hari, tanggal: Minggu, 27 Juli 2008

pukul; 09.00 WIB s.d. selesai

tempat: Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 42 Kendal

keterangan:

1. kontribusi peserta Rp50.000,00 perorang

2. peserta mendapatkan sertifikat

3. peserta mendapatkan 1 (satu) buah buku kumpulan cerpen

4. kudapan

Acara dikusi sastra ini akan sangat berarti bagi teman-teman sejawat guru Bahasa Indonesia SMP/MTs Kabupaten Kendal dalam upaya memberikan apresiasi sastra kepada sang pengarang sekaligus sebagai bekal menyajikan materi penulisan cerpen secara kreatif kepada siswa didik. Segala hal yang berkaitan dengan masalah penulisan cerpen akan dikupas habis-habisan oleh sang penulis. Mohon untuk berkenan hadir. Terima kasih.

Salam Budaya,

Sawali Tuhusetya

Sekolah seperti yang kita ketahui adalah lembaga pendidikan yang kita percayakan sebagai rumah kedua yang tak kalah penting perannya dalam mendidik anak-anak kita. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah yang menjadi pengajar sekaligus pendidik moral anak-anak kita. Tapi sungguh ironis keadaan yang berkembang sekarang di mana seorang guru untuk berbicara dengan murid saja harus berhati-hati dikarenakan penyampaian dari murid yang salah kepada orang tua bisa berakibat fatal. Jadi, bagaimana seorang guru bisa menjalankan fungsinya sebagai pendidik?

Kita kembali melihat bagaimana di zaman China Kuno dulu, untuk mendapatkan seorang guru yang mau menerima anaknya sebagai murid, orang tua harus bersusah-payah mencari dan bahkan menyembah seorang guru. Dan begitu mendengar guru memukul anaknya, si orang tua datang kepada guru tersebut untuk memberi hormat, bahkan hadiah sebagai ucapan terima kasih, karena dianggap guru tersebut telah dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam mendidik serta mengajari anaknya menjadi manusia yang berguna. Toh tidak pernah ada sejarah di mana murid yang pernah mengalami hal tersebut menjadi dendam kepada gurunya. Bahkan, murid sangat menghargai gurunya, karena mereka yakin jasa gurunya untuk keberhasilan hidupnya sangat luar biasa.

Dan hal ini pun pernah saya alami secara pribadi, tapi sudah dengan kapasitas yang berbeda di mana di kota kecil di sebuah sekolah susteran yang menerapkan disiplin yang luar biasa di mana hanya terlambat dalam hitungan menit, kita dihukum harus mencabut sebidang rumput sampai bersih di bawah terik matahari atau membersihkan WC. Pada saat itu rasanya kita kesel sekali dengan cara suster memberikan hukuman. Tapi jujur saja setelah terjun di masyarakat ternyata disiplin yang ditanamkan sangat bermanfaat dan ternyata menjadi nilai positif yang membuat daya juang kita selangkah lebih maju serta mentality persaingan kita juga lebih siap.

Dan terus terang saja saya pribadi sangat berterima kasih kepada Suster yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam keberhasilan menanamkan disiplin di dalam hidup saya, dan jujur saja saya sangat berharap sekolah dan guru bisa memberikan pendidikan yang semestinya yang tentunya butuh kerjasama dan dukungan yang baik dari para orang tua murid tentunya.

Mari kita kembalikan peranan guru sebagai pengajar dan pendidik yang baik bagi anak anak kita. ***

Secara jujur mesti diakui, selama bertahun-tahun, dunia pendidikan kita terpasung di persimpangan jalan; tersisih di antara ingar-bingar ambisi penguasa yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Pendidikan tidak diarahkan untuk memanusiakan manusia secara utuh lahir dan batin, tetapi lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat materialistis, ekonomis, dan teknokratis, kering dari sentuhan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan budi pekerti. Pendidikan lebih mementingkan kecerdasan intelektual, akal, dan penalaran, tanpa diimbangi dengan intensifnya pengembangan kecerdasan hati, perasaan, dan emosi. Akibatnya, apresiasi out-put pendidikan terhadap keagungan nilai humanistik, keluhuran budi, dan budi nurani menjadi nihil. Mereka telah menjadi sosok pribadi yang telah kehilangan hati nurani dan perasaan, cenderung bar-bar, vandalistis, dan mau menang sendiri.

Yang lebih memprihatinkan, pendidikan dinilai hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui berbagai polarisasi, indoktrinasi, sentralisasi, dan regulasi yang tidak memihak rakyat. Keluaran pendidikan tidak digembleng untuk mengabdi kepada rakyat, tetapi telah dipola dan dibentuk untuk mengabdi kepada kepentingan kekuasaan an-sich.

Dalam konteks yang demikian itu, pendidikan kita setidaknya telah melahirkan manusia-manusia berkarakter oportunis, penjilat, hipokrit, hedonis, besar kepala, tanpa memiliki kecerdasan hati, emosi, dan nurani. Tidaklah mengherankan jika kasus-kasus yang merugikan negara, KKN, misalnya, justru sering melibatkan orang-orang berdasi yang secara formal berpendidikan tinggi. Ini artinya, secara implisit, model pendidikan kita selama ini setidaknya telah memiliki andil terhadap merajalelanya ulah KKN yang menyebabkan negara kita tergolong sebagai salah satu negara di dunia yang cukup tinggi tingkat korupsinya.

***

Sementara itu, model pendidikan yang lebih memacu kecerdasan otak ketimbang emosi dinilai juga telah menimbulkan masalah tersendiri di lapisan masyarakat akar-rumput. Pendidikan dasar dan menengah yang idealnya mampu menjadi basis penyemaian dan penyuburan nilai-nilai luhur baku dan hakiki kepada siswa didik, menjadi sangat tidak berdaya akibat tidak relevannya antara tuntutan kurikulum dan kondisi lokal.

Bobot kurikulum yang telah dikemas secara monolitis dan sentralistis telah menyebabkan nilai-nilai kearifan lokal tidak bisa berkembang. Para peserta didik “dipaksa” menerima cekokan materi dan pengetahuan kognitif yang sangat jauh dengan pengalaman dan kenyataan mereka sehari-hari. Akibatnya, mereka menjadi kehilangan ruang berkreasi, kemerdekaan berprakarsa, dan mengembangkan jatidirinya. Bahkan, bukan tidak mungkin mereka justru terjebak dalam atmosfer pendidikan yang kaku, membosankan, dan tanpa gairah. Suasana pendidikan yang kurang kondusif semacam itu jelas mengingkari makna dan hakikat pendidikan dalam memanusiakan manusia, membentuk manusia yang berpikir dan berjiwa merdeka, bebas dari tekanan dan paksaan.

Makna pendidikan yang hakiki merujuk pada sebuah kondisi yang mampu memberikan ruang kesadaran kepada peserta didik untuk mengembangkan jatidirinya melalui sebuah proses yang menyenangkan, terbuka, tidak terbelenggu dalam suasana monoton, kaku, dan menegangkan. Diakui atau tidak, pendidikan kita selama ini belum sanggup melahirkan generasi yang utuh jatidirinya. Mereka memang cerdas, tetapi kehilangan sikap jujur dan rendah hati. Mereka terampil, tetapi kurang menghargai sikap tenggang rasa dan toleransi. Imbasnya, nilai-nilai kesalehan, baik individu maupun sosial, menjadi sirna.

Atmosfer pendidikan yang kurang kondusif semacam itu diperparah dengan situasi lingkungan yang serba permisif, apatis, dan masa bodoh. Pada sisi yang lain, institusi keluarga yang mestinya menjadi penanam nilai-nilai religi, kultural, dan kemanusiaan, dinilai juga telah tereduksi oleh berbagai kesibukan orang tua dalam memburu standar hidup dan gebyar materi. Persoalan pendidikan anak diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan formal.

Beranjak dari konteks ini, memang tidak berlebihan kalau ada yang menilai bahwa maraknya konflik horisontal di berbagai penjuru tanah air seperti yang pernah, bahkan sering kita saksikan, salah satu penyebabnya ialah gagalnya institusi pendidikan dalam menjalankan fungsinya sebagai pencetak generasi yang utuh lahir dan batin. Dunia pendidikan dinilai hanya sarat muatan kognitif, teoretis, dan penalaran, tanpa menyentuh aspek-aspek humaniora. Persoalan-persoalan moral dan budi pekerti menjadi luput dari perhatian. Lahan pendidikan humaniora dipersempit, bahkan dikepras, sedangkan muatan materi yang mengedepankan akal dan penalaran diberi bobot terlalu berlebihan.

Setelah era reformasi mulai menunjukkan titik terang dalam menguak tabir politik, ekonomi, dan hukum, sudah tiba saatnya untuk mengurai simpul dasar yang memasung tubuh pendidikan kita. Setidaknya, harus ada “kemauan politik” untuk melakukan revitalisasi pendidikan kemanusiaan, yakni pendidikan yang mampu melahirkan generasi yang tinggi tingkat apresiasinya terhadap sikap jujur, adil, demokratis, rendah hati, sederhana, dan kreatif.

Pengalaman selama bertahun-tahun telah memberikan pelajaran berharga bahwa pendidikan yang tidak berbasiskan kemanusiaan hanya akan melahirkan manusia yang cerdas dan terampil, tetapi kehilangan hati nurani dan perasaan. Ini artinya, revitalisasi pendidikan kemanusiaan semakin urgen dan relevan untuk diimplementasikan di tingkat praksis agar tidak terapung-apung dalam bentangan slogan, retorika, dan jargon belaka.

Sungguh terasa ironis kalau bangsa kita yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi, mengagungkan keluhuran budi, dan kesantunan berperilaku, akhirnya terjebak menjadi bangsa bar-bar, “kanibal”, dan pendendam, hanya lantaran pendidikan yang salah urus. Agaknya, sudah sangat mendesak dunia pendidikan kita disentuh oleh hal-hal yang bersifat humanistis dan religius. ***

ooo

Keterangan: gambar diambil dari sini.

Suasana pembelajaran yang “salah urus” semacam itu, demikian Rama Mangunwijaya yang semasa hidupnya akrab dengan lingkungan pendidikan kumuh di bantaran Kali Code Yogyakarta, telah membikin cakrawala berpikir peserta didik menyempit dan mengarah pada sikap-sikap fasisme, bahkan menyuburkan mental penyamun/perompak/penggusur yang menghambat kemajuan bangsa. Erat berhubungan dengan itu, timbullah suatu ketidakwajaran dalam relasi sikap terhadap kebenaran. Mental membual, berbohong, bersemu, berbedak, dan bertopeng, seolah-olah semakin meracuni kehidupan kultural bangsa. Kemunafikan merajalela. Kejujuran dan kewajaran dikalahkan. Keserasian antara yang dikatakan dan yang dikerjakan semakin timpang.

Sikap-sikap fasis yang menafikan keluhuran akal budi, bahkan makin menjauhkan diri dari perilaku hidup yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, tampaknya sudah menjadi fenomena yang mewabah dalam masyarakat kita. Maraknya fenomena dan perilaku anomali semacam itu, disadari atau tidak, merupakan imbas dari sistem pendidikan yang telah gagal dalam membangun generasi yang utuh dan paripurna.

Pertama, selama menuntut ilmu di bangku pendidikan, pelajar yang baik senantiasa dicitrakan sebagai “anak mami” yang selalu mengamini semua komando gurunya. Mereka ditabukan untuk bersikap kritis, berdebat, dan bercurah pikir. Akibatnya, mereka tampak begitu santun di sekolah, tetapi menjadi liar dan bringas di luar tembok sekolah.

Kedua, anak-anak bangsa yang tengah gencar memburu ilmu di bangku pendidikan (hampir) tidak pernah dididik secara serius dalam menumbuhkembangkan ranah emosional dan spiritualnya. Ranah kecerdasan spiritual yang amat penting peranannya dalam melahirkan generasi yang utuh dan paripurna justru dikebiri dan dimarginalkan. Kebijakan dan kurikulum pendidikan kita belum memberikan ruang dan waktu yang cukup berarti untuk memberikan pencerahan spiritual siswa. Yang lebih memprihatinkan, guru sering terjebak pada situasi rutinitas pembelajaran yang kaku, monoton, dan menegangkan lewat sajian materi yang lebih mirip orang berkhotbah, indoktrinasi, dan “membunuh” penalaran siswa yang dikukuhkan lewat dogma-dogma dan mitos-mitos.
***
Idealnya, pendidikan harus mampu memberikan pencerahan dan katarsis spiritual kepada peserta didik, sehingga mereka mampu bersikap responsif terhadap segala persoalan yang tengah dihadapi masyarakat dan bangsanya. Melalui pencerahan yang berhasil ditimbanya, mereka diharapkan dapat menjadi sosok spiritual yang memiliki apresiasi tinggi terhadap masalah kemanusiaan, kejujuran, demokratisasi, toleransi, dan kedamaian hidup. Kita membutuhkan sosok manusia yang memiliki kecerdasan spiritual yang menciptakan damai di tengah berkecamuknya kebencian, yang menawarkan pengampunan bila terjadi penghinaan.

Kecerdasan spiritual mewujud dalam perikehidupan yang diliputi dengan kesadaran penuh, perilaku yang berpedomankan hati nuruni, penampilan yang genuine tanpa kepalsuan, kepedulian besar akan tegaknya etika sosial. Sebaliknya, ketidakcerdasan spiritual menunjukkan diri dalam ekspresi keagamaan yang monolitis, eksklusif, dan intoleran yang sering meninggalkan “jejaknya” pada korban konflik atas nama agama, seperti yang belakangan ini sering kita saksikan.

Kerdilnya kecerdasan spiritual yang mencuat dalam bentuk perilaku yang gemar berkonflik atas nama etnis dan agama, jelas menjadi keprihatinan kolektif kita sebagai bangsa. Ke depan, dunia pendidikan kita harus bersikap antisipatif dengan memberikan sentuhan perhatian yang cukup berarti terhadap ranah spiritual siswa. Kurikulum dan kebijakan pendidikan harus benar-benar mengakomodasi ranah spiritual siswa secara proporsional dan substansial.

Mata pelajaran Pendidikan Agama, selain ditambah alokasi waktunya, hendaknya juga tidak sekadar mencekoki siswa dengan setumpuk teori dan hafalan, tetapi harus benar-benar menyentuh kedalaman dan hakikat spiritual yang membuka ruang kesadaran nurani siswa di tengah konteks kehidupan sosial-budaya yang majemuk. Hal itu harus didukung oleh semua guru lintas mata pelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan ke dalam materi ajar yang diampunya.

Yang tidak kalah penting, guru yang berada di garda depan dalam dunia pendidikan hendaknya mampu menjadi figur keteladanan spiritual di hadapan peserta didik. Guru hendaknya juga mampu “menanggalkan” jiwa yang kasar dalam mendidik. Sikap pendidik harus demokratis, lebih “conscientious“, lebih mawas diri, yang otomatis akan menular ke jiwa anak didik.

Di tengah situasi Indonesia yang masih “silang-sengkarut” akibat krisis multiwajah dan konflik berkepanjangan, sudah saatnya dunia pendidikan benar-benar mengambil peran sebagai pencerah dan katarsis peradaban yang sakit. Kehadirannya harus benar-benar dimaknai secara substansial sebagai “kawah candradimuka” yang menggembleng jutaan anak bangsa menjadi generasi yang utuh dan paripurna; cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, sekaligus cerdas spiritualnya. Bukan hanya sekadar pelengkap yang selalu disanjung puji sebagai pengembang SDM, tetapi realitasnya hanya menjadi sebuah “Indonesia” yang terpinggirkan. ***

Keterangan: Gambar diambil dari sini dan sini.

Keberadaan guru kalau boleh ditamsilkan seperti lampu bangjo. Kehadirannya sangat penting dan amat dibutuhkan untuk memperlancar arus lalu lintas. Ketika guru mampu menjalankan tugasnya dengan baik, profesional, penuh dedikasi, disiplin, kreatif, inovatif, wibawa, dan mumpuni di bidangnya, orang menganggap hal itu sebagai hal yang biasa, bahkan menjadi sebuah keniscayaan. Ya, memang seharusnya dalam menjalankan tugas-tugas profesinya, guru harus memiliki landasan idealisme semacam itu. Lampu bangjo pun akan diperlakukan seperti itu. Tak seorang pun pengendara yang akan berteriak-teriak ketika lampu bangjo berfungsi dengan baik. Namun, ketika sang guru melakukan penyimpangan dan kesalahan sedikit saja, hal itu dianggap sebagai noda dan “dosa” tak terampuni. Gugatan dan hujatan pun terus mengalir (nyaris) tanpa henti. Hampir sama dengan para pengendara yang berteriak-teriak, bahkan mungkin mengumpat, ketika lampu bangjo mati.

Secara jujur memang harus diakui, apresiasi masyarakat terhadap profesi guru pun mulai berkurang. Pamor guru makin meredup di tengah atmosfer peradaban yang gila dan kacau. Gurulah yang harus menanggung beban ketika mutu pendidikan merosot, meruyaknya perkelahian antarpelajar, merajalelanya dekadensi moral dan involusi budaya, atau kian keringnya aplikasi nilai-nilai kesalehan hidup di atas panggung kehidupan sosial.

Persoalannya sekarang, mengapa pamor guru meredup? Mengapa sosok yang selalu disanjung puji dan dielu-elukan lewat lirik “Hymne Guru” –yang benar diciptakan oleh Sartono atau T. Prawit, ya? Mungkin pakar “telematika” kita siap untuk membuktikan “kesaktian”-nya lagi? –bagaikan “pelita dalam kegelapan” itu seakan-akan sudah tak berdaya lagi menghadapi arus budaya global yang demikian dahsyat menggerus nilai-nilai luhur hakiki? Mengapa guru tidak lagi menjadi profesi yang membanggakan, bahkan konon guru hanya tinggal menunggu saat-saat kematiannya? Bisa jadi masih ada setumpuk tanda tanya yang bisa ditimbun untuk mempertanyakan keberadaan guru yang makin tersisih oleh dinamika dan hiruk-pikuk zaman.

Banyak fakta yang bisa diungkap untuk menggambarkan bahwa saat ini profesi guru benar-benar tengah mengalami degradasi nilai yang cukup serius. Kasus guru disatroni muridnya saat pembagian rapor atau pengumuman kelulusan, stigma guru sebagai pembual dan penjual kecap di kelas, atau kasus guru nyambi yang menelantarkan murid-muridnya, merupakan deret keprihatinan yang layak direnungkan dan dicari penyebabnya, sehingga bisa ditemukan solusinya. Jika kondisi semacam itu terus dibiarkan, jelas sangat tidak menguntungkan bagi citra dan kredibilitas guru sebagai figur yang dijuluki sebagai “pahlawan butuh tanpa tanda jasa” itu.

Dalam penafsiran awam saya –yang kebetulan berprofesi sebagai guru *halah, masak jeruk makan jeruk, hehehehe * — ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab meredupnya pamor guru. Pertama, terjadinya pergeseran nilai, etika, moral, dan budaya akibat kuatnya arus modernisasi dan globalisasi yang melanda masyarakat kita. Tayangan film yang mengintrodusir adegan-adegan kekerasan, brutal, sadis, dan berbau porno, baik melalui tayangan TV maupun media hiburan yang lain, setidak-tidaknya telah ikut memicu munculnya sikap agresif, sadis, dan brutal, kering dari sentuhan nilai kemanusiaan dan kearifan dalam kepribadian pelajar kita. Imbasnya, mereka tidak peduli lagi batas-batas kesopanan, kesusilaan, dan tata krama, sehingga berakibat pada menurunnya rasa hormat terhadap guru mereka sendiri.

Kedua, mulai tumbuhnya sikap permisif (serba boleh) di sebagian besar masyarakat kita terhadap segala macam bentuk perilaku kejahatan, amoral, dan anomali sosial. Kasus-kasus semacam penodongan, perampokan, pemerkosaan, korupsi, manipulasi, dan “antek-antek”-nya dinilai sebagai kasus yang wajar terjadi di tengah peradaban gila dan kacau ini. Akibatnya, masyarakat yang diharapkan dapat menjadi kekuatan kontrol terhadap segala perilaku menyimpang menjadi lemah. Masyarakat hanya sekadar melimpahkan tanggung jawabnya kepada pihak yang berwenang saja. Demikian juga masyakarat kita dalam memandang perilaku menyimpang yang melanda pelajar kita. Masyarakat kita *yang pasti tidak semuanya demikian lho, ya* telah menganggap sebagai hal yang galib terjadi jika seorang pelajar merokok atau tidak hormat lagi kepada guru atau orang tua.

Ketiga, masih kuatnya anggapan bahwa guru adalah pribadi yang harus selalu tampil perfeksionis, tanpa cacat dan cela, berbudi luhur dan mulia bagaikan seorang resi yang hidup di sebuah institusi pertapaan tempoe doeloe yang mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk kepentingan kemanusiaan tanpa pamrih. Anggapan semacam itu justru menjadi “bumerang” bagi guru itu sendiri. Mereka jadi serba salah dalam bersikap dan bertingkah laku, sempit ruang geraknya, dan setiap sepak terjangnya selalu berada dalam bingkai sorotan dan pengawasan dari berbagai pihak.

Keempat, guru dinilai telah gagal menanamkan dan mengakarkan nilai-nilai luhur dan budi pekerti dalam jiwa siswa didik di sekolah sehingga menjadi brutal dan tak bermoral. Gurulah yang dinilai paling bertanggung jawab terhadap kegagalan itu. Penilaian semacam itu jelas akan menggiring publik luas pada opini bahwa guru bukan lagi sebagai profesi luhur yang senantiasa menjadikan dedikasi, loyalitas, dan berjuang tanpa pamrih sebagai basis pengabdiannya.

Kelima, memudarnya wibawa guru di mata peserta didik. Banyak pengamat menyatakan bahwa wibawa guru merupakan kata kunci untuk melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pernyataan semacam itu jelas masuk akal sebab jika wibawa guru hilang, mustahil segala macam bentuk penanaman dan pengakaran nilai-nilai yang berlandas tumpu pada ajaran-ajaran luhur dan suci bisa diwujudkan secara riil oleh peserta didik.

Dan keenam, tingkat kesejahteraan guru yang dinilai masih timpang jika dibandingkan dengan beratnya beban dan tanggung jawab yang harus dipikulnya. Alasan klasik inilah yang konon menjadi pemicu banyak guru yang nyambi di luar profesinya untuk menambah penghasilan. Akibatnya, proses belajar-mengajar jadi kacau dan tersendat-sendat, siswa didik berada dalam kondisi tidak siap belajar, hancur pula pamor sang guru.

Mengingat keberadaan guru begitu penting dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan, maka sikap dan tindakan bijak dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam menyikapi meredupnya pamor guru. Di pundak gurulah nasib anak-anak bangsa negeri ini dipertaruhkan. Jangan biarkan kondisi yang tidak kondusif menelikung tugas dan profesi guru. Orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemerintah yang dikenal sebagai pilar penyangga roda pendidikan, harus bersinergi, saling introspeksi, dan senantiasa memiliki “kemauan baik” untuk mengangkat pamor guru.

Paling tidak, ada empat agenda penting dan mendesak untuk menyelamatkan pamor guru agar mampu menjalankan kiprahnya sebagai “pencerah” peradaban. Pertama, perlu tindakan tegas terhadap berbagai media hiburan yang menafikan dan menihilkan sisi edukatif sehingga meracuni jiwa dan kepribadian pelajar kita. Tentu saja dengan cara yang arif dan persuasif, tidak dengan cara mengangkat pedang dan brutal yang tidak jauh berbeda dari cara-cara preman. Nihilnya hiburan-hiburan yang menyesatkan, paling tidak, sudah mampu ikut berkiprah membantu guru dalam menanamkan dan mengakarkan berbagai macam nilai kepada siswa didik.

Kedua, masyarakat harus mampu menjadi kekuatan kontrol terhadap segala macam bentuk tindak kejahatan dan tingkah amoral lainnya, termasuk kenakalan remaja. Hal ini sangat penting dan urgen untuk direalisasikan dalam tataran praksis, sebab anak yang terbiasa hidup dalam lingkungan yang sarat dengan tindak kejahatan, mereka juga akan belajar jadi penjahat.

Ketiga, perlu diciptakan sebuah imaji atau citra bahwa guru adalah manusia biasa yang tidak bisa luput dari khilaf dan dosa. Citra semacam itu justru akan mampu menumbuhkan sikap guru yang manjing-ajur-ajer, adaptif, mengabdi tanpa beban, dan merasa dimanusiawikan. Dus, tak perlu lagi dicitrakan sebagai sosok perfeksionis yang pantang berbuat salah. Ini tidak lantas berarti bahwa guru mesti ditolerir ketika melakukan kesalahan yang melawan hukum.

Keempat, pemerintah mesti benar-benar serius dan menepati janjinya yang telah memiliki “kemauan politik” untuk meningkatkan kesejahteraan guru seperti yang tertuang dalam UU No. 14 /2005 tentang Guru dan Dosen. Pemerintah tidak boleh setengah hati, apalagi menyiasatinya dengan Ujian Sertifikasi Guru yang pada kenyataannya justru menimbulkan masalah baru, bukan solusi jitu untuk menaikkan kesejahteraan guru.

Jika keempat agenda tersebut bisa diwujudkan dan diimplementasikan secara nyata, saya kira profesi guru yang selama ini telah terpuruk dan marginal di tengah kompleksnya tantangan peradaban akan kembali bangkit dan bersinar menerangi kegelapan. Nah, bagaimana? Mungkin ada pendapat lain? ***

Saya kira tak ada seorang pun yang bisa membantah bahwa guru memiliki peran yang amat vital dalam proses pembelajaran di kelas. Gurulah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengevaluasi, menganalisis hasil evaluasi, dan melakukan tindak lanjut. Dalam konteks demikian, gurulah yang akan menjadi “aktor” penentu keberhasilan siswa didik dalam mengadopsi dan menumbuhkembangkan nilai-nilai kehidupan hakiki.

Ketika sang guru masuk kelas dan menutup pintu, di situlah sang guru akan menjadi pusat perhatian berpasang-pasang mata siswa didiknya. Mulai model potongan rambut, busana yang dikenakan, hingga sepatu yang dipakai akan ditelanjangi habis oleh murid-muridnya. Belum lagi bagaimana gaya bicara sang guru, caranya berjalan, atau kedisiplinannya dalam mengajar. Di mata sang murid, guru seolah-olah diposisikan sebagai pribadi perfect yang nihil cacat dan cela. Itu juga makna yang tersirat dalam akronim “digugu lan ditiru” (dipercaya dan diteladani). Tidak heran kalau banyak kalangan yang berpendapat bahwa maraknya tindakan premanisme, korupsi, manipulasi, penyalahgunaan jabatan, pengingkaran makna sumpah pejabat, jual-beli ijazah, dan semacamnya, gurulah yang pertama kali dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap maraknya berbagai ulah anomali sosial semacam itu.

Harus diakui tugas guru memang berat. Mereka tidak hanya dituntut untuk melakukan aksi “lahiriah” dalam bentuk kegiatan mengajar, tetapi juga harus melakukan aksi “batiniah”, yakni mendidik; mewariskan, mengabadikan, dan menyemaikan nilai-nilai luhur hakiki kepada siswa didik. Ini jelas tugas dan amanat yang amat berat ketika nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat sudah demikian jauh merasuk dalam dimensi peradaban yang chaos dan kacau.

Ketika guru menyatakan bahwa korupsi itu haram dan melawan hukum, tetapi apa yang dilihat oleh anak-anak dalam praktik kehidupan sehari-hari? Ya, mereka bisa dengan mudah menyaksikan dengan mata telanjang betapa nikmatnya hidup menjadi koruptor. Hukum menjadi tak berdaya untuk menjerat mereka. Bahkan, mereka bisa bebas melenggang pamer kekayaan di tengah-tengah jutaan rakyat yang menderita dan terlunta-lunta akibat kemiskinan yang menggorok lehernya. Ironisnya, tidak sedikit koruptor yang justru merasa bangga ketika mereka bisa mempermainkan hukum. Jika keadaan mendesak, mereka bisa pasang jurus “sakit pura-pura”. (Kalau sakit beneran baru tahu rasa, hehehehe )

Ketika guru mengajak anak-anak untuk melestarikan dan mencintai lingkungan hidup, apa yang mereka saksikan? Ya, para pembalak dan preman-preman hutan ternyata juga setali tiga uang. Hukum seolah-olah telah lumpuh dan tak sanggup menjamah mereka. Jelas-jelas sebuah kondisi yang amat bertentangan secara diametral. Nilai-nilai luhur hakiki yang disemaikan di sekolah benar-benar harus berhadapan dengan berbagai “penyakit sosial” yang telah bersimaharajalela di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Lantas, bagaimana? Haruskah guru ikut-ikutan bersikap permisif dan membiarkan anak-anak larut dalam imaji amoral dan anomali sosial seperti yang mereka saksikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat? Haruskah gambaran tentang citra koruptor dan pembalak hutan yang hidup bebas dan lolos dari jeratan hukum itu kita biarkan terus berkembang dalam imajinasi anak-anak bangsa negeri ini? Gampangnya kata, haruskah anak-anak kita biarkan bermimpi dan bercita-cita menjadi koruptor dan pembalak hutan?

Tunggu dulu! Kalau proses pembelajaran berlangsung monoton dan seadanya; guru cenderung bergaya indoktrinatif dan dogmatis seperti orang berkhotbah, upaya penyemaian nilai-nilai luhur hakiki saya kira akan sulit berlangsung dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Apalagi, kalau anak-anak hanya diperlakukan sebagai objek yang pasif, tidak diajak untuk berdialog dan berinteraksi. Maka, kegagalan penyemaian nilai-nilai luhur kepada siswa didik hanya tinggal menunggu waktu. Dalam konteks demikian, guru perlu mengambil langkah dan inisiatif untuk mendesain proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Guru memiliki kebebasan untuk melakukannya di kelas. KTSP sangat leluasa memberikan kesempatan kepada guru untuk menerapkan berbagai gaya dan kreativitasnya dalam kegiatan pembelajaran.

(Rekan-rekan sejawat guru yang memerlukan berbagai model inovasi pembelajaran bisa men-download-nya di blog sawali’s site. Gratis!!!)

Melalui kegiatan pembelajaran yang inovatif, atmosfer kelas tidak terpasung dalam suasana yang kaku dan monoton. Para siswa didik perlu lebih banyak diajak untuk berdiskusi, berinteraksi, dan berdialog sehingga mereka mampu mengkonstruksi konsep dan kaidah-kaidah keilmuan sendiri, bukan dengan cara dicekoki atau diceramahi. Para murid juga perlu dibiasakan untuk berbeda pendapat sehingga mereka menjadi sosok yang cerdas dan kritis. Tentu saja, secara demokratis, tanpa melupakan kaidah-kaidah keilmuan, sang guru perlu memberikan penguatan-penguatan sehingga tidak terjadi salah konsep yang akan berbenturan dengan nilai-nilai kebenaran itu sendiri.

Melalui suasana pembelajaran yang kondusif dengan memberikan kesempatan kepada siswa didik untuk bebas berpendapat dan bercurah pikir, guru akan lebih mudah dalam menyemaikan nilai-nilai luhur hakiki. Dengan cara demikian, tugas guru sebagai pengajar dan sekaligus sebagai pendidik diharapkan bisa terimplementasikan dengan baik. Meskipun korupsi, manipulasi, dan berbagai jenis “penyakit sosial” menyebar dan meruyak di tengah-tengah kehidupan masyarakat, melalui proses rekonstruksi konsep yang dibangunnya, anak-anak bangsa negeri ini mudah-mudahan memiliki benteng moral yang tangguh dalam gendang nuraninya sehingga pantang untuk melakukan tindakan culas yang merugikan bangsa dan negara. Nah, bagaimana? ***

Namun, seiring dengan berkembangnya peradaban umat manusia, Indonesia tidak lagi nyaman untuk dihuni. Tanahnya jadi gersang dan tandus. Jangankan tongkat dan kayu, bibit unggul pun gagal tumbuh di Indonesia. Yang lebih menyedihkan, dari tahun ke tahun, Indonesia hanya menuai bencana. Banjir bandang, tanah longsor, tsunami, atau kekeringan seolah-olah sudah menjadi fenomena tahunan yang terus dan terus terjadi. Sementara itu, pembalakan hutan, perburuan satwa liar, pembakaran hutan, penebangan liar, bahkan juga illegal loging (nyaris) tak pernah luput dari agenda para perusak lingkungan. Ironisnya, para elite negeri ini seolah-olah menutup mata bahwa ulah manusia yang bertindak sewenang-wenang dalam memperlakukan lingkungan hidup bisa menjadi ancaman yang terus mengintai setiap saat.

Mengapa bencana demi bencana terus terjadi? Bukankah negeri ini sudah memiliki perangkat hukum yang jelas mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup? Bukankah Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional telah membangun kesepakatan bersama tentang pendidikan lingkungan hidup? Namun, mengapa korban-korban masih terus berjatuhan akibat rusaknya lingkungan yang sudah berada pada titik nadir? Siapa yang mesti bertanggung jawab ketika bumi ini tidak lagi bersikap ramah terhadap penghuninya? Siapa yang harus disalahkan ketika bencana dan musibah datang beruntun menelan korban orang-orang tak berdosa?

Saat ini agaknya (nyaris) tidak ada lagi tanah di Indonesia yang nyaman bagi tanaman untuk tumbuh dengan subur dan lebat. Mulai pelosok-pelosok dusun hingga perkotaan hanya menyisakan celah-celah tanah kerontang yang gersang, tandus, dan garang. Di pelosok-pelosok dusun, berhektar-hektar hutan telah gundul, terbakar, dan terbabat habis sehingga tak ada tempat lagi untuk resapan air. Satwa liar pun telah kehilangan habitatnya. Sementara itu, di perkotaan telah tumbuh cerobong-cerobong asap yang ditanam kaum kapitalis untuk mengeruk keuntungan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Polusi tanah, air, dan udara benar-benar telah mengepung masyarakat perkotaan sehingga tak ada tempat lagi untuk bisa bernapas dengan bebas dan leluasa. Limbah rumah tangga dan industri makin memperparah kondisi tanah dan air di daerah perkotaan sehingga menjadi sarang yang nyaman bagi berbagai jenis penyakit yang bisa mengancam keselamatan manusia di sekitarnya.

Sebenarnya kita bisa banyak belajar dari kearifan lokal nenek moyang kita tentang bagaimana cara memperlakukan lingkungan dengan baik dan bersahabat. Meski secara teoretis mereka buta pengetahuan, tetapi di tingkat praksis mereka mampu membaca tanda-tanda dan gejala alam melalui kepekaan intuitifnya. Masyarakat Papua, misalnya, memiliki budaya dan adat istiadat lokal yang lebih mengedepankan keharmonisan dengan alam. Mereka pantang melakukan perusakan terhadap alam karena dinilai bisa menjadi ancaman besar bagi budaya mereka. Alam bukan hanya sumber kehidupan, melainkan juga sahabat dan guru yang telah mengajarkan banyak hal bagi mereka. Dari alam mereka menemukan falsafah hidup, membangun religiositas dan pola hidup seperti yang mereka anut hingga kini. Memanfaatkan alam tanpa mempertimbangkan eksistensi budaya setempat tidak beda dengan penjajahan. Namun, sejak kedatangan PT Freeport Indonesia, keharmonisan hubungan masyarakat Papua dengan alam jadi berubah. Saya kira masih banyak contoh kearifan lokal di daerah lain yang sarat dengan pesan-pesan moral bagaimana memperlakukan lingkungan dengan baik.

Namun, berbagai peristiwa tragis akibat parahnya kerusakan lingkungan sudah telanjur terjadi. “Membangun tanpa merusak lingkungan” yang dulu pernah gencar digembar-gemborkan pun hanya slogan belaka. Realisasinya, atas nama pembangunan, penggusuran lahan dan pembabatan hutan terus berlangsung. Sementara itu, hukum pun makin tak berdaya menghadapi para “bromocorah” lingkungan hidup yang nyata-nyata telah menyengsarakan jutaan umat manusia. Para investor yang nyata-nyata telah membutakan mata dan tidak menghargai kearifan lokal masyarakat setempat justru dianggap sebagai “pahlawan” lantaran telah mampu mendongkrak devisa negara dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa.

Meskipun demikian, hanya mencari “kambing hitam” siapa yang bersalah dan siapa yang mesti bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup bukanlah cara yang arif dan bijak. Lingkungan hidup merupakan persoalan kolektif yang membutuhkan partisipasi semua komponen bangsa untuk mengurus dan mengelolanya. Pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), semua warga masyarakat, dan komponen bangsa yang lain harus memiliki “kemauan politik” untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup dari ulah tangan jahil para preman dan penjahat lingkungan. Hal itu harus dibarengi dengan tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup yang nyata-nyata telah terbukti menyengsarakan banyak umat manusia. Pedang hukum harus benar-benar mampu memancung dan memenggal kepala para penjahat lingkungan hidup untuk memberikan efek jera dan sekaligus memberikan pelajaran bagi yang lain.

Yang tidak kalah penting, harus ada upaya serius untuk membudayakan cinta lingkungan hidup melalui dunia pendidikan. Institusi pendidikan, menurut hemat saya, harus menjadi benteng yang tangguh untuk menginternalisasi dan menanamkan nilai-nilai budaya cinta lingkungan hidup kepada anak-anak bangsa yang kini tengah gencar menuntut ilmu. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat perlu terus digali dan dikembangkan secara kontekstual untuk selanjutnya disemaikan ke dalam dunia pendidikan melalui proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pola dan gaya penyajiannya pun tidak bercorak teoretis dan dogmatis seperti orang berkhotbah, tetapi harus lebih interaktif dan dialogis dengan mengajak siswa didik untuk berdiskusi dan bercurah pikir melalui topik-topik lingkungan hidup yang menarik dan menantang.

Lingkungan hidup yang disemaikan melalui dunia pendidikan tidak harus menjadi mata pelajaran tersendiri, tetapi disajikan lintas mata pelajaran melalui pokok-pokok bahasan yang relevan. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab guru Geografi atau IPA saja, misalnya, tetapi harus menjadi tanggung jawab semua guru mata pelajaran.

Mengapa budaya cinta lingkungan hidup ini penting dikembangkan melalui dunia pendidikan? Ya, karena jutaan anak bangsa kini tengah gencar menuntut ilmu di bangku pendidikan. Merekalah yang kelak akan menjadi penentu kebijakan mengenai penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Menanamkan nilai-nilai budaya cinta lingkungan hidup kepada anak-anak bangsa melalui bangku pendidikan sama saja menyelamatkan lingkungan hidup dari kerusakan yang makin parah. Dan itu harus dimulai sekarang juga. Depdiknas yang memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan harus secepatnya “menjemput bola” agar dunia pendidikan kita mampu melahirkan generasi masa depan yang sadar lingkungan dan memiliki kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dan bangsanya. Nah, bagaimana? ***

————————–

Update:

Kumpulan link Blog Action Day [dikutip dari catatan pinggir karangmumus]

• Krisis Kepemimpinan Lingkungan Hidup – [mirror]
• Bersatu! Demi Bumi Kita!
• Menjadi Insan Perubahan sebagai Aksi Nyata Terhadap Lingkungan
• Selamatkan Bumi, mulai hari ini!
• Maling Ramah Lingkungan
• Kok Madiun rasanya semakin panas ya?
• Green Earth
• Hari Aksi Blog 2007 – Isu Lingkungan
• Welcome to Bali
• Blog Action Day: Saya Pengen Bersepeda!
• Membudayakan Cinta Lingkungan Hidup melalui Dunia Pendidikan
• Changing our attitude towards nature
• Pay It Forward
• Samarinda Banjir Sampai Kapan?
• Sampah Plastik yang Terus Menggunung
• Selamatkan Bumi Tercinta
• Jakarta: Udaraku, Udaramu, Udara Kita Semua
• Dicari: Presiden Peduli Lingkungan!
• Penyejuk Mata
• Bumi untuk Semua !
• Blog Action Day for Environment
• Aksi Pecas Ndahe
• Aksi
• penunggu pohon
• Blog Action Day
• Riau Palms: In Between Dreams
• Selamatkan Mangrove
• Katakan Tidak Pada Plastik Swalayan
• Mengurangi Penebangan Pohon dengan TI
• Blogactionday – Menuju Kesejahteraan Rakyat Yang Berwawasan Lingkungan
• [Blog Action Day]: Kantong Plastik
• Selamat Datang Di Kalimantan
• Bicara Hijau
• lingkungan kita
• Indonesian Foreign Policy with Added Environmental Issues
• Our Tropical RainForest
• Blog Action Day: The Environment
• Alam, Tanggung Jawab Kita Dengan Tuhan (Pandangan Kekristenan)
• Dogol Bicara Krisis Energi
• Merawat langit
• Agama Yang Bersahabat Dengan Lingkungan
• Sesendok Madu untuk Lingkungan
• Catalytic Converter dan Pencemaran Udara
• Pesan Peduli Lingkungan yang Efektif
• Anak siapa?
• Blog Action Day; “Tabiat Tak-Pa, Bumi Binasa”
• Lingkungan Kita

Banyak pertanyaan yang bisa dikemukakan, mengapa sikap empati kita terhadap sesama seolah-olah sudah terkikis dari dinding hati dan nurani kita. Seiring dengan merebaknya pola dan gaya hidup materialistis, konsumtif, dan hedonistis, yang melanda masyarakat kita belakangan ini, diakui atau tidak, telah membikin perspektif kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan menyempit. Kesibukan berurusan dengan gebyar duniawi, disadari atau tidak, telah membuat kita abai terhadap persoalan esensial yang menyangkut interaksi dan komunikasi sosial terhadap sesama. Jangankan mengurus nasib orang lain, mengurus diri sendiri saja masih payah? Mengapa kita mesti repot-repot merogoh uang recehan untuk gelandangan dan pengemis kalau mencari duwit haram saja sulit? Mengapa kita susah-payah membantu korban kecelakaan lalu lintas kalau pada akhirnya kita mesti repot-repot memberikan kesaksian di depan aparat yang berwenang? Kenapa kita mesti membebani diri mengurus anak-anak telantar dan yatim piatu kalau setiap pagi kita masih kerepotan memberikan uang saku untuk sekolah anak-anak kita?

Di mata dunia, sebenarnya bangsa kita sudah lama dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi dengan entitas kesetiakawanan sosial yang kental, tidak tega melihat sesamanya menderita. Kalau toh menderita, “harus” dirasakan bersama dengan tingkat kesadaran nurani yang tulus, bukan sesuatu yang dipaksakan dan direkayasa. Merasa senasib sepenanggungan dalam naungan “payung” kebesaran” religi, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. ltulah yang membuat bangsa lain menaruh hormat dan respek. Semangat “Tat twan Asi” (Aku adalah Engkau) –meminjam terminologi dalam ajaran Hindu–, telah mampu menahbiskan rasa setia kawan menjelma dan bernaung turba dalam dada bangsa kita, sehingga mampu hidup damai di tengah-tengah masyakarakat multikultur.

Namun, merebaknya “doktrin” konsumtivisme, agaknya telah telanjur menjadi sebuah kelatahan seiring merebaknya pola hidup materialistik dan hedonistis, yang melanda masyarakat modern. Manusia modern, menurut Hembing Wijayakusuma telah melupakan satu dari dua sisi yang membentuk eksistensinya akibat keasyikan pada sisi yang lain. Kemajuan industri telah mengoptimalkan kekuatan mekanismenya, tetapi melemahkan kekuatan rohaninya. Manusia telah melengkapinya dengan alat-alat industri dan ilmu pengetahuan eksperimental dan telah meninggalkan hal-hal positif yang dibutuhkan bagi jiwanya. Akar-akar kerohanian sedang terbakar di tengah api hawa nafsu, keterasingan, kenistaan, dan ketidakseimbangan.

Akibat pemahaman pola hidup yang salah semacam itu, disadari atau tidak, telah melumpuhkan kepekaan nurani dan moral serta religi. Sikap hidup instan telah melenyapkan budaya “proses” dalam mencapai sesuatu. Sikap sabar, tawakal, ulet, telaten, dan cermat, yang merupakan entitas kebersahajaan dan kejujuran telah tersulap menjadi sikap menerabas, pragmatis, dan serba cepat. Orang pun jadi semakin permisif terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak jujur di sekitarnya. Budaya suap, kolusi, nepotisme, atau manipulasi anggaran sudah dianggap sebagai hal yang wajar. Untuk mengegolkan ambisi tidak jarang ditempuh dengan cara-cara yang tidak wajar menurut etika.

Kesibukan memburu gebyar materi untuk bisa memanjakan selera dan naluri konsumtifnya, membuat kepedulian terhadap sesama menjadi marginal. Jutaan saudara kita yang masih bergelut dengan lumpur kemiskinan, kelaparan, dan keterbelakangan, luput dari perhatian. Fenomena tersebut jelas mengingkari makna kesetiakawanan sosial yang telah dibangun para founding fathers kita, mengotori kesucian darah jutaan rakyat yang telah menjadi “tumbal” bagi kemakmuran negeri ini.

Sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi di mata dunia, bagaimanapun harus memiliki good will (kemauan baik) untuk mengondisikan segala bentuk penyimpangan moral, agama, dan kemanusiaan, pada keagungan dan kebenaran etika yang sudah teruji oleh sejarah. Budaya kita pun kaya akan analogi hidup yang bervisi spiritual dan keagamaan. Jika kultur kita yang sarat nilai falsafinya itu kita gali terus, niscaya akan mampu menumbuhkan keharmonisan dan keseimbangan hidup, sehingga mampu mewujudkan paguyuban hidup sosial yang jauh dari sikap hipokrit, arogan, dan bar-bar.

Yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana menumbuhsuburkan nilai-nilai empati itu dari generasi ke generasi. Secara naluriah, manusia membutuhkan pengakuan dan pengertian. Kedua kata inilah yang selama ini, disadari atau tidak, telah hilang dalam kamus kehidupan kita. Empati sangat membutuhkan kehadiran dua kosakata indah ini. Merebaknya berbagai praktik kekerasan dan vandalisme pun sebenarnya disebabkan oleh runtuhnya pilar pengakuan dan pengertian tadi. Kita makin tidak intens dalam mengakui keberadaan orang lain dan makin tidak apresiatif untuk mengerti keberadaan orang lain.

Proses penanaman dan pengakaran nilai-nilai empati itu, menurut penafsiran awam saya, perlu dibumikan lewat dunia pendidikan. Di balik tembok sekolah itu jutaan anak bangsa yang kini tengah gencar memburu ilmu perlu diperkenalkan secara intensif tentang makna pengakuan dan pengertian –sebagai pilar sikap empati– dalam kegiatan pembelajaran. Supaya tidak menimbulkan kejenuhan, perlu strategi penanaman dan pengakaran nilai empati yang tepat dan variatif sehingga tidak terjebak pada indoktrinasi seperti orang berkhotbah.

Idealnya proses penanaman dan pengakaran nilai empati itu dilakukan lintas mata pelajaran oleh seluruh guru, bukan hanya menjadi tanggung jawab guru PKn saja. Setiap guru mata pelajaran hendaknya mengaitkan secara kontekstual antara materi yang disajikan dan nilai-nilai empati yang relevan.

Tentu saja, penanaman dan pengakaran nilai empati itu perlu ditindaklanjuti dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat perlu memberikan teladan bagaimana menerapkan nilai empati itu kepada sesama. Jika sinergi itu berhasil, saya kira dalam beberapa tahun mendatang negeri ini akan dihuni oleh anak-anak bangsa yang memiliki sikap empati tinggi sehingga selalu memiliki kepekaan terhadap nasib sesama. Imbasnya, praktik kekerasan dan vandalisme yang jelas-jelas telah menodai citra luhur kemanusiaan bisa terkikis hingga ke akar-akarnya. Imbasnya, sesama anak bangsa bisa hidup nyaman dan damai di tengah-tengah lingkungan masyarakat multukultur. Nah, bagaimana? ***

“Pihak sekolah dan komite sekolah silakan memilih buku teks pelajaran yang akan digunakan di sekolah. Buku teks pelajaran yang dipilih adalah buku yang sudah ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP),” katanya.

Pernyataan Dodi Nandika tampaknya bukanlah isapan jempol. Buktinya, sudah banyak sekolah (SD/SMP) yang telah menerima kucuran dana tersebut. Besar kecilnya dana BOS Buku ditentukan oleh jumlah siswa dari sekolah yang bersangkutan. Setiap siswa mendapatkan BOS Buku sebesar Rp20.000,00 per buku.

Indikasi Penyimpangan
Namun, alokasi penggunaan BOS Buku tersebut dinilai sangat rentan terhadap praktik penyimpangan. Berdasarkan laporan dari berbagai media, aroma tidak sedap mulai terendus di balik transaksi pengadaan buku teks. Hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2006 mengenai BOS buku di Jakarta, Garut, Semarang, dan Kupang– sebagaimana dilansir harian Suara Pembaruan (29/11/2006)– menunjukkan adanya kesalahan dalam proses pengadaan buku setelah muncul Peraturan Mendiknas Nomor 11/2005 tentang Buku Teks Pelajaran. Dalam peraturan itu, sekolah tidak diperkenankan memaksa atau menjual buku kepada siswa. Namun, aturan itu “disiasati” sekolah. Caranya, dengan mengarahkan sekolah atau siswa membeli buku dari penerbit tertentu.

“Jika dana berasal dari masyarakat, sekolah (kepala sekolah) yang menjadi aktor. Siswa diharuskan membeli buku dari penerbit yang sudah memiliki perjanjian kerja sama dengan sekolah. Bila yang digunakan uang negara, biasanya pejabat dinas yang menjadi pelaku. Sekolah diarahkan membeli buku-buku dari rekanan mereka,” kata Manajer Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan.

Hal senada juga dilaporkan oleh harian Kompas (25/11/2006). Menurut media nasional tersebut, indikasi penyimpangan penggunaan dana BOS Buku berupa pembelian buku yang merupakan hasil rekomendasi dinas. Ini berarti, sangat dimungkinkan buku ajar yang digunakan di tiap-tiap daerah akan seragam. Selain itu, juga dipastikan munculnya persaingan tidak sehat antarpenerbit untuk memperebutkan rekomendasi dari dinas atau sekolah.

Sementara itu, harian Pontianak Post (06/01/2007) melaporkan, banyak guru di Pontianak yang belum mengetahui cairnya dana BOS Buku akibat tidak transparannya kepala sekolah dalam pengelolaan BOS buku.

“Dari beberapa sekolah, ada guru-guru mengaku kecewa sebab kepala sekolah tak memberi tahu kalau BOS buku sudah cair,” kata Drs Firdaus Zar’in Msi, salah seorang anggota komisi D DPRD kota Pontianak. Wakil rakyat itu berpandangan, sudah seharusnya kepala sekolah memberitahukan guru tentang BOS buku. Sebab, selama ini sosialisasi BOS sangat gencar dilakukan oleh dinas pendidikan dan departemen agama di seluruh Indonesia. Peran aktif juga semestinya dilakukan berbagai pihak. Seperti dari LSM yang tergabung dalam tim pengawas kucuran dana BOS buku di lapangan. “Dewan akan mengawasi BOS buku dengan ketat. Tak bisa dipungkiri, pelaksanaannya di lapangan sangat rentan penyimpangan,” tegas Firdaus. Misalnya saat sekolah menggelar kegiatan, banyak penerbit buku yang bersedia menawarkan diri sebagai sponsor. Kalau tak ada kepentingan, kata Firdaus, tak mungkin penerbit mau membantu tanpa adanya kompensasi tertentu.

Dia menilai pemberian diskon adalah kebijakan internal tiap sekolah. Tidak perlu dipermasalahkan jika diberikan secara profesional. Artinya, potongan harga tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh guru, bukannya hanya kepala sekolah. Ataupun dialihkan untuk pembelian berbagai perlengkapan sekolah, di luar BOS. Firdaus yang juga menjadi ketua komite SDN 31 Pontianak Barat itu, berpendapat praktik penyimpangan dana BOS dan BOS Buku wajib ditindak tegas. Pelakunya mesti diproses secara hukum supaya memberikan efek jera.

Di Bandung, sebagaimana dilaporkan harian Pikiran Rakyat (15/12/2006), mayoritas Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di kota Bandung melakukan penyimpangan peraturan penggunaan dana BOS Buku. Satu di antaranya adalah KCD Kecamatan Cibiru yang telah mengarahkan kepala sekolah (KS) untuk pengadaan buku matematika dari suatu penerbit tertentu. Pengarahan itu dilakukan melalui Surat Nomor 005/145-TU/2006 tertanggal 22 November 2006 yang berisi penekanan agar para KS hadir pada rapat Jumat 24 November 2006. Isi rapat mencantumkan, KCD mengimbau dan mewajibkan KS mengadakan buku teks ajaran program BOS buku dari penerbit rekanan KCD.

Hasil temuan LSM seperti disampaikan Ketua KaPUR Bambang Supriatna kepada “PR”, Selasa (12/12). Dalam rapat tersebut, kata Bambang, KCD juga memberikan kesempatan kepada penerbit untuk memaparkan bagaimana teknis pemesanan dan nilai rabat atau discount yang akan diterima para kepala sekolah bila melakukan transaksi pembelian buku kepada penerbit tersebut.

“Dengan melihat cara-cara penggiringan seperti ini, para KCD khususnya KCD Kecamatan Cibiru, jelas-jelas sudah melakukan pelanggaran penggunaan dana BOS buku,” ujar Bambang Supriatna, Ketua LSM Koalisi Pendidikan untuk Rakyat (KaPUR) Bandung. Dia menyebutkan, dalam buku panduan pelaksanaan BOS dan BOS buku bab V poin C nomor 4, tim PKPS-BBM kab./kota tidak diperkenankan melakukan pemaksaan/imbauan atau kebijakan lain yang sejenis kepada sekolah dalam proses penentuan judul buku, pengarang, penerbit, dan toko buku/distributor. Oleh karena itu, KaPUR meminta pihak terkait segera melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana BOS buku. Mengingat, indikasi para KCD melakukan pelanggaran serupa sangat besar.

Menanggapi hasil temuan LSM tersebut, Manajer PKPS-BBM Disdik Kota Bandung, Drs. Dadang Irahadi, mengatakan, pihaknya belum mengetahui kejadian tersebut karena belum menerima laporan dari kepala sekolah ataupun masyarakat. Meski demikian, Dadang meminta kepala sekolah tetap mengikuti peraturan penggunaan dana BOS buku sesuai petunjuk yang diberikan. Kalaupun ada upaya-upaya pengarahan seperti itu harus segera dilaporkan.

Tentang sanksi yang akan diberikan kepada KCD tersebut, dia mengatakan, tim PKPS-BBM tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Tim hanya berwenang memberikan pengarahan, sosialisasi program, dan pemantauan. Meski demikian, secara formal tim segera melaporkan hal itu kepada kepala dinas dan melakukan pemeriksaan ke lokasi. (swl)

Tidak Berpijak pada Realitas?
Lantas, bagaimanakah implementasi penggunaan dana BOS Buku di Kab. Kendal? Adakah indikasi penyimpangan seperti yang terjadi di berbagai daerah?
BOS buku adalah bantuan dana yang digulirkan kepada sekolah untuk pembelian buku pelajaran. Program ini mulai digulirkan ke semua propinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2006. Tujuannya untuk membantu masyarakat meringankan beban biaya pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Disadari bahwa komponen buku pelajaran merupakan salah satu beban yang memberatkan masyarakat. Padahal ketersediaan buku sangat penting dalam proses pendidikan.

Bos buku diberikan langsung ke sekolah dengan besaran setiap sekolah mendapatkan alokasi yang dihitung dari jumlah siswa. Setiap siswa dialokasikan Rp.20.000. Sekolah yang menerima BOS buku memiliki kewajiban untuk membeli buku teks pelajaran yang diprioritaskan untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Buku-buku itu diharapkan digunakan minimal dalam 5 tahun. Siswa diberikan pinjaman secara cuma-cuma oleh sekolah untuk digunakan dalam belajar baik di rumah maupun di sekolah dan dikembalikan lagi pada akhir semester atau akhir tahun pelajaran sehingga bisa dipakai kembali oleh adik kelasnya.

Sayangnya, seiring dengan bergulirnya BOS buku, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional pada awal tahun pelajaran 2006/2007 mengeluarkan Peraturan Mendiknas No. 22, 23, dan 24. Ketiga peraturan ini mendasari berlakunya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kondisi daerah dan sekolah yang beragam dan keluwesan penerapan KTSP berdampak pada pelaksanaan kurikulum pun menjadi beragam. Ada sekolah yang pada tahun pelajaran 2006/2007 ini telah melaksanakan KTSP, ada pula yang belum. Jadi, praktis pada tahun 2006/2007 ini secara nasional berlaku tiga macam kurikulum, yaitu Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, dan kurikulum berdasarkan standar isi (KTSP).

Dengan berlakunya tiga macam kurikulum, panduan BOS buku yang harus dijadikan acuan para pengelola BOS Buku menjadi kurang sesuai untuk sekolah yang telah menerapkan KTSP. Dalam panduan itu tercantum pembatasan judul buku yang dibeli dipilih dari daftar yang tertera dalam lampiran Peraturan Mendiknas No. 26 tahun 2005. hal ini sebenarnya hanya cocok untuk sekolah yang masih menggunakan kurikulum 1994 dan 2004. Apabila konsisten dengan isi Permendiknas tentang Buku Pelajaran, sebenarnya buku-buku tersebut tidak dapat digunakan minimal 5 tahun karena paling lambat tiga tahun yang akan datang semua sekolah sudah harus melaksanakan kurikulum sesuai standar isi atau KTSP.

Bagi Kabupaten Kendal yang responsif menanggapi perubahan kurikulum, pada tahun pelajaran 2006/2007 sekolah-sekolah mulai SD, SMP, SMA dan SMK telah melaksanakan KTSP. Dengan kondisi yang demikian, mestinya panduan BOS buku tersebut tidak dapat diberlakukan sama dengan daerah/sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2004 atau kurikulum 1994. Hal inilah yang menimbulkan kebingungan bagi sebagian pengelola BOS buku dan guru di sekolah. Di satu sisi harus mempertanggungjawabkan sesuai aturan tetapi disisi lain jika aturan itu diterapkan akan tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan, meskipun sebenarnya dalam KTSP tidak ada pembatasan buku.

Kondisi yang demikian ini ternyata juga disadari oleh Manajer PKPS-BBM Kabupaten Kendal, Ibnu Darmawan, S.Pd. Namun, dia mengimbau agar sekolah tetap mematuhi rambu-rambu yang tercantum dalam buku Panduan.

”Kita itu kan dibantu, sebaiknya ya mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh yang membantu kita itu,” tegasnya. Menurut Ibnu, sebenarnya Dinas P dan K Kabupaten Kendal telah berupaya agar penggunaan dana BOS buku benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Pada awal sosialisasi di tingkat Jawa Tengah untuk Tim Kabupaten, masalah tersebut telah dikonsultasikan kepada Tim Pusat. Karena buku-buku seperti yang ada dalam panduan BOS itu telah diupayakan dicukupi oleh Pemda, apakah dana BOS Buku bisa dimanfaatkan untuk membeli buku-buku lain yang diperlukan sekolah.

”Logikanya, sesuai tujuan pemberian BOS buku itu kan untuk meringankan masyarakat. Apabila ketiga buku itu telah dipenuhi oleh Pemda, kemudian dana itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan buku yang lain akan dapat mempercepat pemenuhan buku sehingga program pemerintah mewujudkan pemenuhan buku bagi siswa akan cepat tercapai. Setiap siswa satu buku untuk semua mata pelajaran,” lanjut Ibnu. Jika BOS buku masih digunakan lagi untuk membeli buku yang sudah ada di sekolah maka target pemenuhan buku justru akan terhambat. Di satu sisi ada buku tertentu yang berlebih dan di sisi lain masih ada yang belum ada sama sekali.

Atas dasar pertimbangan itu dan hasil konsultasi dengan Tim Pusat, maka dibuatlah edaran ke sekolah agar dana Bos Buku diusahakan untuk memenuhi buku yang belum dipenuhi oleh Pemda. Sekolah bebas memilih buku sesuai kebutuhannya sendiri. Tetapi, ternyata beberapa saat kemudian oleh oknum yang merasa dirugikan dengan kebijakan itu, surat edaran itu dianggap menyalahi panduan BOS buku. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan dan agar tidak merepotkan, akhirnya surat itu diralat kembali untuk tetap sesuai panduan yang ada saja meskipun akhirnya ada yang dirasakan kurang tepat.

Sekolah Meradang
Itu artinya, ketika BOS Buku datang, sekolah pun meradang. Keresahan dan kebingungan menghinggapi sejumlah guru. Pak Parno, guru kelas VI SD Kedung Asri 2 Kecamatan Ringinarum, misalnya, justru merasa kebingungan. Sebagai guru, dia tidak habis mengerti dengan apa yang dimaui oleh pemerintah. Dari informasi yang dia dengar, pada tahun ini sekolahnya mendapatkan BOS buku yang besarnya Rp. 20.000/siswa. Dia sudah berencana memanfaatkan dana itu untuk membeli buku agar bebannya mengajar di kelas VI yang sudah menerapkan KTSP agak berkurang. Maklumlah, sebagai guru kelas bebannya memang berat karena harus mengajarkan 6 mata pelajaran. Kalau urutan materi dalam buku siswa tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku sungguh menyulitkan. Paling tidak, menambah beban tugasnya dalam menyusun perencanaan pengajaran yang akan dilakukan. Akan tetapi, angan-angan itu pupus sudah. Pasalnya, setelah kepala sekolah menyosialisasikan program BOS buku, ternyata tidak dapat digunakan untuk membeli buku-buku yang sesuai dengan KTSP.

Kebingungan juga dirasakan oleh Kepala SMP 2 Boja, Purwo Adi Sucipto. Sebagai pengelola yang harus bertanggungjawab terhadap semua pengelolaan dana BOS Buku, dia merasa takut salah. Takut kalau menyimpang dari aturan yang ada, sekaligus juga takut ”dipaidu” guru-guru di sekolahnya. Kalau menggunakan BOS Buku sesuai pedoman, buku-buku itu sudah tidak dibutuhkan lagi di sekolahnya. Akan tetapi kalau tidak, dia akan dianggap telah menyalahi aturan. ”Saya rikuh dengan teman-teman guru,” kata wakil ketua MKKS ini ketika diwawancarai.

Menurut Purwo, BOS buku itu sebenarnya sangat membantu sekolah. Tetapi karena panduan pengelolaannya terlalu teknis dan mengikat, hal itu membuat sekolah menjadi kebingungan. Dikatakan pula oleh Purwo bahwa sebenarnya daftar buku yang tercantum dalam lampiran Permendiknas No. 26 tahun 2005 sudah tidak relevan lagi digunakan di sekolahnya karena pada tahun 2006/2007 SMP 2 Boja sudah menggunakan kurikulum yang sesuai dengan Standar Isi (KTSP). Sementara buku-buku yang ada dalam daftar buku itu masih mengacu pada kurikulum 1994 dan 2004. Tetapi kalau toh diberi kebebasan untuk memilih sendiri pun dia akan mengalami kesulitan juga. Karena buku-buku yang berdasarkan Standar Isi atau KTSP yang beredar pun masih terbatas dan belum ada yang disahkan oleh Menteri.

Oleh karena itu, Purwo mengharapkan, apabila pada tahun-tahun yang akan datang masih ada dana BOS buku, sekolah hendaknya diberikan kebebasan untuk memilih buku. Sekolahlah yang paling tahu apa yang dibutuhkan. Bukankah pemerintah sudah menggulirkan Manajemen Berbasis Sekolah? Selain itu, Purwo juga mengimbau kepada penerbit dan BSNP untuk segera menyediakan buku-buku yang sesuai dengan kurikulum yang baru.

Sementara itu, Kepala SD Negeri Kutoarjo, Kaliwungu, Supanto, menggunakan dana BOS buku untuk membeli buku yang sesuai dengan kurikulum yang sudah diterapkan di sekolahnya, yaitu KTSP. Keputusan ini dibuat karena ada tawaran ke sekolahnya untuk mengajukan pemesanan.

Hal itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kepala SMP 1 Brangsong, Dra. Hj. Amin Aryatna. Menurutnya, dalam mengelola dana BOS Buku, dia berpedoman pada panduan pengelolaan dana BOS yang diterimanya, mulai dari mekanisme pemilihan sampai dengan buku yang dipilih. Karena kehati-hatiannya itu, maka pemanfaatan dana BOS buku di sekolahnya agak terlambat. Dalam memilih buku, dia melibatkan guru dan komite melalui rapat resmi. Buku-buku yang dipilih adalah buku yang tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Mendiknas No. 26 tahun 2005, meskipun diakui buku-buku itu sudah kurang relevan lagi dengan kebutuhan sekolah yang sudah menerapkan KTSP. ***

Pada pasal 8 (ayat 2) dinyatakan bahwa SKL UN-2007 merupakan irisan (interseksi) dari pokok bahasan/sub pokok bahasan Kurikulum 1994, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2004, dan Standar Isi. Ini artinya, semua sekolah, baik yang menggunakan Kurikulum 1994, 2004, maupun KTSP tidak akan banyak mengalami kesulitan. Artinya, materi dalam kurikulum apa pun cukup terakomodir. Sekaligus hal ini sebagai jawaban terhadap beberapa kekhawatiran yang sempat merebak akibat kebelumjelasan mengenai materi UN.

POS –disusun dan ditetapkan BSNP—UN tampaknya juga cukup tegas. Hampir tak ada celah untuk melakukan kecurangan. Pengawas dan peserta tak boleh bawa HP, peserta dilarang interupsi, pengawas pun dilarang baca soal. Agaknya, BSNP cukup geram terhadap berbagai tindak kecurangan yang terjadi tahun lalu. Teknologi SMS, misalnya, telah menjadi piranti “kongkalingkong” guru dan siswanya. Oleh BSNP, hal itu dianggap sebagai “dosa” tak terampuni. Kita setuju dengan ketegasan BSNP. Kecurangan harus dilibas. Hukum harus ditegakkan. Kita tak bisa membayangkan nasib anak-anak bangsa negeri ini kalau mereka sudah terkooptasi oleh budaya manipulasi dan korup. Kalau kecurangan terus-terusan ditolerir, hal itu identik dengan membunuh masa depan anak kita sendiri. Imbasnya, negeri kita akan terus tenggelam dalam kubangan lumpur “kenistaan”.

Sementara itu, dalam pasal 18 (ayat 1) dinyatakan bahwa peserta UN dinyatakan lulus jika memenuhi standar kelulusan UN, yaitu (a) memiliki nilai rata-rata minimal 5,00 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan tidak ada nilai di bawah 4,25; atau (b) memiliki nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran dengan nilai dua mata pelajaran lainnya minimal 6,00.

Dilihat dari bobot dan kriteria kelulusan, beban peserta UN tahun ini jelas lebih berat daripada tahun lalu yang mematok angka minimal 4,26 dengan rata-rata nilai 4,51. Dipatok nilai sebesar itu saja, pemerintah banyak menuai protes. Implikasi sosialnya cukup kompleks. Persoalan hukum dari masyarakat yang merasa dirugikan pun hingga kini belum klar. Nah, tahun ini rupanya Depdiknas kembali melakukan gambling. Ibarat menunggu lonceng kematian, para peserta UN tahun ini harus siap-siap sport jantung. Apalagi dalam Permen 45 itu, Pak Menteri tidak membuka peluang adanya ujian ulang.

Kita berharap, lonceng kematian yang ditabuh Pak Menteri tidak menimbulkan korban dan implikasi sosial yang makin ruwet dan kompleks. Namun, justru menjadi starting point sekaligus “therapi kejut” bagi dunia pendidikan yang selama ini dimanjakan oleh sikap permisif terhadap bentuk kecurangan dan manipulasi. Sudah saatnya kita menggeliat dari semak-belukar untuk mengejar kemajuan negeri jiran yang sudah melaju kencang di jalur tol. Nah, selamat menyongsong UN.