Suasana pembelajaran yang “salah urus” semacam itu, demikian Rama Mangunwijaya yang semasa hidupnya akrab dengan lingkungan pendidikan kumuh di bantaran Kali Code Yogyakarta, telah membikin cakrawala berpikir peserta didik menyempit dan mengarah pada sikap-sikap fasisme, bahkan menyuburkan mental penyamun/perompak/penggusur yang menghambat kemajuan bangsa. Erat berhubungan dengan itu, timbullah suatu ketidakwajaran dalam relasi sikap terhadap kebenaran. Mental membual, berbohong, bersemu, berbedak, dan bertopeng, seolah-olah semakin meracuni kehidupan kultural bangsa. Kemunafikan merajalela. Kejujuran dan kewajaran dikalahkan. Keserasian antara yang dikatakan dan yang dikerjakan semakin timpang.

Sikap-sikap fasis yang menafikan keluhuran akal budi, bahkan makin menjauhkan diri dari perilaku hidup yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, tampaknya sudah menjadi fenomena yang mewabah dalam masyarakat kita. Maraknya fenomena dan perilaku anomali semacam itu, disadari atau tidak, merupakan imbas dari sistem pendidikan yang telah gagal dalam membangun generasi yang utuh dan paripurna.

Pertama, selama menuntut ilmu di bangku pendidikan, pelajar yang baik senantiasa dicitrakan sebagai “anak mami” yang selalu mengamini semua komando gurunya. Mereka ditabukan untuk bersikap kritis, berdebat, dan bercurah pikir. Akibatnya, mereka tampak begitu santun di sekolah, tetapi menjadi liar dan bringas di luar tembok sekolah.

Kedua, anak-anak bangsa yang tengah gencar memburu ilmu di bangku pendidikan (hampir) tidak pernah dididik secara serius dalam menumbuhkembangkan ranah emosional dan spiritualnya. Ranah kecerdasan spiritual yang amat penting peranannya dalam melahirkan generasi yang utuh dan paripurna justru dikebiri dan dimarginalkan. Kebijakan dan kurikulum pendidikan kita belum memberikan ruang dan waktu yang cukup berarti untuk memberikan pencerahan spiritual siswa. Yang lebih memprihatinkan, guru sering terjebak pada situasi rutinitas pembelajaran yang kaku, monoton, dan menegangkan lewat sajian materi yang lebih mirip orang berkhotbah, indoktrinasi, dan “membunuh” penalaran siswa yang dikukuhkan lewat dogma-dogma dan mitos-mitos.
***
Idealnya, pendidikan harus mampu memberikan pencerahan dan katarsis spiritual kepada peserta didik, sehingga mereka mampu bersikap responsif terhadap segala persoalan yang tengah dihadapi masyarakat dan bangsanya. Melalui pencerahan yang berhasil ditimbanya, mereka diharapkan dapat menjadi sosok spiritual yang memiliki apresiasi tinggi terhadap masalah kemanusiaan, kejujuran, demokratisasi, toleransi, dan kedamaian hidup. Kita membutuhkan sosok manusia yang memiliki kecerdasan spiritual yang menciptakan damai di tengah berkecamuknya kebencian, yang menawarkan pengampunan bila terjadi penghinaan.

Kecerdasan spiritual mewujud dalam perikehidupan yang diliputi dengan kesadaran penuh, perilaku yang berpedomankan hati nuruni, penampilan yang genuine tanpa kepalsuan, kepedulian besar akan tegaknya etika sosial. Sebaliknya, ketidakcerdasan spiritual menunjukkan diri dalam ekspresi keagamaan yang monolitis, eksklusif, dan intoleran yang sering meninggalkan “jejaknya” pada korban konflik atas nama agama, seperti yang belakangan ini sering kita saksikan.

Kerdilnya kecerdasan spiritual yang mencuat dalam bentuk perilaku yang gemar berkonflik atas nama etnis dan agama, jelas menjadi keprihatinan kolektif kita sebagai bangsa. Ke depan, dunia pendidikan kita harus bersikap antisipatif dengan memberikan sentuhan perhatian yang cukup berarti terhadap ranah spiritual siswa. Kurikulum dan kebijakan pendidikan harus benar-benar mengakomodasi ranah spiritual siswa secara proporsional dan substansial.

Mata pelajaran Pendidikan Agama, selain ditambah alokasi waktunya, hendaknya juga tidak sekadar mencekoki siswa dengan setumpuk teori dan hafalan, tetapi harus benar-benar menyentuh kedalaman dan hakikat spiritual yang membuka ruang kesadaran nurani siswa di tengah konteks kehidupan sosial-budaya yang majemuk. Hal itu harus didukung oleh semua guru lintas mata pelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan ke dalam materi ajar yang diampunya.

Yang tidak kalah penting, guru yang berada di garda depan dalam dunia pendidikan hendaknya mampu menjadi figur keteladanan spiritual di hadapan peserta didik. Guru hendaknya juga mampu “menanggalkan” jiwa yang kasar dalam mendidik. Sikap pendidik harus demokratis, lebih “conscientious“, lebih mawas diri, yang otomatis akan menular ke jiwa anak didik.

Di tengah situasi Indonesia yang masih “silang-sengkarut” akibat krisis multiwajah dan konflik berkepanjangan, sudah saatnya dunia pendidikan benar-benar mengambil peran sebagai pencerah dan katarsis peradaban yang sakit. Kehadirannya harus benar-benar dimaknai secara substansial sebagai “kawah candradimuka” yang menggembleng jutaan anak bangsa menjadi generasi yang utuh dan paripurna; cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, sekaligus cerdas spiritualnya. Bukan hanya sekadar pelengkap yang selalu disanjung puji sebagai pengembang SDM, tetapi realitasnya hanya menjadi sebuah “Indonesia” yang terpinggirkan. ***

Keterangan: Gambar diambil dari sini dan sini.

Jika dicermati, ada beberapa perubahan mendasar dibandingkan dengan pelaksanaan UN tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2007/2008, selain terjadi penambahan mata pelajaran, juga terjadi peningkatan kriteria nilai kelulusan.

Mata pelajaran yang diujikan secara nasional pada tahun pelajaran 2007/2008 antara lain: 1) Mata Pelajaran UN untuk SMP, MTs, dan SMPLB meliputi; Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); 2) Mata Pelajaran UN SMA dan MA: (a) Program IPA: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi; (b) Program IPS: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ekonomi, Matematika, Sosiologi dan Geografi; (c) Program Bahasa: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa Asing lain yang diambil, Sejarah Budaya (Antropologi), dan Sastra Indonesia; (d) Program Keagamaan meliputi; Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, dan Tasawuf/Ilmu Kalam; 3) Mata Pelajaran UN SMALB, meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika; 4) Mata Pelajaran UN SMK, meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Kompetensi Keahlian Kejuruan.

Adapun kriteria kelulusan antara lain: (1) memiliki nilai rata-rata minimal 5,25 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan tidak ada nilai di bawah 4,25, dan khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran Kompetensi Keahlian Kejuruan Minimum 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN; atau (2) memiliki nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran, dan nilai mata pelajaran lainnya minimal 6,00, dan khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran Kompetensi Keahlian Kejuruan Minimum 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata UN; (3) Pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan dapat menetapkan batas kelulusan di atas nilai sebagaimana pada ayat (1).

Setiap perubahan, apa pun wujud dan bentuknya, pasti akan menimbulkan reaksi. UN pun dari tahun ke tahun tak luput dari kondisi semacam itu. Banyak kalangan yang tidak setuju jika UN digelar. Apalagi, sekarang sudah diberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di mana sekolah memiliki hak otonom untuk mengelola sekolahnya sendiri, termasuk dalam menggelar kegiatan penilaian (evaluasi). Namun, agaknya pemerintah –melalui Badan StandarNasional Pendidikan (BSNP)– memiliki kebijakan lain. UN pun jalan terus, meski setiap tahun harus “panen” demo.

Bagi pendukung kebijakan pemerintah, UN dinilai cukup strategis dan relevan sebagai starting point untuk mendongkrak mutu pendidikan yang dianggap sudah berada di ambang batas kecemasan. Ketertinggalan SDM kita di bidang sains dan teknologi harus dikejar melalui peningkatan mutu keluaran sekolah agar kelak mereka tidak mengalami “gagap budaya” ketika menghadapi berbagai perubahan di tengah-tengah peradaban global. Bagi sekolah-sekolah maju, terutama di kota-kota besar, keputusan tersebut mungkin tidak memberikan dampak kejutan apa-apa. Kelengkapan dukungan sarana/prasarana/fasilitas sekolah dan keakraban mereka terhadap dunia mulitimedia bisa menjadi jawaban terhadap tuntutan kelulusan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Namun, bagi sekolah-sekolah pinggiran di pelosok-pelosok desa yang secara geografis jauh dari sentuhan kemajuan peradaban modern, kriteria kelulusan yang terus meningkat dari tahun ke tahun bisa jadi akan menjadi beban tersendiri. Selain minimnya dukungan sarana, prasarana, dan fasilitas, sekolah-sekolah pinggiran pada umumnya menghadapi masalah rendahnya tingkat kecerdasan input, sikap permisif, dan masa bodoh orang tua terhadap pendidikan atau minimnya tenaga pengajar yang andal dan profesional. Ini artinya, sekolah-sekolah pinggiran akan menghadapi masalah baru akibat banyaknya siswa yang diperkirakan tidak bisa lulus.

Yang lebih memprihatinkan, ternyata UN dinilai kurang sahih; tidak mampu memotret kompetensi siswa yang sesungguhnya. Masih ingat, siswa “berprestasi cemerlang” yang akhirnya gagal menempuh UN? Ya, secara psikologis anak bernasib “malang” ini jelas akan dihinggapi sikap inferior dan rendah diri secara berlebihan akibat stigma “bebal dan bodoh” yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Dampak psikologis semacam ini, disadari atau tidak, memiliki daya “pembunuh” yang luar biasa terhadap motivasi anak dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang terbelah (split personality), menjadi anak-anak yang terampas masa depannya akibat vonis “bebal dan bodoh” yang mereka terima.

UN juga menjadi beban bagi guru-guru yang mengajar di kelas akhir, khususnya pengampu mata pelajaran yang diujikan secara nasional. Tidak sedikit yang stres dan selalu dihinggapi kecemasan karena khawatir mata pelajaran yang diampunya menjadi “kambing hitam” dan biang penyebab ketidaklulusan siswa. Bagi guru kelas akhir, saat-saat menjelang pelaksanaan UN adalah situasi yang menegangkan dan mendebarkan sehingga harus memeras otak dan menempuh berbagai cara untuk menyiapkan siswa didiknya dalam menghadapi UN; entah melalui les, drill soal-soal, atau pemadatan materi. Belum lagi menghadapi tuntutan dan tekanan dari atasan yang “mewajibkan” mereka untuk menjadi “dewa penyelamat” citra dan marwah sekolah.

Siapa pun setuju, mutu pendidikan di negeri ini harus ditingkatkan. Sudah saatnya bangsa ini memiliki generasi-generasi masa depan yang andal dan mumpuni sehingga mampu berkiprah dan proaktif dalam menghadapi tantangan zaman di tengah-tengah peradaban global, tidak hanya sekadar jadi penonton. Namun, terlalu naif jika mutu pendidikan semata-mata diukur berdasarkan tinggi rendahnya batas kelulusan siswa.

Penentuan kriteria kelulusan rata-rata minimal 5,25 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan dengan tidak ada nilai di bawah 4,25, pada hemat saya, justru memiliki kelemahan yang cukup mendasar, yaitu tidak diakuinya perbedaan kemampuan siswa secara individual. Bahkan, bisa dibilang telah mengebiri perbedaan individual anak yang seharusnya ditumbuhkembangkan secara optimal di bangku sekolah sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Selama tiga tahun memburu ilmu di bangku sekolah, anak-anak negeri ini seperti menunggu “lonceng kematian” lewat UN.

Secara alamiah dan kodrati, anak-anak pada hakikatnya memiliki perbedaan kemampuan. Anak yang menonjol di bidang kesenian, misalnya, belum tentu berkemampuan yang sama di bidang eksakta. Anak yang menonjol di bidang ilmu-ilmu sosial, bisa saja lemah penguasaannya terhadap ilmu-ilmu alam. Demikian pula anak-anak yang memiliki talenta di bidang olahraga, bisa jadi mereka memiliki kelemahan dalam menguasai bidang yang lain.

Namun, dengan kriteria kelulusan semacam itu muncul kesan kemampuan anak-anak negeri ini hendak diseragamkan. Mereka harus memiliki standar kemampuan yang sama. Agar bisa lulus, mereka harus mendapatkan nilai minimal 4,25 atau 4,00 dengan catatan mata pelajaran yang lain minimal harus 6,00. Akibat peraturan tersebut, bisa saja terjadi seorang peserta UN –sebut saja si A– yang mendapatkan nilai rata-rata 7,50 terganjal kelulusannya karena ada salah satu mata pelajaran yang nilainya di bawah 4,00. Sebaliknya, siswa yang mendapatkan nilai rata-rata 5,25 –sebut saja si B– karena secara kebetulan nilai setiap mata pelajaran 5,25 bisa meraih predikat lulus, memperoleh ijazah, dan berhak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kalau mau jujur, si A jelas lebih bermutu karena hanya memiliki kelemahan pada salah satu mata ujian dibandingkan dengan si B yang memiliki kemampuan pas-pasan yang merata di semua mata ujian. Pertanyaannya sekarang, generasi masa depan macam apakah yang diinginkan negeri ini. Generasi semacam si A yang berkemampuan menonjol di bidang tertentu atau generasi semacam si B yang berkemampuan pas-pasan secara merata di berbagai bidang? Jika generasi semacam si B yang dibutuhkan, lantas untuk apa program penjurusan di SMA/MA/SMK atau fakultas di perguruan tinggi? Sia-sia saja program “spesialisasi” itu diterapkan jika pada kenyataannya perbedaan kemampuan anak secara individual dikebiri dan tidak diapresiasi.

Jika generasi semacam si B yang lebih dibutuhkan, maka harus ada pemikiran ulang dalam menetapkan kriteria kelulusan siswa. Patokan yang digunakan bukan batas nilai minimal mata pelajaran, melainkan batas nilai minimal rata-rata untuk semua mata pelajaran yang diujikan, misalnya dengan mematok nilai rata-rata akhir 5,75. Dengan cara demikian, kelemahan siswa pada mata pelajaran tertentu bisa tertutup oleh keunggulan siswa pada mata pelajaran yang lain.

Sebelum makin banyak korban yang berjatuhan, alangkah bijaksananya apabila ada “kemauan politik” pemerintah untuk mengkaji ulang kriteria kelulusan sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 34 Tahun 2007. Langkah ini akan lebih banyak manfaatnya daripada membiarkan jutaan anak bangsa di negeri ini terampas masa depannya. Kriteria kelulusan dengan menggunakan nilai rata-rata akhir, pada hemat saya, lebih masuk akal dan memanusiakan peserta didik secara utuh. Kemampuan individual siswa diakui dan dihargai, sehingga anak-anak yang memiliki kemampuan di bidang tertentu tidak menjadi “kelinci percobaan” yang sia-sia akibat kebijakan yang belum teruji benar kesahihannya.

Yang perlu dipikirkan, harus ada penegakan hukum secara jelas dan tegas untuk mengantisipasi munculnya kecurangan dan manipulasi nilai yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Pengawasan dan koreksi UN harus benar-benar dilakukan secara ketat, fair, jujur, adil, dan transparan. Mereka yang diduga terlibat dalam praktik kecurangan dan manipulasi nilai harus ditindak tegas, tanpa pandang bulu. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten, bukan mustahil negeri ini akan memiliki sistem pelaksanaan UN yang benar-benar objektif dan akuntabel.

Yang tidak kalah penting, hargailah guru –yang kebetulan mendapatkan tugas sebagai pengawas– atau siapa pun yang ingin membongkar kecurangan-kecurangan tentang pelaksanaan UN. Jangan sampai kasus yang menimpa Kelompok Air Mata Guru dalam Ujian Nasional di Medan beberapa waktu yang lalu kembali terulang. Mereka justru harus mendapatkan perlindungan hukum karena telah membantu menegakkan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran, bukannya diintimidasi dan ditakut-takuti. Kriteria kelulusan meningkat bukan berarti harus bersikap permisif dengan membiarkan berbagai ulah kecurangan berlangsung di depan mata, bukan? Nah, bagaimana? ***

——————————–

Catatan:

Teman-teman guru yang membutuhkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) UN SMP dan Jadwal UN Tahun 2007/2008 bisa mengunduhnya di sini.

Ya, ya, ya, ibarat serdadu, guru di medan pendidikan mengemban misi memerdekakan generasi bangsa dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan. Mereka berada di garda depan dalam “menciptakan” generasi-generasi muda yang cerdas, terampil, tangguh, kreatif, penuh inisiatif, bermoral tinggi, berwawasan luas, memiliki basis spiritual yang kuat, dan beretos kerja andal, sehingga kelak mampu menghadapi kerasnya tantangan peradaban.

Mengemban misi tersebut jelas bukan tugas yang ringan. Selain harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup, guru juga dituntut untuk memiliki integritas kepribadian yang tinggi dan keterampilan mengajar yang dapat diandalkan, sehingga mampu menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif, sehat, dan menyenangkan. Hanya dengan bekal ideal tersebut, guru akan tampil sebagai figur yang benar-benar mumpuni, disegani, dan digugu lan ditiru (dipercaya dan teladani). Menurut versi UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan PP 19/2009 tentang Standar Nasional Pendidikan, guru mesti memiliki kualifikasi akademik yang dipersyaratkan dan menguasai empat kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional).

Sementara itu, jika kita melihat fakta di lapangan, banyak kalangan mulai meragukan kapabilitas dan kredibiltas guru. Perannya sebagai pengajar dan pendidik mulai dipertanyakan. Misinya sebagai pencetak generasi pinunjul –terampil dan bermoral—belum sepenuhnya terwujud. Para pelajar kita justru kian menjauh dari kondisi ideal seperti yang diharapkan. Yang lebih memperihatinkan, para pelajar itu dinilai mulai kehilangan kepekaan moral, terbius ke dalam atmosfer zaman yang serba gemerlap, tersihir oleh perikehidupan yang memburu selera dan kemanjaan nafsu, terjebak ke dalam sikap hidup instan. Tawur antarpelajar merajalela, pesta “pil setan” menyeruak, pergaulan bebas semakin mencuat ke permukaan.

Zaman memang sudah berubah. Modernisasi yang melanda berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dinilai memiliki imbas yang cukup kuat dalam memengaruhi sikap dan pola hidup masyarakat. Pergeseran nilai menyergap di segenap lapis dan sektor kehidupan. Nilai kesalehan, baik pribadi maupun sosial, mulai dikebiri dan dimarginalkan. Nilai-nilai lama yang semula dipegang kukuh mulai memudar.

Orang mulai semakin tidak intens dalam memburu jatidiri yang lebih bermartabat. Perburuan gengsi yang berkembang dalam kelatahan membuat orang mengejar keberhasilan secara instan, entah melakukan korupsi atau usaha magis melalui cara mistis dalam memperoleh kekayaan. Pada hakikatnya mereka gemar menempuh terobosan dan “jalan kelinci” dengan sukses gaya “Abu Nawas”. Kursi empuk kepejabatan, titel, dan kedudukan keilmuan pun tak jarang disergap melalui kelancungan dalam ilmu permalingan” (Slamet Sutrisno, 1997).

Dalam kondisi masyarakat yang demikian itu, petuah dan nasihat luhur tentang budi pekerti hanya menjadi slogan moral yang kehilangan basis spiritualnya. Masyarakat menjadi semakin masa bodoh dan cuek terhadap masalah-masalah moral. Masyarakat yang diharapkan menjadi kekuatan kontrol terhadap segala macam bentuk perilaku kejahatan justru makin menunjukkan sikap permisif, membiarkan setumpuk dosa berkeliaran di sekitarnya.

Pergeseran nilai yang melanda masyarakat modern, agaknya juga membawa dampak terjadinya pergeseran penilaian masyarakat terhadap dunia pendidikan. Urusan pendidikan anak-anak hanya dibebankan kepada lembaga pendidikan (sekolah), sehingga kalau ada pelajar yang terlibat dalam perilaku amoral, misalnya, masyarakat dengan enteng menuding guru sebagai biangnya, lantaran dianggap telah gagal menjalankan fungsinya sebagai pendidik.

Seiring dengan itu, posisi sosial guru dalam strata masyarakat pun tampaknya juga mulai bergeser. Guru tidak lagi memiliki legitimasi sosial yang terhormat dan bermartabat. Guru tidak lagi dijadikan sebagai sumber informasi, bahkan dalam banyak hal guru tidak lagi dijadikan sebagai patron teladan. Peran guru di masyarakat sebagai sumber informasi telah digantikan oleh “anak buah” teknologi yang lebih canggih lewat media televisi dan internet. Makna luhur yang tersirat di balik hymne guru “Pahlawan tanpa Tanda Jasa” pun nadanya telah berubah menjadi sebuah elegi getir yang sarat parodi dan sindiran.

Sosok guru yang bermartabat dan terhormat pernah muncul ketika insitusi pendidikan kita masih berbentuk pertapaan dan padepokan yang begitu bersahaja. Konon, guru atau resi pada masa itu benar-benar menjadi figur anutan, berwibawa, dan disegani. Apa yang dikatakan sang resi merupakan “sabda” tak terbantahkan.

Institusi pertapaan tak ubahnya “kawah candradimuka”, tempat seorang resi menggembleng para siswa (cantrik) agar kelak menjadi sosok yang arif, tangguh, kaya ilmu, memiliki kepekaan moral dan sosial yang tinggi. Di mata masyarakat, kehadiran sang resi pun begitu tinggi citranya; bermartabat, terhormat, dan memiliki legitimasi sosial yang mengagumkan. Masyarakat benar-benar respek terhadapnya. Apresiasi masyarakat terhadap “profesi” resi atau guru sangat kental sehingga tidak jarang sang resi menjadi sumber “sugesti” atau sumber inspirasi masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul.

Apakah guru masa kini masih mampu menginternalisasi sifat-sifat seorang resi dalam mengemban misinya sebagai pengajar dan pendidik? Masihkah masyarakat memiliki apresiasi yang cukup baik dan memadai terhadap profesi guru? Mampukah lembaga pendidikan (sekolah) dengan fasilitasnya yang lebih komplit dan modern mencetak manusia-manusia “unggul”?

Agaknya mengharapkan sosok guru yang pinunjul, mumpuni, dan disegani seperti yang tergambar dalam figur seorang resi terlalu berlebihan pada saat ini. Di hadapan siswanya, kata-kata guru bukan lagi “sabda” yang mesti diturut.

Untuk menaikkan pamor guru, UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen pun diluncurkan. Untuk itu, guru perlu menempuh uji sertifikasi pendidik. Jika lulus mereka akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa mereka layak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik. Persoalan apakah sertifikasi guru mampu mendongkrak mutu pendidikan yang selama ini tersaruk-saruk, itu persoalan lain.

Yang tidak kalah memprihatinkan, hingga saat ini guru belum benar-benar menjadi profesi yang “merdeka”. Mereka gampang dipolitisir dan dipengaruhi oleh hegemoni kekuasaan. Masih ingat kasus yang menimpa Kelompok Air Mata Guru dalam Ujian Nasional di Medan beberapa waktu yang lalu? Ya, kelompok guru yang ingin membongkar berbagai praktik kecurangan tentang pelaksanaan UN justru diintimidasi dan ditekan. Sebuah tindakan “kekanak-kanakan” yang seharusnya tidak perlu terjadi. Agaknya, banyak pihak yang merasa gerah gara-gara guru. Bagaimana mungkin guru mampu mendidik anak-anak bangsa negeri ini menjadi generasi yang cerdas dan kritis kalau guru selalu diposisikan dalam keadaan tertekan? Apakah guru harus ikut-ikutan bersikap permisif dengan membiarkan berbagai kecurangan dan manipulasi berlangsung telanjang di depan mata?

Selain itu, guru tak jarang dijadikan “kendaraan” untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Guru tidak punya banyak pilihan. Kebebasan dan kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat telah dibatasi oleh simbol-simbol tertentu. Guru harus menjadi sosok yang nrima, pasrah, dan tidak banyak menuntut. Kondisi semacam itu diperparah dengan harapan masyarat yang terlalu “perfeksionis” dan berlebihan. Dalam kondisi yang belum sepenuhnya bisa menjadi sosok “merdeka”, masyarakat tetap menuntut agar guru tetap memiliki idealisme sebagai figur pengajar dan pendidik yang bersih dari cacat hukum dan moral.

Beratnya beban yang mesti dipikul guru masa kini jelas memerlukan perhatian serius dari berbagai kalangan untuk memosisikan guru pada aras yang lebih proporsional dan manusiawi. Reaktualisasi peran dan gerakan penyadaran dari semua pihak sangat diharapkan untuk memulihkan citra guru.

Guru harus lebih meningkatkan profesionalismenya sehingga tidak “gagap” ketika mengemban misinya sebagai penyemai intelektual, pemupuk nilai kemanusiaan, dan penyubur nilai moral kepada peserta didik. Tentu saja, misi luhur guru ini harus diimbangi dengan intensifnya pendidikan keluarga di rumah. Orang tua harus mampu mengembalikan fungsi keluarga sebagai basis penanaman dan pengakaran nilai moral, budaya, dan agama kepada anak, sehingga mereka mampu mengontrol perilakunya sesuai ajaran-ajaran luhur. Sedangkan, pemerintah perlu segera merealisasikan janjinya untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang sudah jelas landasan hukumnya, yaitu UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

Yang tidak kalah penting, apresiasi masyarakat terhadap profesi guru harus proporsional dan manusiawi. Guru bukanlah “dewa” atau “nabi” yang luput dari cacat dan cela. Kalau ada guru yang terlibat dalam kasus amoral, misalnya, hal itu memang kurang bisa ditolerir. Namun, juga terlalu naif jika buru-buru menghujatnya tanpa menyikapinya secara arif.

Sebagai serdadu pendidikan, kita semua jelas tidak menginginkan guru tampil loyo dan tidak berdaya memanggul beban di pundaknya. Memikirkan dan memberikan apresiasi yang cukup proporsional tentangnya identik dengan memikirkan nasib masa depan negeri ini. Sebab, generasi yang cerdas, terampil, dan bermoral tinggi yang kelak akan memimpin negeri ini, tidak luput dari sentuhan tangan sang guru. Yang tidak kalah penting, kembalikan “kemerdekaan” kepada guru agar mereka mampu menjalankan profesinya secara mandiri dan otonom, terbebas dari intervensi dan reduksi hegemoni kekuasaan. Sudah saatnya guru kembali ke “fitrah”-nya sebagai sosok yang bebas dan merdeka sehingga mampu menjalankan fungsi dan perannya secara optimal dalam upaya melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, kritis, kreatif, berbudaya, bermoral, dan berperadaban. Nah, bagaimana? ***

Dirgahayu Guru Indonesia!!!

Kursi dan jabatan telah membikin hidup Bang Kempul serba enak dan kepenak. Memanjakan naluri hedonis, seperti jalan-jalan ke luar negeri atau menghambur-hamburkan uang rakyat di hotel berbintang merupakan kejadian biasa dalam kamus politiknya. Dia lebih suka mengakrabi dunia “selebritis” ketimbang berada di tengah-tengah rakyat yang kelimpungan dijerat kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.

Sebagai politisi muda, Bang Kempul tergolong “orator” ulung”. Kata-kata yang meluncur dari belahan bibirnya bak mitralyur yang siap membidik lawan bicara. Banyak kaum eksekutif dan pengusaha dibikin tak berkutik menghadapi argumennya yang cerdik, “licin”, dan melingkar-lingkar pada saat acara dengar pendapat digelar. Tapi sayang, kelebihannya itu tak dimaksimalkan untuk total dan suntuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Mungkin, di gedung wakil rakyat yang megah itu juga bertebaran “Bang Kempul” yang lain; bergaya koboi, bernafsi-nafsi, oportunis, dan infantil. Tidak aneh ketika pemerintah menaikkan harga BBM, lsitrik, dan telepon dalam waktu yang (nyaris) bersamaan beberapa waktu yang silam, yang jelas-jelas membikin beban rakyat makin sempoyongan, tak sepotong kata pun meluncur dari bibir “Bang Kempul”. Mulutnya seperti terkunci. Kebijakan ironis di tengah krisis itu pun jalan terus.

Perubahan gaya hidup Bang Kempul yang cenderung “nyelebritis” itu tak urung mengundang pergunjingan miring bagi orang-orang yang pernah mengenalnya. Jauh sebelum jadi wakil rakyat, Bang Kempul hanyalah bagian dari wong cilik yang hidup serba susah.

“Hebat dan luar biasa! Seperti lakon Petruk Dadi Ratu saja! Jarang lho, orang yang bisa bernasib seperti dia!” celetuk kawan lama Bang Kempul suatu ketika dalam sebuah obrolan di warung kopi.

“Makanya, belajarlah politik pada dia, siapa tahu Sampeyan bisa mengikuti jejaknya!” sahut temannya yang lain sembari menghembuskan asap rokok.

”Boro-boro belajar, mau ketemu dia saja susahnya bukan main! Pernah aku datang ke Jakarta, bukannya diterima dengan baik, melainkan justru diusir secara halus dengan dalih sibuk, macem-macemlah! Yeah, bagi dia, orang macam kita-kita ini sudah nggak dianggap lagi!”

“Sebagai orang penting, kan nggak setiap saat orang bisa menemuinya tanpa melalui izin dan aturan protokoler!”

“Masak dengan kawan lama harus begitu! Apa sih susahnya menyuruh Satpam mengizinkan masuk ke rumahnya? Memang dasar sombong, mentang-mentang berpangkat, kawan lama dilupakan!”

“Itulah perilaku orang kalau sudah di atas, Mas, lupa sama yang di bawah!” seloroh Yu Ginah, penjual kopi, yang sedari tadi ikut nguping sembari menyorongkan bibirnya yang bergincu tebal. “Wong cilik seperti kita ini, paling-paling ya hanya bisa ngudarasa melihat polah tingkah orang-orang politik yang mburu kesenangannya sendiri!” kanjutnya.

Mereka terus saja “menelanjangi” perilaku Bang Kempul yang dianggap sebagai patron legislatif yang telah lupa akan kedalaman dan kesejatiannya sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya. Kursi terhormat yang didapat “atas nama” rakyat itu telah ditafsirkan menurut selera dan kepentingan sesaat, demi memanjakan nafsu dan ambisi kekuasaan semata.

Dalam perspektif budaya, perilaku anomali politik yang menghinggapi tokoh semacam Bang Kempul merupakan salah satu fenomena melik nggendhong lali yang sering digambarkan dalam ikon Petruk Dadi Ratu yang tengah mabuk kekuasaan dengan memangku seorang perempuan cantik sembari menenteng minuman keras. Adagium ini, paling tidak memberikan gambaran bahwa orang yang tengah berada dalam lingkaran kekuasaan cenderung lupa (lali) terhadap asal-usul dan makna kesejatian hidup, serta bernafsu (melik) memanjakan naluri kesenangan inderawinya.

Dalam konteks demikian, dibutuhkan pencerahan dan pembebasan sikap melik nggendhong lali itu dengan selalu ingat (eling), waspada, hati-hati menjalani hidup agar tidak mudah terjebak dalam kubangan nafsu yang meninabobokan. Pujangga Ranggawarsita dalam Serat Kalatidha, wanti-wanti berpesan dan sekaligus memberikan warning bahwa begja-begjane kang lali isih begja kang eling lawan waspada (seuntung-untungnya orang yang lupa masih beruntung orang yang selalu ingat dan waspada). Ini artinya, dalam setiap dimensi ruang dan waktu, manusia –lebih-lebih mereka yang tengah berkuasa—senantiasa dituntut memiliki rasa ingat dan waspada yang bermuara pada upaya pemuliaan nilai-nilai hidup dan kehidupan.

Persoalannya sekarang, apakah para politisi atau penguasa negeri ini mampu menjadikan sikap ingat dan waspada sebagai simpul untuk membelenggu liarnya sifat lupa dalam nafsu kekuasaan? Pertanyaan ini menjadi penting dan relevan dikemukakan, sebab perjuangan manusia melawan kekuasaan pada hakikatnya adalah perjuangan melawan lupa sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh pengarang Cekoslovakia, Milan Kundera. Nah, bagaimana?