri, jabatan kepala desa memang cukup strategis. Sclain menjanjikan naiknya status sosial ekonomi, seorang kepala desa juga memegang posisi kunci (key position) dalam “menghitamputihkan” corak dan warna dinamika desa yang dipimpinnya. Ia menjadi figur yang dianggap masyarakat memiliki “kelebihan” tersendiri, dihormati, disegani, dan acapkali dijadikan sebagai sumber informasi bagi warga desanya.
Sangatlah beralasan, setiapkali siklus demokrasi delapan tahunan ini diputar, tidak sedikit warga desa yang memiliki cukup “modal” siap bersaing untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di desanya. Yang menarik, dukungan yang diberikan oleh warga desa kepada calon yang dijagokan masing-masing tampak penuh greget dan antusias. Para pendukung masing-masing calon menjelang hari “H” pelaksanaan pilkades sibuk menarik simpati massa dengan berbagai macam cara. Yang jelas, masing-masing kubu merasa calonnyalah yang paling pantas menjadi kepala desa.

Tidak jarang terjadi, upaya masing-masing kubu untuk menarik simpati massa menim-bulkan situasi panas dan tegang. Ada semacam “keharusan” bahwa calonnya harus keluar sebagai pemenang. Cara yang ditempuhnya pun bervariasi. Ada yang mengobral janji, “memanjakan” calon pemilih dengan pesta, atau membeli suara calon pemilih dengan sejumlah uang.

Seiring bergulirnya roda reformasi, proses pilkades di berbagai desa menampakkan kecenderungan untuk membersihkan praktek-praktek yang tidak jujur, curang, atau tidak adil, mulai saat sang calon menjaring massa hingga proses penghitungan suara. Ada keinginan kuat dari warga desa untuk menampilkan figur kepala desa yang benar-benar mumpuni, berbobot, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, dan memiliki komitmen kuat untuk memajukan desa.

Tidak berlebihan kalau di beberapa desa terjadi pengulangan pilkades lantaran prosesnya dinilai tidak berlangsung demokratis, jujur, dan adil, serta masih ditemukan adanya unsur kecurangan. Apalagi kalau calon yang jadi ternyata bukan figur yang dikehendaki oleh sebagian besar warga desa, mereka tak segan-segan melancarkan protes dan unjuk rasa.
Sepanjang tuntutan yang disuarakan warga desa lewat unjuk rasa itu wajar dan murni mengingat adanya praktek kecurangan dalam pilkades, tentu saja hal itu dapat dimaklumi dan ditolerir. Akan teapi, kalau sudah menjurus pada tindakan pemaksaan kehendak ditingkah dengan ulah perusakan, pembakaran, dan amuk massa, lantaran ambisi calonnya tidak tercapai, padahal tidak ditemukan adanya unsur kecurangan dalam pilkades, kejadian itu patut kita sayangkan.

Tindakan seperti itu sebenarnya mengingkari makna hakiki dcmokrasi itu sendiri. Esensi demokrasi yang sebenaraya ialah kesediaan untuk bersikap jujur dan ksatria menerima kekalahan, sekaligus mengakui kemenangan pihak “lawan”.

Fenomena pilkades yang diwamai berbagai aksi kekerasan di era reformasi ini, menurut hemat penulis, setidaknya dilatarbelakangi oleh dua argumen yang cukup mendasar.
Pertama, terciptanya suasana euforia massa setelah lebih dari tiga dasawarsa kebebasannya dibelenggu oleh rezim Orde Baru. Bagaikan kuda liar yang lepas dari kandang, begitu rezim Orde Baru tergusur dari panggung kekuasaan, para warga desa mserasa mendapatkan kembali kedaulatannya yang terampas. Mereka bebas menyuarakan pendapat, mengkritik, bahkan melalukan unjuk rasa, tanpa takut lagi dicap sebagai pembangkang, PKI. atau anti-Pancasila — julukan yang acap kali dilontarkan penguasa Orde Baru kepada rakyat yang suka mengkritik penguasa.

Derasnya arus reformasi yang diwarnai dengan berbagai aksi unjuk rasa seperti yang mereka lihat di layar televisi, kian menyuburkan nyali warga desa untuk menggugat praktek-praktek penyimpangan, penyelewengan, korup, dan berbagai ulah amoral yang dilakukan oleh aparat desa. Tidak mengherankan kalau banyak kepala desa atau perangkat desa yang diduga melakukan penyimpangan harus tergusur dari kursi kepejabatannya akibat gencarnya aksi unjuk rasa warga desa.

Bagi warga desa, pilkades benar-benar ingin dijadikan sebagai momentum untuk memilih seorang pemimpin yang dinilai mampu membawa kemajuan desa melalui proses pemilihan yang benar-benar demokratis, jujur, dan adil. Dari sisi ini, berbagai aksi unjuk rasa warga desa yang menuntut ulang pelaksanaan pilkades lantaran ditemukan bukti-bukti kecurangan, memang hal yang wajar di era keterbukaan ini.

Akan tetapi, patut disayangkan memang kalau situasi dan iklim semacam itu lantas dimanfaatkan untuk melampiaskan “dendam” dari kubu calon yang kalah dengan cara-cara yang kurang fair dalam berdemokrasi.

Kedua, membludaknya pemuda desa yang kembali ke kampung halaman setelah terkena PHK di kota. Membanjirnya tenaga muda yang baru saja kehilangan pekerjaan kemungkinan besar bisa direkrut dan dimobilisasi oleh calon kepala desa untuk ikut menjadi “tim sukses” dalam memperebutkan suara massa.

Sepanjang aksi mereka mampu menimbulkan rasa simpati massa, jelas sah-sah saja adanya. Akan tetapi, siapa dapat menjamin potensi darah muda mereka bisa diredam begitu mengetahui calon yang dijagokannya dalam proses pemilihan? Apalagi, mereka pernah hidup di lingkungan perkotaan yang dianggap begitu rentan terhadap aksi kerusuhan dann kekerasan bukan mustahil kalau akhimya mereka terpancing untuk melakukan tindakan destruktif.

Siapa pun orangnya. jelas tak menginginkan suasana pedesaan yang begitu kuyup oleh sentuhan kedaraman, ketenteraman, dan kerukunan, tiba-tiba menjadi “rusak’ dan porak-poranda oleh konflik antarkelompok kepentingan. Fenomena vandalistis, anarkhis, dan bar-bar yang rnewarnai siklus demokrasi delapan tahunan ini, mestinya dijadikaa cermin berharga untuk tidaik mengulangi kesalahan yang sama. Semua tahu, tindak kerusuhan dan aksi kekerasan bukanlah solusi arif untuk menuntaskan masalah. Bahkan, risikonya pun harus ditebus dengan harga yang cukup mahal. Di negara mana pun yang menganut paham demokrasi mustahil “mengalalkan” cara-cara “purba” yang vulgar itu dalam menegakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini artinya, mengajak kita semua untuk bisa menjadi “aktor” demokrasi yang jujur, ksatria, dan mampu menahan diri sesuai dengan idaman Ibu Pertiwi. ***
(Wawasan, 5 Desember 1998)

Kepolosan Hati
Karena itu, menurut dia, bagi seorang jurnalis, alasnya adalah “kepolosan hati” dengan orientasi “terketahuinya persitiwa demi peristiwa kebenaran atau kenyataan yang tak terbantahkan.”
Senada dengan Sudaryanto, Sawali mengungkapkan, prinsip efisiensi berbahasa pada ragam jurnalistik tak jarang memunculkan gejala deviasi. “Sebenarnya sah-sah saja ragam bahasa jurnalistik mengekspresikan ide-ide dengan karakteristik itu. Akan tetapi, jangan terlalu banyak menabrak kaidah bahasa standar jika bahasa jurnalistik ingin memainkan misi pendidikan bahasa bagi masyarakat,” katanya.
Distansi yang terlalu jauh antara ragam bahasa jurnalistik dan ragam bahasa standar yang diajarkan di sekolah, kata Sawali, akan membingungkan para siswa. “Karena itu diperlukan kebijakan untuk memperpendek jarak tersebut,” katanya. ***

Terlepas dari sengketa dan silang-sengkarutnya persoalan Sobokartti, kita layak prihatin terhadap makin menyempitnya peta kantong-kantong kesenian di Jawa Tengah, khususnya kota Semarang.

Pada era ’80-an, Semarang masih memiliki iklim dan “aura” kesenian yang mampu menghidupkan para penggiat seni untuk berkiprah. GOR Simpang Lima saat itu tidak melulu hanya digunakan sebagai ruang unjuk kemampuan dan kompetisi para atlet dari berbagai penjuru kota. Banyak agenda kesenian yang bergaung dari balik gedung ynag cukup besar dan bergensi tersebut. Si Burung Merak, WS Rendra pun pernah pentas di gedung yang kini telah tersulap menjadi pusat perbelanjaan mewah yang memanjakan selera konsumtf orang-orang berkantong tebal.
Namun,seiring dengan kibaran bendera modernisasi yang mengusung gaya hidup kapitalistis, konsumtif, materialistis, dan hedonis, Kota Semarang (nyaris) kehilangan “aura” keseniannya. Kini, hampir sulit ditemukan gedung-gedung “bergengsi” yang berkenan menampung agenda-agenda kesenian dan kebudayaan lanataran secara finansial dianggap[ sangat tidak menguntungkan.
Pentas-pentas seni dan budaya hanya digelar di ruang-ruang sempit yang relatif tidak memiliki “magnet” yang mampu menyedot publik untuk berduyun-duyun mendatanginya. Gedung-gedung kesenian yang telah menjadi pusat kegiatan seni Kota Atlas ini sudah lama digusur oleh mesin-mesin kapitalisme. Gedung GRISS dan Ngesti Pendawa sudah tak tercium lagi aromanya, tergilas “roda-roda” zaman beberapa tahun silam.
***

Memasuki kota Semarang saat ini tak ubahnya berada di tengah rimba belantara bisnis lengkap dengan segenap aksesori kapitalistisnya yang tidak ramah dengan kaum pekerja seni, pengap dan tidak kondusif bagi perkembangan dunia kesenian. Setiap jengkal tanah Kota Semarang di mata pemilik modal seolah-olah harus memiliki “nilai jual” yang menggiurkan dan menguntungkan secara finansial. Praktis, “rahim” ibukota Jateng ini dalam beberapa tahun terakhir hampir tidak pernah mampu melahirkan seniman sekaliber almarhum Ki Narto Sabdo. Talenta generasi berdarah seniman sudah “terbunuh” lantaran tak ada ruang yang cukup untuk melakukan eksplorasi dan eskperimentasi berkesenian.
Kini, Sobokartti, salah satu gedung seni tradisional yang masih tersisa –yang pernah menjadi saksi sejarah bersinarnya pamor kesenjan Kota Semarang hendak “diembat” juga. Kaum pemilik modal –kalau memang hendak dijual kepada mereka– mana yang tak tergiur? Mereka yang punya naluri bisnis jelas akan memandang Sobokartti sebagai obyek yang nyaman dan menguntungkan.
Menyaksikan “sengketa” Sobokartti belakangan ini tak ubahnya menyimak “perta-rungan” antara kapitalisme dan idealisme para pekerja seni. Yang berhasrat untuk menjual barangkali memandang Sobokartti sudah tidak efektif lagi bagi perkembangan dunia kesenian. Bangunannya dianggap sudah terlalu tua dan sudah tampak kedodoran dalam menampung agenda-agenda kesenian. Dengan menjualnya, barangkali akan didapatkan pengganti gedung kesenian yang lebih bagus dan representatif.
Namun, bagi kaum pekerja seni yang masih memiliki idealisme, Sobokartti sudah dianggap sebagai ruang publik yang mampu memberikan inspirasi tersendiri dalam kiprah berkesenian. Terlalu mahal risiko kulturalnya jika harus dijual.
Namun, bagi saya, yang lebih substansial sebenarnya bukan semata-mata menjadikan Sobokartti sebatas simbol Kota Lama yang harus dilestarikan keberadaannya, melainkan harus ada komitmen secara kolektif dari semua pihak untuk menjadikan Sobokartti sebagai ruang publik yang mampu menghidupkan kembali denyut kesenian rakyat Kota Semarang, bahkan Jateng.
Sebelum nasib buruk benar-benar menimpa Sobokartti, pihak-pihak yang bersengketa sebaiknya duduk “satu meja” untuk menyamakan visi dan persepsi dalam memandang dunia kesenian. Jika diperlukan harus ada mediator independen yang mampu mendamaikan perselisihan kedua belah pihak sehingga semua persoalan bisa diselesaikan dengan hati jernih dan cerdas.
Kalau memang para anggota DPRD Kota Semarang yang terhormat memiliki “kemauan politik” untuk melakukan aksi “penyelamatan” terhadap gedung-gedung bersejarah, inilah saatnya yang tepat untuk menjadi mediator yang visioner dan bisa diterima.
Sudah saatnya ingar-bingar Kota Semarang yang tengah mengalami proses “metamorfosis” menuju kota metropolitan diimbangi dengan berdayanya gedung-gedung kesenian rakyat sebagai sumbu kekuatan kultural para pekerja seni.
Sungguh naif jika Kota Semarang yang telah lama dikenal sebagai kota kesenian akhirnya harus mengalami nasib tragis; kehilangan warisan bernilai dan kehabisan napas untuk berkesenian. Semetropolis apa pun sebuah kota akan kehilangan “roh”-nya apabila sudah tidak memiliki denyut dan dinamika berkesenian.
Mestinya kita bisa meniru Pemeiintah Cina dan Jepang dalam menghidupi kesenian tradisional. Menurut I Made Bandem, Rektor ISI Yogyakaita (dalam Direktori Seni Tradisi Jawa Tengah, 2003: xii), seni tradisional di Cina dan Jepang pada awalnya berada pada posisi minoritas. Namun, setelah mendapatkan banyak masukan, akhirnya disadari perlunya pembuatan kebijakan dan pembelaan terhadap kesenian tradisional.
Dengan amat sadar, pemerintah Cina dan jepang membangun museum kesenian, kantong-kantong ekspresi seni tradisi, atau panggung terbuka. Seni tradisi diberi dana, bahkan dicarikan dana hibah dari berbagai negara. Ya, dua “Macan Asia” ini akhinrya menjadi negara maju tanpa harus kehilangan seni tradisionalnya.
Di negeri kita? Oh, alih-alih menghidupi kesenian tradisional, gedung-gedung bersejarah yang memiliki “aura” kesenian pun kalau perlu dijual kepada kaum pemilik modal. ***

Seremoni Nazar
Konon, dulu seni tayub hanyalah sebuah tontonan perlengkapan seremoni nazar bagi warga desa yang kebetulan punya uni alaias nazar. Masyarakat Grobogan meyakini adanya mitos, jika pernah punya nazar, tetapi tidak segera dilaksanakan setelah niatnya tercapai, maka yang bersangkutan akan dirundung malapetaka. Misalnya, ada anggota keluarga yang sakit parah, bahkan sampai meninggal dunia atau dapat pula berubah musibah fatal yang lain. Sebagai medium pengabulan nazar, diundanglah ledhek untuk menolak musibah yang bakal datang. Selain itu, juga sebagai pengucapan rasa syukur kepada Hyang Widhi atas niat dan maksudnya yang telah terkabul. Lama pertunjukan cukup singkat sekitar 1-2 jam. Konon, mantra-mantra yang diucapkan sang ledhek itulah yang sanggup meredam segala musibah.
Dengan iringan gamelan yang mengalun, sang ledhek mulai mengucapkan matra dalam bentuk tembang. Ada suasana sakral di sana. Di tengah asap dupa yang membubung dengan segenap uba rapenya semacam ayam panggang, keris, onggokan pisang, ketupat, dan beras putih, sang ledhek tak henti-hentinya mengucapkan mantra sambil menyebar beras putih ke segala penjuru sebagai tulak balak: “…ana sengkala saka kulon tinulak bali mangulon. Sing nulak balak Raja Iman Slamet …” (ada musibah dari barat ditolak kembali ke barat. Yang menolak Raja Iman Selamat) ….” Byur! Beras putih disebar ke arah barat. Demikian seterusnya higga tujuh kali sesuai dengan arah yang disebutkan. Setelah sang ledhek selesai mengucapkan mantra dalam bentuk tembang, tamatlah pertunjukan sebagai pertanda bahwa nazar telah dilaksanakan. Mereka yakin, musibah tak mungkin muncul sekaligus sang empunya nazar terhindari dari segala petaka.
Namun, seirama perkembangan seni hiburan di daerah pelosok pedesaan, seni tayub kini berubah fungsi, suasana, dan temponya. Dari fungsinya sebagai perlengkapan seremonial nazar beralih fungsi sebagai hiburan semata. Suasana sakral pun sirna berganti suasana hingar-bingar di tengah musik gamelan yang membubung ditingkah ketipak kendang yang keras membentak. Tempo pertunjukannya pun berlangsung semalam suntuk alias byar klekar seperti hiburan lain pada umumnya.

Seronok
Tayub, konon merupakan jarwa-dhosok (akronim) “Yen ditata dadi guyub” (kalau ditata jadi guyup/rukun). Ada makna harfiahnya. Pertunjukan tayub yang melibatkan ± lima pria sebagai penayub dengan dua atau tiga ledhek sebagai sripanggungnya, kalau ditata dan diatur nyaris mampu menampilkan suasana paguyuban yang kuyup akan nilai persaudaraan, kerukunan, dan kekeluargaan. Namun, toh akhirnya makna harfiah yang kuyup nilai itu jadi sirna lantaran dibikin sendiri oleh ulah penayubnya yang kadang seronok, hampir-hampir menjurus ke tingkah pornografi.
Lazimnya, pertunjukan dimulai pukul 21.00 didahului dengan pembukaan instrumen gamelan para niyaga. Setelah semuanya siap, sang ledhek mulai memburu mangsa yang duduk di ruang tamu. Biasanya, mangsa (baca: penayub) yang ketiban smapur atau diberi selendang oleh ledheknya memberi imbalan Rp500. pertunjukan dibagi dalam 2 tahap, yakni mulai pukul 21.00 hingga pukul 24.00 giliran pinisepuh dan warga yang tergolong usia tua dan mulai pukul 0.00 dini hari hingga selesai giliran anak-anak muda. Jika diamati, pada tahap kedualah yang paling gempar.
Boleh dibilang bahwa pada tahap ini pertunjukan mencapai puncak ekstasenya. Nyaris tak ada batas antara penonton dan para penayub. Mereka sama-sama lebur dalam suasana yang hingar-bingar. Semakin larut malam, penonton kian meruah dengan tepuk sorak yang membahana. Pada tahap kedua ini, cara menayub terbagi dalam dua teknik, yakni menari dan ngepos.
Bagi para pemuda yang terampil menari, mereka memilih cara yang pertama dengan mengundang teman-temannya –istilahnya sambatan—untuk bersama-sama menari di tengah pertunjukan. Mereka bebas memilih gending-gending Jawa yang keras dan hingar-bingar dengan suara hentakan kendang yang cukp dominan, seperti gumbul thek, kijing miring, godril, celeng mogok, goyang semarang, dan semacamnya. Sambil menari, mereka mulai bertingkah. Tubuhnya mulai menghimpit, memeluk, bahkan mencium. Penonton dari semua tingkatan usia pun bersorak tempik. Mereka bergumul tanpa malu-malu, meski dilihat oleh sanak saudara dan kerabatnya. Barangkali ini sebagai kompensasi bagi para pemuda desa yang haus hiburan di sela-sela rutinitas kesehariannya yang maton.tanpa variasi.
Sedangkan, bagi para pemuda yang tak becus menari, cukup dengan ngepos, yakni duduk di kursi panjang sambil memangku sang ledhek. Mereka mirip benar dnegan insan manusia yang tengah dimabuk asmara. Dengan diiringi gending-gending Jawa yang rata-rata halus-romantis, semacam sida asih, lara branta, rujak jeruk, yen ing tawang ana lintang, dan sebagainya, mereka mulai bertingkah seronok seolah-olah benar-benar ingin melampiaskan rupa birahinya yang menggelora.
Para warga desa yang terasing dari jamahan hiburan modern semacam bioskup lari menyaub meski mengeluarkan uang lembaran dari sakunya. Mereka ikhlas, asal kebutuhan rohaninya terpenuhi. Hal ini diakui oleh Sukarjo, seorang bujanga yang dhemen menayub dengan logat Jawanya yang medhok: “Dhuwit isa digoleki kok, Mas. Ning nek ledhek mung kala-kala yen ana wong nduwe gawe” (uang bisa dicari kok Mas. Tetapi kalau ledhek hanya kadang-kadang kalau ada orang punya hajat).
Bisa dipastikan, bila ada orang punya hajat, jauh-jauh hari mereka mengumpulkan uang. Memang beginikah sikap para pemuda desa dalam upaya menyiasati kepekaan rohani dan kodrati terhadap hiburan di abad gelombang informasi ini? Ya, barangkali memang ini merupakan siasat guna mengentaskan diri dari himpitan zaman yang menelikungnya.

Tanpa Beban Dosa
Ledhek, konon merupakan jarwa-dhosok dari “Elek ben angger gelem medhek-medhek” (biar jelek asal mau mendekat). Seperti kebanyak ledhek di daerah kabupaten Grobogan, modal kecantikan tak begitu penting, meski juga berpengaruh dalam hal pemasaran. Modalnya cukup dengan dandanan yang seronok dengan vokal yang lancar selama semalam suntuk ditambah dengan keberanian mendekati kaum lelaki. Dan, agaknya mereka tampil seperti layaknya menawarkan kodrat profesi, tanpa merasa dihimpit beban dosa.
“Kula mboten isin, kok, Mas. Merki niki gaweyan kula,” ucap salah seorang ledhek –sebut saja Tukiyem—yang telah terjun sejak tahun 1979 dengan basa krama ndesanya dengan jujur, yang artinya: “Saya tidak malu kok, Mas, sebab ini pekerjaanku.” Kejujuran semacam ini juga disetujui oleh partnernya dengan anggukan kepala.
Pekerjaan, apa pun bentuk dan macamnya, kalau sudah cocok dengan kehendak nurani, memang kadang-kadang tak pandang soal etika. Kalau memang pekerjaan semacam yang dilakukan oleh Tukiyem itu sudah menjadi tuntutan nuraninya, dapatlah ia dijadikan sebagai tameng pendobrak kehidupan yang kian sulit seperti sekarang ini, meski ada bias-bias tuntutan moral di sana. Para ledhek dalam kehidupan sehari-harinya pun hidup wajar bersama warga yang lain, tanpa ada beban moral yang mesti ditanggung.
Ledhek barangkali bisa disamakan dengan keberadaan cokek di Sragen, atau tandak di Surabaya yang diterjuni secara wajar-wajar saja tanpa adanya perangkat upacara perangkat penobatan. Akan tetapi, berbeda dnegan ronggeng di daerah Banyumas yang mengenal adanya tradisi bukak klambu, yang harus rela menyerahkan kehormatannya sebelum dinobatkan sebagai ronggeng. Ledhek di Grobogan, seperti layaknya profesi yang lain, diterjuni secara wajar-wajar saja. Asal ada niat dan sanggup, meluncurlah mereka ke tengah-tengah masyarakat sebagai ledhek.
Namun begitu, mengintip pertunjukan tayub Grobogan yang rata-rata menampilkan adegan seronok, perlu diadakan garis kebijaksanaan yang tegas dari pihak yang berwenang, mengingat pertunjukan ini ditonton oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal tingkatan usia. Hal ini bisa menimbulkan dampak negatif yang lebih runyam jika tidak segera mendapatkan uluran kebijakan. Apa kata anak-anak jika melihat sanak saudaranya bergumul bersama ledhek tanpa ada jarak yang memisahkan. Para orang tua seolah meneladani anak-anaknya dengan petingkah yang seronok.
Beranjak dari sisi ini, haruskah pertunjukan tayub yang nyaris hanya memburu segi tontonan dan menihilkan unsur tuntunan, mesti diuri-uri? Ya, perlu ada penegasan yang manusiawi tanpa menyinggung perasaan dan harkat warga desa yang rata-rata lugu dan polos. Paling tidak, jarak antara ledhek dan penayub perlu dibatasi. *** (Sawali Tuhusetya)