hari, tanggal: Minggu, 27 Juli 2008

pukul; 09.00 WIB s.d. selesai

tempat: Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 42 Kendal

keterangan:

1. kontribusi peserta Rp50.000,00 perorang

2. peserta mendapatkan sertifikat

3. peserta mendapatkan 1 (satu) buah buku kumpulan cerpen

4. kudapan

Acara dikusi sastra ini akan sangat berarti bagi teman-teman sejawat guru Bahasa Indonesia SMP/MTs Kabupaten Kendal dalam upaya memberikan apresiasi sastra kepada sang pengarang sekaligus sebagai bekal menyajikan materi penulisan cerpen secara kreatif kepada siswa didik. Segala hal yang berkaitan dengan masalah penulisan cerpen akan dikupas habis-habisan oleh sang penulis. Mohon untuk berkenan hadir. Terima kasih.

Salam Budaya,

Sawali Tuhusetya

Sekolah seperti yang kita ketahui adalah lembaga pendidikan yang kita percayakan sebagai rumah kedua yang tak kalah penting perannya dalam mendidik anak-anak kita. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah yang menjadi pengajar sekaligus pendidik moral anak-anak kita. Tapi sungguh ironis keadaan yang berkembang sekarang di mana seorang guru untuk berbicara dengan murid saja harus berhati-hati dikarenakan penyampaian dari murid yang salah kepada orang tua bisa berakibat fatal. Jadi, bagaimana seorang guru bisa menjalankan fungsinya sebagai pendidik?

Kita kembali melihat bagaimana di zaman China Kuno dulu, untuk mendapatkan seorang guru yang mau menerima anaknya sebagai murid, orang tua harus bersusah-payah mencari dan bahkan menyembah seorang guru. Dan begitu mendengar guru memukul anaknya, si orang tua datang kepada guru tersebut untuk memberi hormat, bahkan hadiah sebagai ucapan terima kasih, karena dianggap guru tersebut telah dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam mendidik serta mengajari anaknya menjadi manusia yang berguna. Toh tidak pernah ada sejarah di mana murid yang pernah mengalami hal tersebut menjadi dendam kepada gurunya. Bahkan, murid sangat menghargai gurunya, karena mereka yakin jasa gurunya untuk keberhasilan hidupnya sangat luar biasa.

Dan hal ini pun pernah saya alami secara pribadi, tapi sudah dengan kapasitas yang berbeda di mana di kota kecil di sebuah sekolah susteran yang menerapkan disiplin yang luar biasa di mana hanya terlambat dalam hitungan menit, kita dihukum harus mencabut sebidang rumput sampai bersih di bawah terik matahari atau membersihkan WC. Pada saat itu rasanya kita kesel sekali dengan cara suster memberikan hukuman. Tapi jujur saja setelah terjun di masyarakat ternyata disiplin yang ditanamkan sangat bermanfaat dan ternyata menjadi nilai positif yang membuat daya juang kita selangkah lebih maju serta mentality persaingan kita juga lebih siap.

Dan terus terang saja saya pribadi sangat berterima kasih kepada Suster yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam keberhasilan menanamkan disiplin di dalam hidup saya, dan jujur saja saya sangat berharap sekolah dan guru bisa memberikan pendidikan yang semestinya yang tentunya butuh kerjasama dan dukungan yang baik dari para orang tua murid tentunya.

Mari kita kembalikan peranan guru sebagai pengajar dan pendidik yang baik bagi anak anak kita. ***

Secara jujur mesti diakui, selama bertahun-tahun, dunia pendidikan kita terpasung di persimpangan jalan; tersisih di antara ingar-bingar ambisi penguasa yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Pendidikan tidak diarahkan untuk memanusiakan manusia secara utuh lahir dan batin, tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat materialistis, ekonomis, dan teknokratis, kering dari sentuhan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan budi pekerti. Pendidikan lebih mementingkan kecerdasan intelektual, akal, dan penalaran, tanpa diimbangi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati, perasaan, dan emosi. Akibatnya, apresiasi out-put pendidikan terhadap keagungan nilai humanistik, keluhuran budi, dan budi nurani menjadi nihil. Mereka telah menjadi sosok pribadi yang telah kehilangan hati nurani dan perasaan, cenderung bar-bar, vandalistis, dan mau menang sendiri.

Yang lebih memprihatinkan, pendidikan dinilai hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui berbagai polarisasi, indoktrinasi, sentralisasi, dan regulasi yang tidak memihak rakyat. Keluaran pendidikan tidak digembleng untuk mengabdi kepada rakyat, tetapi telah dipola dan dibentuk untuk mengabdi kepada kepentingan kekuasaan an-sich.

Dalam konteks yang demikian itu, pendidikan kita setidaknya telah melahirkan manusia-manusia berkarakter oportunis, penjilat, hipokrit, hedonis, besar kepala, tanpa memiliki kecerdasan hati, emosi, dan nurani. Tidaklah mengherankan jika kasus-kasus yang merugikan negara, KKN, misalnya, justru sering melibatkan orang-orang berdasi yang secara formal berpendidikan tinggi. Ini artinya, secara implisit, model pendidikan kita selama ini setidaknya telah memiliki andil terhadap merajalelanya ulah KKN yang menyebabkan negara kita tergolong sebagai salah satu negara di dunia yang cukup tinggi tingkat korupsinya.

***

Sementara itu, model pendidikan yang lebih memacu kecerdasan otak ketimbang emosi dinilai juga telah menimbulkan masalah tersendiri di lapisan masyarakat akar-rumput. Pendidikan dasar dan menengah yang idealnya mampu menjadi basis penyemaian dan penyuburan nilai-nilai luhur baku dan hakiki kepada siswa didik, menjadi sangat tidak berdaya akibat tidak relevannya antara tuntutan kurikulum dan kondisi lokal.

Bobot kurikulum yang telah dikemas secara monolitis dan sentralistis telah menyebabkan nilai-nilai kearifan lokal tidak bisa berkembang. Para peserta didik “dipaksa” menerima cekokan materi dan pengetahuan kognitif yang sangat jauh dengan pengalaman dan kenyataan mereka sehari-hari. Akibatnya, mereka menjadi kehilangan ruang berkreasi, kemerdekaan berprakarsa, dan mengembangkan jatidirinya. Bahkan, bukan tidak mungkin mereka justru terjebak dalam atmosfer pendidikan yang kaku, membosankan, dan tanpa gairah. Suasana pendidikan yang kurang kondusif semacam itu jelas mengingkari makna dan hakikat pendidikan dalam memanusiakan manusia, membentuk manusia yang berpikir dan berjiwa merdeka, bebas dari tekanan dan paksaan.

Makna pendidikan yang hakiki merujuk pada sebuah kondisi yang mampu memberikan ruang kesadaran kepada peserta didik untuk mengembangkan jatidirinya melalui sebuah proses yang menyenangkan, terbuka, tidak terbelenggu dalam suasana monoton, kaku, dan menegangkan. Diakui atau tidak, pendidikan kita selama ini belum sanggup melahirkan generasi yang utuh jatidirinya. Mereka memang cerdas, tetapi kehilangan sikap jujur dan rendah hati. Mereka terampil, tetapi kurang menghargai sikap tenggang rasa dan toleransi. Imbasnya, nilai-nilai kesalehan, baik individu maupun sosial, menjadi sirna.

Atmosfer pendidikan yang kurang kondusif semacam itu diperparah dengan situasi lingkungan yang serba permisif, apatis, dan masa bodoh. Pada sisi yang lain, institusi keluarga yang mestinya menjadi penanam nilai-nilai religi, kultural, dan kemanusiaan, dinilai juga telah tereduksi oleh berbagai kesibukan orang tua dalam memburu standar hidup dan gebyar materi. Persoalan pendidikan anak diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan formal.

Beranjak dari konteks ini, memang tidak berlebihan kalau ada yang menilai bahwa maraknya konflik horisontal di berbagai penjuru tanah air seperti yang pernah, bahkan sering kita saksikan, salah satu penyebabnya ialah gagalnya institusi pendidikan dalam menjalankan fungsinya sebagai pencetak generasi yang utuh lahir dan batin. Dunia pendidikan dinilai hanya sarat muatan kognitif, teoretis, dan penalaran, tanpa menyentuh aspek-aspek humaniora. Persoalan-persoalan moral dan budi pekerti menjadi luput dari perhatian. Lahan pendidikan humaniora dipersempit, bahkan dikepras, sedangkan muatan materi yang mengedepankan akal dan penalaran diberi bobot terlalu berlebihan.

Setelah era reformasi mulai menunjukkan titik terang dalam menguak tabir politik, ekonomi, dan hukum, sudah tiba saatnya untuk mengurai simpul dasar yang memasung tubuh pendidikan kita. Setidaknya, harus ada “kemauan politik” untuk melakukan revitalisasi pendidikan kemanusiaan, yakni pendidikan yang mampu melahirkan generasi yang tinggi tingkat apresiasinya terhadap sikap jujur, adil, demokratis, rendah hati, sederhana, dan kreatif.

Pengalaman selama bertahun-tahun telah memberikan pelajaran berharga bahwa pendidikan yang tidak berbasiskan kemanusiaan hanya akan melahirkan manusia yang cerdas dan terampil, tetapi kehilangan hati nurani dan perasaan. Ini artinya, revitalisasi pendidikan kemanusiaan semakin urgen dan relevan untuk diimplementasikan di tingkat praksis agar tidak terapung-apung dalam bentangan slogan, retorika, dan jargon belaka.

Sungguh terasa ironis kalau bangsa kita yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi, mengagungkan keluhuran budi, dan kesantunan berperilaku, akhirnya terjebak menjadi bangsa bar-bar, “kanibal”, dan pendendam, hanya lantaran pendidikan yang salah urus. Agaknya, sudah sangat mendesak dunia pendidikan kita disentuh oleh hal-hal yang bersifat humanistis dan religius. ***

ooo

Keterangan: gambar diambil dari sini.

Suasana pembelajaran yang “salah urus” semacam itu, demikian Rama Mangunwijaya yang semasa hidupnya akrab dengan lingkungan pendidikan kumuh di bantaran Kali Code Yogyakarta, telah membikin cakrawala berpikir peserta didik menyempit dan mengarah pada sikap-sikap fasisme, bahkan menyuburkan mental penyamun/perompak/penggusur yang menghambat kemajuan bangsa. Erat berhubungan dengan itu, timbullah suatu ketidakwajaran dalam relasi sikap terhadap kebenaran. Mental membual, berbohong, bersemu, berbedak, dan bertopeng, seolah-olah semakin meracuni kehidupan kultural bangsa. Kemunafikan merajalela. Kejujuran dan kewajaran dikalahkan. Keserasian antara yang dikatakan dan yang dikerjakan semakin timpang.

Sikap-sikap fasis yang menafikan keluhuran akal budi, bahkan makin menjauhkan diri dari perilaku hidup yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, tampaknya sudah menjadi fenomena yang mewabah dalam masyarakat kita. Maraknya fenomena dan perilaku anomali semacam itu, disadari atau tidak, merupakan imbas dari sistem pendidikan yang telah gagal dalam membangun generasi yang utuh dan paripurna.

Pertama, selama menuntut ilmu di bangku pendidikan, pelajar yang baik senantiasa dicitrakan sebagai “anak mami” yang selalu mengamini semua komando gurunya. Mereka ditabukan untuk bersikap kritis, berdebat, dan bercurah pikir. Akibatnya, mereka tampak begitu santun di sekolah, tetapi menjadi liar dan bringas di luar tembok sekolah.

Kedua, anak-anak bangsa yang tengah gencar memburu ilmu di bangku pendidikan (hampir) tidak pernah dididik secara serius dalam menumbuhkembangkan ranah emosional dan spiritualnya. Ranah kecerdasan spiritual yang amat penting peranannya dalam melahirkan generasi yang utuh dan paripurna justru dikebiri dan dimarginalkan. Kebijakan dan kurikulum pendidikan kita belum memberikan ruang dan waktu yang cukup berarti untuk memberikan pencerahan spiritual siswa. Yang lebih memprihatinkan, guru sering terjebak pada situasi rutinitas pembelajaran yang kaku, monoton, dan menegangkan lewat sajian materi yang lebih mirip orang berkhotbah, indoktrinasi, dan “membunuh” penalaran siswa yang dikukuhkan lewat dogma-dogma dan mitos-mitos.
***
Idealnya, pendidikan harus mampu memberikan pencerahan dan katarsis spiritual kepada peserta didik, sehingga mereka mampu bersikap responsif terhadap segala persoalan yang tengah dihadapi masyarakat dan bangsanya. Melalui pencerahan yang berhasil ditimbanya, mereka diharapkan dapat menjadi sosok spiritual yang memiliki apresiasi tinggi terhadap masalah kemanusiaan, kejujuran, demokratisasi, toleransi, dan kedamaian hidup. Kita membutuhkan sosok manusia yang memiliki kecerdasan spiritual yang menciptakan damai di tengah berkecamuknya kebencian, yang menawarkan pengampunan bila terjadi penghinaan.

Kecerdasan spiritual mewujud dalam perikehidupan yang diliputi dengan kesadaran penuh, perilaku yang berpedomankan hati nuruni, penampilan yang genuine tanpa kepalsuan, kepedulian besar akan tegaknya etika sosial. Sebaliknya, ketidakcerdasan spiritual menunjukkan diri dalam ekspresi keagamaan yang monolitis, eksklusif, dan intoleran yang sering meninggalkan “jejaknya” pada korban konflik atas nama agama, seperti yang belakangan ini sering kita saksikan.

Kerdilnya kecerdasan spiritual yang mencuat dalam bentuk perilaku yang gemar berkonflik atas nama etnis dan agama, jelas menjadi keprihatinan kolektif kita sebagai bangsa. Ke depan, dunia pendidikan kita harus bersikap antisipatif dengan memberikan sentuhan perhatian yang cukup berarti terhadap ranah spiritual siswa. Kurikulum dan kebijakan pendidikan harus benar-benar mengakomodasi ranah spiritual siswa secara proporsional dan substansial.

Mata pelajaran Pendidikan Agama, selain ditambah alokasi waktunya, hendaknya juga tidak sekadar mencekoki siswa dengan setumpuk teori dan hafalan, tetapi harus benar-benar menyentuh kedalaman dan hakikat spiritual yang membuka ruang kesadaran nurani siswa di tengah konteks kehidupan sosial-budaya yang majemuk. Hal itu harus didukung oleh semua guru lintas mata pelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan ke dalam materi ajar yang diampunya.

Yang tidak kalah penting, guru yang berada di garda depan dalam dunia pendidikan hendaknya mampu menjadi figur keteladanan spiritual di hadapan peserta didik. Guru hendaknya juga mampu “menanggalkan” jiwa yang kasar dalam mendidik. Sikap pendidik harus demokratis, lebih “conscientious“, lebih mawas diri, yang otomatis akan menular ke jiwa anak didik.

Di tengah situasi Indonesia yang masih “silang-sengkarut” akibat krisis multiwajah dan konflik berkepanjangan, sudah saatnya dunia pendidikan benar-benar mengambil peran sebagai pencerah dan katarsis peradaban yang sakit. Kehadirannya harus benar-benar dimaknai secara substansial sebagai “kawah candradimuka” yang menggembleng jutaan anak bangsa menjadi generasi yang utuh dan paripurna; cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, sekaligus cerdas spiritualnya. Bukan hanya sekadar pelengkap yang selalu disanjung puji sebagai pengembang SDM, tetapi realitasnya hanya menjadi sebuah “Indonesia” yang terpinggirkan. ***

Keterangan: Gambar diambil dari sini dan sini.

Pak, saya sudah buatin banner baru.

Sengaja dibuat ga suram dan lebih ceria. Mohon “dipopulerkan” (lewat postingan?) dan diberitahukan kepada yang lainnya ya pak.

Berikut ini skrinsutnya.

Ok, Mas Gun, terima kasih atas banner barunya. Yups, memang terkesan lebih elegan dan ceria. Tidak lagi menampakkan sosok balita penyandang gizi buruk yang membuat perasaan dan nurani kita makin pedih dan tersayat-sayat. Banner ini agaknya lebih dicitrakan untuk membangun kepedulian secara kolektif sebagai upaya menolong saudara-saudara kita yang sedang terancam musibah kelaparan. Semoga banner baru ini bisa mewakili gairah dan semangat kita dalam membangun solidaritas terhadap sesama yang sudah teruji oleh sejarah sejak beberapa tahun yang silam.

Teman-teman yang ingin memasang banner baru, silakan kopi-paste kode berikut ini!

<img src=”http://sawali64.googlepages.com/senyum.png” /><br> Banner by <a href=”http://gunawanrudy.com/”>Goenawan Lee</a>

Dengan kata lain, sekolah dituntut untuk mampu melahirkan generasi yang “utuh” dan “paripurna”. Namun, melahirkan generasi yang “utuh” dan “paripurna” semacam itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan “kemauan politik” para pengambil kebijakan untuk menjadikan dunia pendidikan sebagai “panglima” peradaban, sehingga negeri ini mampu menjadi bangsa yang terhormat dan bermartabat dalam percaturan dunia internasional pada era global. “Kemauan politik” tersebut harus diimbangi dengan semangat dan motivasi segenap komponen dan stakeholder pendidikan, sehingga tidak hanya sekadar menjadi slogan dan retorika belaka.

Era reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 diakui telah melahirkan kebebasan dan keterbukaan di segenap aspek dan ranah kehidupan. Urusan pendidikan yang semula berada dalam genggaman tangan pemerintah pusat, kini mulai dikonsentrasikan ke daerah-daerah melalui kebijakan otonomi daerah yang dianggap lebih aspiratif dan akomodatif terhadap keberagaman dan tuntutan daerah. Namun, era reformasi tidak akan memberikan imbas positif terhadap mutu pendidikan apabila tidak diikuti dengan perubahan paradigma, sikap mental, dan kultur para pengambil kebijakan dan pelaksana pendidikan di tingkat praksis.

Diakui atau tidak, selama bertahun-tahun dunia pendidikan kita terpasung di persimpangan jalan, tersisih di antara hiruk-pikuk dan ingar-bingar ambisi penguasa yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Pendidikan tidak diarahkan untuk memanusiakan manusia secara “utuh” dan “paripurna”, tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat materialistis, ekonomis, dan teknokratis, kering dari sentuhan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan budi pekerti. Pendidikan lebih mementingkan kecerdasan intelektual, akal, dan penalaran, tanpa diimbangi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati, perasaan, emosi, dan spiritual. Akibatnya, apresiasi out-put pendidikan terhadap keagungan nilai humanistik, keluhuran budi, dan budi nurani, menjadi nihil. Mereka dianggap menjadi “robot-robot” zaman yang telah kehilangan hati nurani dan perasaan, cenderung bar-bar, vandalistik, dan mau menang sendiri.

Dengan nada sinis, Andrias Harefa (2000) mengemukakan bahwa sekolah telah dipisahkan dari soal-soal nyata sehari-hari. Ia telah berubah menjadi semacam “sekolah militer”, ajang indoktrinasi, dan “kaderisasi” manusia-manusia muda yang harus belajar untuk “patuh” sepenuhnya kepada “sang komandan”. Tak ada ruang yang cukup untuk bereksperimentasi, mengembangkan kreativitas, dan belajar menggugat kemapanan status-quo yang membelenggu dan menjajah jiwa anak-anak muda. Tak ada upaya yang dapat dianggap sebagai upaya “membangun jiwa bangsa”.

Selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah, peserta didik (nyaris) tidak pernah bersentuhan dengan pendidikan nilai yang berorientasi pada pembentukan watak dan kepribadian. Mereka diperlakukan bagaikan “tong sampah” ilmu pengetahuan yang harus menerima apa saja yang dijejalkan dan disuapkan oleh para guru.

Hal itu diperparah dengan munculnya kebijakan pemerintah masa lalu yang cenderung sentralistis dan otoriter, sehingga membrangus dan mengebiri fungsi sekolah sebagai pusat pendidikan nilai religi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, moral, kemanusiaan, dan semacamnya. Segala macam bentuk praktik pendidikan telah dipola dan diseragamkan dari pusat, sehingga sekolah tidak memiliki peluang untuk menumbuhkembangkan potensi genius-local.

Yang lebih memprihatinkan, pendidikan dinilai hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui berbagai polarisasi, indoktrinasi, sentralisasi, dan regulasi yang tidak memihak rakyat. Keluaran pendidikan tidak digembleng untuk mengabdi kepada rakyat, tetapi telah dipola dan dibentuk untuk mengabdi kepada kepentingan kekuasaan an-sich.

Dalam konteks demikian, pendidikan kita setidaknya telah melahirkan manusia-manusia berkarakter oportunis, hipokrit, hedonis, dan besar kepala, tanpa memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang memadai. Makna pendidikan substansial, yaitu memberikan ruang kesadaran kepada peserta didik untuk mengembangkan jatidirinya secara “utuh” dan “paripurna” melalui sebuah proses yang dialogis, interaktif, efektif, menarik, dan menyenangkan, nyaris tak pernah bergaung dalam dunia pendidikan kita. Dari tahun ke tahun, atmosfer pembelajaran di sekolah tak lebih “memenjarakan” peserta didik untuk bersikap serba patuh, pendiam, miskin inisiatif, dan kreativitas.

Mengapa atmosfer pembelajaran dalam dunia persekolahan kita terpasung dalam situasi monoton, kaku, dan membosankan, sehingga gagal melahirkan generasi bangsa yang cerdas, terampil, dan bermoral seperti yang didambakan oleh masyarakat? Paling tidak ada dua argumen yang dapat dikemukakan. Pertama, diterapkannya sistem single-track yang “membutakan” peserta didik dari persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat dan bangsanya, sehingga tidak memiliki sikap kritis dan responsif terhadap persoalan-persoalan hidup.

Kedua, para pengambil kebijakan menjadikan dunia pendidikan –meminjam istilah Zamroni (2000)- sebagai engine of growth; penggerak dan loko pembangunan. Agar proses pendidikan efisien dan efektif, pendidikan harus disusun dalam struktur yang bersifat rigid, manajemen bersifat sentralistis, kurikulum penuh dengan pengetahuan dan teori-teori. Namun, disadari atau tidak, kebijakan semacam itu justru membikin dunia pendidikan menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi dengan munculnya berbagai kesenjangan kultural, sosial, dan kesenjangan vokasional yang ditandai dengan melimpahnya pengangguran terdidik.

Karena makin rumit dan kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, dibutuhkan paradigma pendidikan masa depan yang dinilai lebih mampu menjawab tantangan zaman, yaitu paradigma pendidikan sistemik-organik yang menekankan bahwa segala objek, peristiwa, dan pengalaman merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari suatu keseluruhan yang utuh.

Paradigma pendidikan sistemik-organik menekankan bahwa proses pendidikan formal, sistem persekolahan, harus memiliki ciri-ciri: (1) pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran (learning) daripada mengajar (teaching); (2) pendidikan diorganisir dalam struktur yang fleksibel; (3) pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakter khusus dan mandiri; dan (4) pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan (Zamroni, 2000).

Paradigma pendidikan sistemik-organik menuntut pendidikan bersifat double-tracks, yaitu pendidikan sebagai proses yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Dunia pendidikan senantiasa mengaitkan proses pendidikan dengan masyarakat pada umumnya dan dunia kerja pada khususnya. Dengan sistem semacam ini, dunia pendidikan kita diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang senantiasa berubah dengan cepat.

Dalam upaya mengimplementasikan paradigma pendidikan masa depan, peran guru sebagai pilar utama peningkatan mutu pendidikan jelas tidak boleh dipandang sebelah mata. Sudah saatnya guru diberi kebebasan dan keleluasaan untuk mengelola proses pembelajaran secara kreatif, “liar”, dan mencerdaskan, sehingga pembelajaran berlangsung efektif, menarik, dan menyenangkan. Sudah bukan saatnya lagi guru dipajang dalam “rumah kaca” yang selalu diawasi gerak-geriknya, sehingga guru yang dianggap “tampil beda” dalam mengelola proses pembelajaran “kena semprit” dan dihambat kariernya.

Dalam Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas (pasal 40 ayat 2) jelas dinyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ini artinya, guru tidak lagi berperan sebagai “piranti negara” yang semata-mata mengabdi untuk kepentingan penguasa, tetapi sebagai “hamba kemanusiaan” yang mengabdikan diri untuk “memanusiakan” generasi bangsa secara “utuh” dan “paripurna” (cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual) sesuai dengan tuntutan zaman.

Dalam konteks demikian, guru harus benar-benar menjadi “agen perubahan” dan menjadi sosok profesional yang senantiasa bersikap responsif dan kritis terhadap berbagai perkembangan dan dinamika peradaban yang terus berlangsung di sekitarnya. Guru –bersama stakeholder pendidikan yang lain– harus selalu menjadikan sekolah bagaikan “magnet” yang mampu mengundang daya pikat anak-anak bangsa untuk berinteraksi, berdialog, dan bercurah pikir dalam suasana lingkungan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dengan cara demikian, tidak akan terjadi proses deschooling society di mana sekolah mulai dijauhi oleh masyarakat akibat ketidakberdayaan pengelola sekolah dalam menciptakan institusi pembelajaran yang “murah-meriah” di tengah merebaknya gaya hidup hedonistik, konsumtif, materialistik, dan kapitalistik.

Persoalannya sekarang, siapkah sekolah bersama para “penghuni”-nya menghadapi perubahan paradigma pendidikan, “bermetamorfosis” menjadi sebuah institusi yang responsif terhadap tuntutan zaman? ***

Jika dicermati, ada beberapa perubahan mendasar dibandingkan dengan pelaksanaan UN tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2007/2008, selain terjadi penambahan mata pelajaran, juga terjadi peningkatan kriteria nilai kelulusan.

Mata pelajaran yang diujikan secara nasional pada tahun pelajaran 2007/2008 antara lain: 1) Mata Pelajaran UN untuk SMP, MTs, dan SMPLB meliputi; Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); 2) Mata Pelajaran UN SMA dan MA: (a) Program IPA: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi; (b) Program IPS: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ekonomi, Matematika, Sosiologi dan Geografi; (c) Program Bahasa: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa Asing lain yang diambil, Sejarah Budaya (Antropologi), dan Sastra Indonesia; (d) Program Keagamaan meliputi; Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, dan Tasawuf/Ilmu Kalam; 3) Mata Pelajaran UN SMALB, meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika; 4) Mata Pelajaran UN SMK, meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Kompetensi Keahlian Kejuruan.

Adapun kriteria kelulusan antara lain: (1) memiliki nilai rata-rata minimal 5,25 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan tidak ada nilai di bawah 4,25, dan khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran Kompetensi Keahlian Kejuruan Minimum 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN; atau (2) memiliki nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran, dan nilai mata pelajaran lainnya minimal 6,00, dan khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran Kompetensi Keahlian Kejuruan Minimum 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN; (3) Pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan dapat menetapkan batas kelulusan di atas nilai sebagaimana pada ayat (1).

Setiap perubahan, apa pun wujud dan bentuknya, pasti akan menimbulkan reaksi. UN pun dari tahun ke tahun tak luput dari kondisi semacam itu. Banyak kalangan yang tidak setuju jika UN digelar. Apalagi, sekarang sudah diberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di mana sekolah memiliki hak otonom untuk mengelola sekolahnya sendiri, termasuk dalam menggelar kegiatan penilaian (evaluasi). Namun, agaknya pemerintah –melalui Badan StandarNasional Pendidikan (BSNP)– memiliki kebijakan lain. UN pun jalan terus, meski setiap tahun harus “panen” demo.

Bagi pendukung kebijakan pemerintah, UN dinilai cukup strategis dan relevan sebagai starting point untuk mendongkrak mutu pendidikan yang dianggap sudah berada di ambang batas kecemasan. Ketertinggalan SDM kita di bidang sains dan teknologi harus dikejar melalui peningkatan mutu keluaran sekolah agar kelak mereka tidak mengalami “gagap budaya” ketika menghadapi berbagai perubahan di tengah-tengah peradaban global. Bagi sekolah-sekolah maju, terutama di kota-kota besar, keputusan tersebut mungkin tidak memberikan dampak kejutan apa-apa. Kelengkapan dukungan sarana/prasarana/fasilitas sekolah dan keakraban mereka terhadap dunia mulitimedia bisa menjadi jawaban terhadap tuntutan kelulusan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Namun, bagi sekolah-sekolah pinggiran di pelosok-pelosok desa yang secara geografis jauh dari sentuhan kemajuan peradaban modern, kriteria kelulusan yang terus meningkat dari tahun ke tahun bisa jadi akan menjadi beban tersendiri. Selain minimnya dukungan sarana, prasarana, dan fasilitas, sekolah-sekolah pinggiran pada umumnya menghadapi masalah rendahnya tingkat kecerdasan input, sikap permisif, dan masa bodoh orang tua terhadap pendidikan atau minimnya tenaga pengajar yang andal dan profesional. Ini artinya, sekolah-sekolah pinggiran akan menghadapi masalah baru akibat banyaknya siswa yang diperkirakan tidak bisa lulus.

Yang lebih memprihatinkan, ternyata UN dinilai kurang sahih; tidak mampu memotret kompetensi siswa yang sesungguhnya. Masih ingat, siswa “berprestasi cemerlang” yang akhirnya gagal menempuh UN? Ya, secara psikologis anak bernasib “malang” ini jelas akan dihinggapi sikap inferior dan rendah diri secara berlebihan akibat stigma “bebal dan bodoh” yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Dampak psikologis semacam ini, disadari atau tidak, memiliki daya “pembunuh” yang luar biasa terhadap motivasi anak dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang terbelah (split personality), menjadi anak-anak yang terampas masa depannya akibat vonis “bebal dan bodoh” yang mereka terima.

UN juga menjadi beban bagi guru-guru yang mengajar di kelas akhir, khususnya pengampu mata pelajaran yang diujikan secara nasional. Tidak sedikit yang stres dan selalu dihinggapi kecemasan karena khawatir mata pelajaran yang diampunya menjadi “kambing hitam” dan biang penyebab ketidaklulusan siswa. Bagi guru kelas akhir, saat-saat menjelang pelaksanaan UN adalah situasi yang menegangkan dan mendebarkan sehingga harus memeras otak dan menempuh berbagai cara untuk menyiapkan siswa didiknya dalam menghadapi UN; entah melalui les, drill soal-soal, atau pemadatan materi. Belum lagi menghadapi tuntutan dan tekanan dari atasan yang “mewajibkan” mereka untuk menjadi “dewa penyelamat” citra dan marwah sekolah.

Siapa pun setuju, mutu pendidikan di negeri ini harus ditingkatkan. Sudah saatnya bangsa ini memiliki generasi-generasi masa depan yang andal dan mumpuni sehingga mampu berkiprah dan proaktif dalam menghadapi tantangan zaman di tengah-tengah peradaban global, tidak hanya sekadar jadi penonton. Namun, terlalu naif jika mutu pendidikan semata-mata diukur berdasarkan tinggi rendahnya batas kelulusan siswa.

Penentuan kriteria kelulusan rata-rata minimal 5,25 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan dengan tidak ada nilai di bawah 4,25, pada hemat saya, justru memiliki kelemahan yang cukup mendasar, yaitu tidak diakuinya perbedaan kemampuan siswa secara individual. Bahkan, bisa dibilang telah mengebiri perbedaan individual anak yang seharusnya ditumbuhkembangkan secara optimal di bangku sekolah sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Selama tiga tahun memburu ilmu di bangku sekolah, anak-anak negeri ini seperti menunggu “lonceng kematian” lewat UN.

Secara alamiah dan kodrati, anak-anak pada hakikatnya memiliki perbedaan kemampuan. Anak yang menonjol di bidang kesenian, misalnya, belum tentu berkemampuan yang sama di bidang eksakta. Anak yang menonjol di bidang ilmu-ilmu sosial, bisa saja lemah penguasaannya terhadap ilmu-ilmu alam. Demikian pula anak-anak yang memiliki talenta di bidang olahraga, bisa jadi mereka memiliki kelemahan dalam menguasai bidang yang lain.

Namun, dengan kriteria kelulusan semacam itu muncul kesan kemampuan anak-anak negeri ini hendak diseragamkan. Mereka harus memiliki standar kemampuan yang sama. Agar bisa lulus, mereka harus mendapatkan nilai minimal 4,25 atau 4,00 dengan catatan mata pelajaran yang lain minimal harus 6,00. Akibat peraturan tersebut, bisa saja terjadi seorang peserta UN –sebut saja si A– yang mendapatkan nilai rata-rata 7,50 terganjal kelulusannya karena ada salah satu mata pelajaran yang nilainya di bawah 4,00. Sebaliknya, siswa yang mendapatkan nilai rata-rata 5,25 –sebut saja si B– karena secara kebetulan nilai setiap mata pelajaran 5,25 bisa meraih predikat lulus, memperoleh ijazah, dan berhak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kalau mau jujur, si A jelas lebih bermutu karena hanya memiliki kelemahan pada salah satu mata ujian dibandingkan dengan si B yang memiliki kemampuan pas-pasan yang merata di semua mata ujian. Pertanyaannya sekarang, generasi masa depan macam apakah yang diinginkan negeri ini. Generasi semacam si A yang berkemampuan menonjol di bidang tertentu atau generasi semacam si B yang berkemampuan pas-pasan secara merata di berbagai bidang? Jika generasi semacam si B yang dibutuhkan, lantas untuk apa program penjurusan di SMA/MA/SMK atau fakultas di perguruan tinggi? Sia-sia saja program “spesialisasi” itu diterapkan jika pada kenyataannya perbedaan kemampuan anak secara individual dikebiri dan tidak diapresiasi.

Jika generasi semacam si B yang lebih dibutuhkan, maka harus ada pemikiran ulang dalam menetapkan kriteria kelulusan siswa. Patokan yang digunakan bukan batas nilai minimal mata pelajaran, melainkan batas nilai minimal rata-rata untuk semua mata pelajaran yang diujikan, misalnya dengan mematok nilai rata-rata akhir 5,75. Dengan cara demikian, kelemahan siswa pada mata pelajaran tertentu bisa tertutup oleh keunggulan siswa pada mata pelajaran yang lain.

Sebelum makin banyak korban yang berjatuhan, alangkah bijaksananya apabila ada “kemauan politik” pemerintah untuk mengkaji ulang kriteria kelulusan sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 34 Tahun 2007. Langkah ini akan lebih banyak manfaatnya daripada membiarkan jutaan anak bangsa di negeri ini terampas masa depannya. Kriteria kelulusan dengan menggunakan nilai rata-rata akhir, pada hemat saya, lebih masuk akal dan memanusiakan peserta didik secara utuh. Kemampuan individual siswa diakui dan dihargai, sehingga anak-anak yang memiliki kemampuan di bidang tertentu tidak menjadi “kelinci percobaan” yang sia-sia akibat kebijakan yang belum teruji benar kesahihannya.

Yang perlu dipikirkan, harus ada penegakan hukum secara jelas dan tegas untuk mengantisipasi munculnya kecurangan dan manipulasi nilai yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Pengawasan dan koreksi UN harus benar-benar dilakukan secara ketat, fair, jujur, adil, dan transparan. Mereka yang diduga terlibat dalam praktik kecurangan dan manipulasi nilai harus ditindak tegas, tanpa pandang bulu. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten, bukan mustahil negeri ini akan memiliki sistem pelaksanaan UN yang benar-benar objektif dan akuntabel.

Yang tidak kalah penting, hargailah guru –yang kebetulan mendapatkan tugas sebagai pengawas– atau siapa pun yang ingin membongkar kecurangan-kecurangan tentang pelaksanaan UN. Jangan sampai kasus yang menimpa Kelompok Air Mata Guru dalam Ujian Nasional di Medan beberapa waktu yang lalu kembali terulang. Mereka justru harus mendapatkan perlindungan hukum karena telah membantu menegakkan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran, bukannya diintimidasi dan ditakut-takuti. Kriteria kelulusan meningkat bukan berarti harus bersikap permisif dengan membiarkan berbagai ulah kecurangan berlangsung di depan mata, bukan? Nah, bagaimana? ***

——————————–

Catatan:

Teman-teman guru yang membutuhkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) UN SMP dan Jadwal UN Tahun 2007/2008 bisa mengunduhnya di sini.

Ya, ya, ya, ibarat serdadu, guru di medan pendidikan mengemban misi memerdekakan generasi bangsa dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan. Mereka berada di garda depan dalam “menciptakan” generasi-generasi muda yang cerdas, terampil, tangguh, kreatif, penuh inisiatif, bermoral tinggi, berwawasan luas, memiliki basis spiritual yang kuat, dan beretos kerja andal, sehingga kelak mampu menghadapi kerasnya tantangan peradaban.

Mengemban misi tersebut jelas bukan tugas yang ringan. Selain harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup, guru juga dituntut untuk memiliki integritas kepribadian yang tinggi dan keterampilan mengajar yang dapat diandalkan, sehingga mampu menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif, sehat, dan menyenangkan. Hanya dengan bekal ideal tersebut, guru akan tampil sebagai figur yang benar-benar mumpuni, disegani, dan digugu lan ditiru (dipercaya dan teladani). Menurut versi UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan PP 19/2009 tentang Standar Nasional Pendidikan, guru mesti memiliki kualifikasi akademik yang dipersyaratkan dan menguasai empat kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional).

Sementara itu, jika kita melihat fakta di lapangan, banyak kalangan mulai meragukan kapabilitas dan kredibiltas guru. Perannya sebagai pengajar dan pendidik mulai dipertanyakan. Misinya sebagai pencetak generasi pinunjul –terampil dan bermoral—belum sepenuhnya terwujud. Para pelajar kita justru kian menjauh dari kondisi ideal seperti yang diharapkan. Yang lebih memperihatinkan, para pelajar itu dinilai mulai kehilangan kepekaan moral, terbius ke dalam atmosfer zaman yang serba gemerlap, tersihir oleh perikehidupan yang memburu selera dan kemanjaan nafsu, terjebak ke dalam sikap hidup instan. Tawur antarpelajar merajalela, pesta “pil setan” menyeruak, pergaulan bebas semakin mencuat ke permukaan.

Zaman memang sudah berubah. Modernisasi yang melanda berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dinilai memiliki imbas yang cukup kuat dalam memengaruhi sikap dan pola hidup masyarakat. Pergeseran nilai menyergap di segenap lapis dan sektor kehidupan. Nilai kesalehan, baik pribadi maupun sosial, mulai dikebiri dan dimarginalkan. Nilai-nilai lama yang semula dipegang kukuh mulai memudar.

Orang mulai semakin tidak intens dalam memburu jatidiri yang lebih bermartabat. Perburuan gengsi yang berkembang dalam kelatahan membuat orang mengejar keberhasilan secara instan, entah melakukan korupsi atau usaha magis melalui cara mistis dalam memperoleh kekayaan. Pada hakikatnya mereka gemar menempuh terobosan dan “jalan kelinci” dengan sukses gaya “Abu Nawas”. Kursi empuk kepejabatan, titel, dan kedudukan keilmuan pun tak jarang disergap melalui kelancungan dalam ilmu permalingan” (Slamet Sutrisno, 1997).

Dalam kondisi masyarakat yang demikian itu, petuah dan nasihat luhur tentang budi pekerti hanya menjadi slogan moral yang kehilangan basis spiritualnya. Masyarakat menjadi semakin masa bodoh dan cuek terhadap masalah-masalah moral. Masyarakat yang diharapkan menjadi kekuatan kontrol terhadap segala macam bentuk perilaku kejahatan justru makin menunjukkan sikap permisif, membiarkan setumpuk dosa berkeliaran di sekitarnya.

Pergeseran nilai yang melanda masyarakat modern, agaknya juga membawa dampak terjadinya pergeseran penilaian masyarakat terhadap dunia pendidikan. Urusan pendidikan anak-anak hanya dibebankan kepada lembaga pendidikan (sekolah), sehingga kalau ada pelajar yang terlibat dalam perilaku amoral, misalnya, masyarakat dengan enteng menuding guru sebagai biangnya, lantaran dianggap telah gagal menjalankan fungsinya sebagai pendidik.

Seiring dengan itu, posisi sosial guru dalam strata masyarakat pun tampaknya juga mulai bergeser. Guru tidak lagi memiliki legitimasi sosial yang terhormat dan bermartabat. Guru tidak lagi dijadikan sebagai sumber informasi, bahkan dalam banyak hal guru tidak lagi dijadikan sebagai patron teladan. Peran guru di masyarakat sebagai sumber informasi telah digantikan oleh “anak buah” teknologi yang lebih canggih lewat media televisi dan internet. Makna luhur yang tersirat di balik hymne guru “Pahlawan tanpa Tanda Jasa” pun nadanya telah berubah menjadi sebuah elegi getir yang sarat parodi dan sindiran.

Sosok guru yang bermartabat dan terhormat pernah muncul ketika insitusi pendidikan kita masih berbentuk pertapaan dan padepokan yang begitu bersahaja. Konon, guru atau resi pada masa itu benar-benar menjadi figur anutan, berwibawa, dan disegani. Apa yang dikatakan sang resi merupakan “sabda” tak terbantahkan.

Institusi pertapaan tak ubahnya “kawah candradimuka”, tempat seorang resi menggembleng para siswa (cantrik) agar kelak menjadi sosok yang arif, tangguh, kaya ilmu, memiliki kepekaan moral dan sosial yang tinggi. Di mata masyarakat, kehadiran sang resi pun begitu tinggi citranya; bermartabat, terhormat, dan memiliki legitimasi sosial yang mengagumkan. Masyarakat benar-benar respek terhadapnya. Apresiasi masyarakat terhadap “profesi” resi atau guru sangat kental sehingga tidak jarang sang resi menjadi sumber “sugesti” atau sumber inspirasi masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul.

Apakah guru masa kini masih mampu menginternalisasi sifat-sifat seorang resi dalam mengemban misinya sebagai pengajar dan pendidik? Masihkah masyarakat memiliki apresiasi yang cukup baik dan memadai terhadap profesi guru? Mampukah lembaga pendidikan (sekolah) dengan fasilitasnya yang lebih komplit dan modern mencetak manusia-manusia “unggul”?

Agaknya mengharapkan sosok guru yang pinunjul, mumpuni, dan disegani seperti yang tergambar dalam figur seorang resi terlalu berlebihan pada saat ini. Di hadapan siswanya, kata-kata guru bukan lagi “sabda” yang mesti diturut.

Untuk menaikkan pamor guru, UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen pun diluncurkan. Untuk itu, guru perlu menempuh uji sertifikasi pendidik. Jika lulus mereka akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa mereka layak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik. Persoalan apakah sertifikasi guru mampu mendongkrak mutu pendidikan yang selama ini tersaruk-saruk, itu persoalan lain.

Yang tidak kalah memprihatinkan, hingga saat ini guru belum benar-benar menjadi profesi yang “merdeka”. Mereka gampang dipolitisir dan dipengaruhi oleh hegemoni kekuasaan. Masih ingat kasus yang menimpa Kelompok Air Mata Guru dalam Ujian Nasional di Medan beberapa waktu yang lalu? Ya, kelompok guru yang ingin membongkar berbagai praktik kecurangan tentang pelaksanaan UN justru diintimidasi dan ditekan. Sebuah tindakan “kekanak-kanakan” yang seharusnya tidak perlu terjadi. Agaknya, banyak pihak yang merasa gerah gara-gara guru. Bagaimana mungkin guru mampu mendidik anak-anak bangsa negeri ini menjadi generasi yang cerdas dan kritis kalau guru selalu diposisikan dalam keadaan tertekan? Apakah guru harus ikut-ikutan bersikap permisif dengan membiarkan berbagai kecurangan dan manipulasi berlangsung telanjang di depan mata?

Selain itu, guru tak jarang dijadikan “kendaraan” untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Guru tidak punya banyak pilihan. Kebebasan dan kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat telah dibatasi oleh simbol-simbol tertentu. Guru harus menjadi sosok yang nrima, pasrah, dan tidak banyak menuntut. Kondisi semacam itu diperparah dengan harapan masyarat yang terlalu “perfeksionis” dan berlebihan. Dalam kondisi yang belum sepenuhnya bisa menjadi sosok “merdeka”, masyarakat tetap menuntut agar guru tetap memiliki idealisme sebagai figur pengajar dan pendidik yang bersih dari cacat hukum dan moral.

Beratnya beban yang mesti dipikul guru masa kini jelas memerlukan perhatian serius dari berbagai kalangan untuk memosisikan guru pada aras yang lebih proporsional dan manusiawi. Reaktualisasi peran dan gerakan penyadaran dari semua pihak sangat diharapkan untuk memulihkan citra guru.

Guru harus lebih meningkatkan profesionalismenya sehingga tidak “gagap” ketika mengemban misinya sebagai penyemai intelektual, pemupuk nilai kemanusiaan, dan penyubur nilai moral kepada peserta didik. Tentu saja, misi luhur guru ini harus diimbangi dengan intensifnya pendidikan keluarga di rumah. Orang tua harus mampu mengembalikan fungsi keluarga sebagai basis penanaman dan pengakaran nilai moral, budaya, dan agama kepada anak, sehingga mereka mampu mengontrol perilakunya sesuai ajaran-ajaran luhur. Sedangkan, pemerintah perlu segera merealisasikan janjinya untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang sudah jelas landasan hukumnya, yaitu UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

Yang tidak kalah penting, apresiasi masyarakat terhadap profesi guru harus proporsional dan manusiawi. Guru bukanlah “dewa” atau “nabi” yang luput dari cacat dan cela. Kalau ada guru yang terlibat dalam kasus amoral, misalnya, hal itu memang kurang bisa ditolerir. Namun, juga terlalu naif jika buru-buru menghujatnya tanpa menyikapinya secara arif.

Sebagai serdadu pendidikan, kita semua jelas tidak menginginkan guru tampil loyo dan tidak berdaya memanggul beban di pundaknya. Memikirkan dan memberikan apresiasi yang cukup proporsional tentangnya identik dengan memikirkan nasib masa depan negeri ini. Sebab, generasi yang cerdas, terampil, dan bermoral tinggi yang kelak akan memimpin negeri ini, tidak luput dari sentuhan tangan sang guru. Yang tidak kalah penting, kembalikan “kemerdekaan” kepada guru agar mereka mampu menjalankan profesinya secara mandiri dan otonom, terbebas dari intervensi dan reduksi hegemoni kekuasaan. Sudah saatnya guru kembali ke “fitrah”-nya sebagai sosok yang bebas dan merdeka sehingga mampu menjalankan fungsi dan perannya secara optimal dalam upaya melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, kritis, kreatif, berbudaya, bermoral, dan berperadaban. Nah, bagaimana? ***

Dirgahayu Guru Indonesia!!!

Tak banyak teori yang bisa saya sampaikan karena memang saya kurang menguasainya, Yang bisa saya lakukan hanyalah menceritakan pengalaman saya ketika mengelola blog, khususnya Jalur Lurus dan sawali’s site. Ternyata, rekan-rekan sejawat guru memang tak butuh banyak teori. Ibarat orang kehausan –kalau boleh menamsilkannya demikian– mereka tak butuh diceramahi bagaimana cara mencari minuman, tetapi ingin langsung diberi minuman, hehehe Alhasil, setelah cuap-cuap ngalor-ngidul tentang aktivitas ngeblog, manfaatnya untuk meningkatkan profesionalisme guru, dan jaringan komunitas dunia maya yang “nyaris” tanpa batas, akhirnya saya mengajak rekan-rekan sejawat untuk langsung mulai membuat blog. Tak lupa, saya pun menawarkan jenis blog yang ingin dibuat: blogspot atau wordpress. Ternyata, mereka sepakat bulat untuk menjatuhkan pilihan pada wordpress. Sebuah pilihan yang tepat bagi calon bloger yang ingin menjalin komunitas secara akrab dan kekeluargaan.

Proses pun dimulai. Alhamdulillah, mereka sudah memiliki alamat email sehingga bisa mempercepat pembuatan blog. Apalagi, juga didukung oleh perangkat internet online yang memang telah dipersiapkan oleh LPMP di laboratorium ICT. Hanya melalui langkah-langkah sederhana, akhirnya rekan-rekan sejawat yang selama ini memang –secara jujur mereka akui– masih jauh dari sentuhan dunia maya, telah resmi memiliki sebuah blog gratis. Diskusi pun terus berkembang, mulai dari cara meng-upload avatar, memilih theme, memosting sebuah tulisan, hingga mengatur widget di sidebar. Sungguh menyenangkan. Kesulitan yang sempat saya bayangkan bagaimana cara mendampingi rekan-rekan sejawat dalam membuat sebuah blog ternyata tak terbukti. Membuat blog ternyata bukan hal yang sulit, semudah ketika orang membuat alamat email. Asalkan punya modal kemampuan menekan keyoboard, siapa pun bisa membuat sebuah blog.

Kemudahan membuat blog agaknya membuat rekan-rekan sejawat makin bersemangat untuk tetap berada di depan layar monitor. Pukul 21.30, mereka terus asyik mencoba membuat postingan untuk selanjutnya dilihat hasilnya. Saya pun makin bersemangat *halah* mendampingi mereka. Rasa capek telah dikalahkan oleh rasa salut terhadap rekan-rekan sejawat yang dalam waktu singkat telah tertahbiskan sebagai seorang “bloger”, hehehe Beruntung Pak Abimanyu –pegawai LPMP yang pernah mengilhami saya untuk membuat postingan “Mengapa Saya Ngeblog di Wordpress?” terhadap komentarnya di blog Jalur Lurus– mengingatkan saya kalau sudah tiba saatnya untuk istirahat. Saya pun segera meluncur ke Kendal, ingin segera bertemu dengan *halah* anak-anak.

Minggu pagi, pukul 07.00, saya kembali meluncur ke LPMP, melanjutkan pendampingan rekan-rekan sejawat yang tengah dilanda “demam ngeblog”. Saya sedikit terlambat. Tiba di lab, rekan-rekan sejawat telah asyik di depan layar monitor. Saya lebih santai. Hanya berkeliling dan sekadar menjawab sekenanya kalau ada pertanyaan dari rekan sejawat, hehehe

Alhamdulillah, dasar-dasar ngeblog sudah dimiliki oleh rekan-rekan sejawat. Saya hanya tinggal wanti-wanti *sok tahu* bahwa membuat blog itu memang mudah. Yang perlu terus dijaga adalah konsistensi sang bloger dalam mengelola blognya masing-masing. Nah, selamat, rekan-rekan sejawat. Budayakan terus aktivitas ngeblog di luar jam mengajar sebagai upaya dan langkah nyata untuk ikut berkiprah memikirkan dunia pendidikan yang masih terus dihadang oleh sejumlah persoalan. Selain sebagai ajang aktualisasi diri, blog juga amat besar manfaatnya untuk meningkatkan profesionalisme guru, sehingga kompetensi profesional sebagaimana tertuang dalam UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bisa terwujud.

Seiring dengan dinamika dan laju teknologi di bidang informasi dan komunikasi, seperti internet, yang demikian cepat, agaknya budaya ngeblog di kalangan guru harus terus dikumandangkan. LPMP Jawa Tengah telah memulainya. Setidaknya, sudah ada sekitar 30 guru di Jawa Tengah yang telah diberdayakan untuk “melek internet”. Mudah-mudahan langkah ini segera diikuti oleh LPMP lain — syukur-syukur telah melakukannya lebih awal– agar para guru mampu memanfaatkan media internet sebagai upaya untuk melakukan inovasi pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan menyenangkan bagi siswa didik.

Inilah URL blog rekan-rekan sejawat yang mengikuti Pelatihan KKG-MGMP berbasis ICT di LPMP Jawa Tengah (10-11 November 2007) yang sempat saya catat.

1. http://rodibsalatiga.wordpress.com
2. http://agusrega.wordpress.com
3. http://simpon1.wordpress.com
4. http://yadissetya.wordpress.com
5. http://arno1965.wordpress.com
6. http://ghobang.wordpress.com
7. http://slametwiyono.wordpress.com/
8. http://yantiheri.wordpress.com
9. http://mazjapra.wordpress.com
10. http://putuigir.wordpress.com
11. http://farissutardi67.wordpress.com/
12. http://gusrega.wordpress.com
13. http://okypit.wordpress.com
14. http://sudibyo64.wordpress.com
15. http://11bar.wordpress.com
16. http://achmadbrain.wordpress.com
17. http://niksr.wordpress.com/
18. http://f31la.wordpress.com
19. http://wellnada.wordpress.com
20. http://kurniadi68.wordpress.com/
21. http://masandra.wordpress.com
22. http://wellnada.wordpress.com/
23. http://cheeslyblog.wordpress.com
24. http://yayahguru6.wordpress.com/
25. http://annisawd.wordpress.com/
26. http://sumartoyo.wordpress.com/

Semoga kelahiran blog-blog tersebut menjadi awal bangkitnya budaya aktivitas ngeblog di kalangan guru pada abad gelombang informasi ini. ***

Kursi dan jabatan telah membikin hidup Bang Kempul serba enak dan kepenak. Memanjakan naluri hedonis, seperti jalan-jalan ke luar negeri atau menghambur-hamburkan uang rakyat di hotel berbintang merupakan kejadian biasa dalam kamus politiknya. Dia lebih suka mengakrabi dunia “selebritis” ketimbang berada di tengah-tengah rakyat yang kelimpungan dijerat kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.

Sebagai politisi muda, Bang Kempul tergolong “orator” ulung”. Kata-kata yang meluncur dari belahan bibirnya bak mitralyur yang siap membidik lawan bicara. Banyak kaum eksekutif dan pengusaha dibikin tak berkutik menghadapi argumennya yang cerdik, “licin”, dan melingkar-lingkar pada saat acara dengar pendapat digelar. Tapi sayang, kelebihannya itu tak dimaksimalkan untuk total dan suntuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Mungkin, di gedung wakil rakyat yang megah itu juga bertebaran “Bang Kempul” yang lain; bergaya koboi, bernafsi-nafsi, oportunis, dan infantil. Tidak aneh ketika pemerintah menaikkan harga BBM, lsitrik, dan telepon dalam waktu yang (nyaris) bersamaan beberapa waktu yang silam, yang jelas-jelas membikin beban rakyat makin sempoyongan, tak sepotong kata pun meluncur dari bibir “Bang Kempul”. Mulutnya seperti terkunci. Kebijakan ironis di tengah krisis itu pun jalan terus.

Perubahan gaya hidup Bang Kempul yang cenderung “nyelebritis” itu tak urung mengundang pergunjingan miring bagi orang-orang yang pernah mengenalnya. Jauh sebelum jadi wakil rakyat, Bang Kempul hanyalah bagian dari wong cilik yang hidup serba susah.

“Hebat dan luar biasa! Seperti lakon Petruk Dadi Ratu saja! Jarang lho, orang yang bisa bernasib seperti dia!” celetuk kawan lama Bang Kempul suatu ketika dalam sebuah obrolan di warung kopi.

“Makanya, belajarlah politik pada dia, siapa tahu Sampeyan bisa mengikuti jejaknya!” sahut temannya yang lain sembari menghembuskan asap rokok.

”Boro-boro belajar, mau ketemu dia saja susahnya bukan main! Pernah aku datang ke Jakarta, bukannya diterima dengan baik, melainkan justru diusir secara halus dengan dalih sibuk, macem-macemlah! Yeah, bagi dia, orang macam kita-kita ini sudah nggak dianggap lagi!”

“Sebagai orang penting, kan nggak setiap saat orang bisa menemuinya tanpa melalui izin dan aturan protokoler!”

“Masak dengan kawan lama harus begitu! Apa sih susahnya menyuruh Satpam mengizinkan masuk ke rumahnya? Memang dasar sombong, mentang-mentang berpangkat, kawan lama dilupakan!”

“Itulah perilaku orang kalau sudah di atas, Mas, lupa sama yang di bawah!” seloroh Yu Ginah, penjual kopi, yang sedari tadi ikut nguping sembari menyorongkan bibirnya yang bergincu tebal. “Wong cilik seperti kita ini, paling-paling ya hanya bisa ngudarasa melihat polah tingkah orang-orang politik yang mburu kesenangannya sendiri!” kanjutnya.

Mereka terus saja “menelanjangi” perilaku Bang Kempul yang dianggap sebagai patron legislatif yang telah lupa akan kedalaman dan kesejatiannya sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya. Kursi terhormat yang didapat “atas nama” rakyat itu telah ditafsirkan menurut selera dan kepentingan sesaat, demi memanjakan nafsu dan ambisi kekuasaan semata.

Dalam perspektif budaya, perilaku anomali politik yang menghinggapi tokoh semacam Bang Kempul merupakan salah satu fenomena melik nggendhong lali yang sering digambarkan dalam ikon Petruk Dadi Ratu yang tengah mabuk kekuasaan dengan memangku seorang perempuan cantik sembari menenteng minuman keras. Adagium ini, paling tidak memberikan gambaran bahwa orang yang tengah berada dalam lingkaran kekuasaan cenderung lupa (lali) terhadap asal-usul dan makna kesejatian hidup, serta bernafsu (melik) memanjakan naluri kesenangan inderawinya.

Dalam konteks demikian, dibutuhkan pencerahan dan pembebasan sikap melik nggendhong lali itu dengan selalu ingat (eling), waspada, hati-hati menjalani hidup agar tidak mudah terjebak dalam kubangan nafsu yang meninabobokan. Pujangga Ranggawarsita dalam Serat Kalatidha, wanti-wanti berpesan dan sekaligus memberikan warning bahwa begja-begjane kang lali isih begja kang eling lawan waspada (seuntung-untungnya orang yang lupa masih beruntung orang yang selalu ingat dan waspada). Ini artinya, dalam setiap dimensi ruang dan waktu, manusia –lebih-lebih mereka yang tengah berkuasa—senantiasa dituntut memiliki rasa ingat dan waspada yang bermuara pada upaya pemuliaan nilai-nilai hidup dan kehidupan.

Persoalannya sekarang, apakah para politisi atau penguasa negeri ini mampu menjadikan sikap ingat dan waspada sebagai simpul untuk membelenggu liarnya sifat lupa dalam nafsu kekuasaan? Pertanyaan ini menjadi penting dan relevan dikemukakan, sebab perjuangan manusia melawan kekuasaan pada hakikatnya adalah perjuangan melawan lupa sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh pengarang Cekoslovakia, Milan Kundera. Nah, bagaimana?